Home / Regional

Kamis, 14 Mei 2020 - 03:29 WIB

287 Perusahaan Berizin Kemenperin Langgar Protokol Covid-19 di Jakarta

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah, ketika melakukan pengecekan di lapangan. (kastara)

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah, ketika melakukan pengecekan di lapangan. (kastara)

JAKARTA, Transparanmerdeka.co – Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, ada 287 perusahaan yang mendapatkan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dari Kementerian Perindustrian yang melanggar protokol Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19.

Dia menyebut perusahaan tersebut langsung mendapatkan surat peringatan ataupun pembinaan. Sejumlah perusahaan tersebut tersebar di lima kota administrasi. “Ada 287 perusahaan dengan 53.697 tenaga kerja namun belum belum melaksanakan protokol kesehatan secara menyeluruh,” kata Andri dalam keterangannya, Kamis (14/5).

Disebutkan, 287 perusahaan itu tersebar di Jakarta Barat sebanyak 73 perusahaan, Jakarta Utara sebanyak 94 perusahaan, Jakarta Timur sebanyak 99 perusahaan, Jakarta Selatan ada 17 perusahaan, dan 4 di Jakarta Pusat. Juga terdapat ratusan perusahaan yang belum melaksanakan protokol kesehatan secara menyeluruh sehingga diberikan peringatan.

Baca juga  Titik Panas Bertambah, Polda Sumsel Imbau Warga Tak Bakar Lahan Pertanian

Sementara itu, pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi DKI Jakarta akan dikenakan sanksi. Hal ini sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran PSBB.

Pergub yang ditandatangani oleh Gubernur Anies Baswedan pada 30 April tersebut terdiri dari tiga bab dan 15 pasal. Di antara pasal-pasal tersebut, Anies mengatur sanksi perusahaan yang melanggar PSBB. Sanksi perusahaan yang melanggar PSBB diatur dalam Pasal 6 ayat 1.

Baca juga  Update Covid-19 Jakarta 1 Juli: Ada Tambahan Kasus Positif Sebanyak 204 Orang

Adapun ayat tersebut berbunyi: “Setiap pimpinan tempat kerja pada tempat kerja/kantor yang tidak dikecualikan yang melanggar penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi administratif.”

Sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar PSBB yakni berupa penyegelan untuk menghentikan operasional sementara, denda administrasi minimal Rp 5 juta, dan maksimal Rp 10 juta. (adm)

Share :

Baca Juga

Regional

Siap-siap, Warga Sumsel Didenda Rp 500.000 Jika Tak Pakai Masker

Regional

Wagub Sumsel: HDMY Tuntaskan Masalah Infrastruktur Sumsel

Regional

85.252 KK Palembang Akan Terima Bansos Sembako Tahap IV

Regional

Soal Doni Timur Bisa Nyaleg DPRD, Ini Penjelasan KPU Palembang

Regional

Produktivitas Sawah Sumsel Kalah dengan Jawa, Ini Kata Gubernur

Regional

ANS SDN 33 Palembang Bantu Guru Honorer di Tengah Covid-19

Regional

Wisma Atlet Ditutup, Pasien Covid-19 Ditampung di 16 RS Palembang

Regional

Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Tercatat 647, 46 Sembuh, dan 66 Meninggal