Home / Regional

Kamis, 23 April 2020 - 08:43 WIB

Anies Akui Ada Kekeliruan Data, Ada ASN dan Anggota DPRD Terima Bansos

JAKARTA, Transparanmerdeka.co – Pengakuan jujur diungkapkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan perihal adanya kekeliruan data penerima bantuan sosial (Bansos). Namun, dia memastikan bahwa kesalahan itu hanya dalam jumlah yang sangat kecil dan itu biasa terjadi di Indonesia.

“Tentu saja tidak mungkin sempurna. Yang mungkin dari 1,2 juta penerima bansos, Anda bisa sebutkan nama penerima tak layak pastilah di negeri ini. Siapa yang punya data super akurat,” kata Anies seperti dikutip dari ‘kompas’ dalam siaran langsung di akun YouTube Pemprov DKI Jakarta, Kamis (23/4/2020).

Sebelumnya, dalam tahap awal bagian bantuan sosial terdapat temuan sejumlah warga mampu namun masih mendapat bantuan. Hal itu terjadi di kawasan Kelapa Gading Barat, dan Suter Jaya, Tanjung Priok. Selain itu, dalam daftar penerima bantuan sosial yang dimiliki Pemprov DKI, terdapat pula nama-nama anggota ASN dan DPRD. Namun, data tersebut dikoreksi di lapangan.

Anies menyebutkan, konsep yang Pemprov DKI gunakan di kala kondisi darurat seperti ini ialah menggunakan dulu data yang ada, lalu perlahan dikoreksi. “Daripada di balik cek dulu ke lapangan semua kumpulkan, lalu yang terjadi adalah masyarakat yang membutuhkan bantuan tak kunjung mendapatkan bantuan,” ucapnya.

Baca juga  Angka Kekerasan Tinggi, Pemkot Bekasi Deklarasi Sekolah Ramah Anak

Sementara itu, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Johnny Simanjuntak membenarkan jika namanya masuk dalam daftar penerima bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Padalah, bansos tersebut diperuntukan bagi warga miskin dan warga rentan miskin yang terdampak Covid-19. “Iya betul itu nama saya. Itu di RT saya, enggak ada lagi,” ucap Johnny.

Politisi PDIP ini pun mengaku tak tahu menahu mengapa namanya bisa masuk dalam daftar tersebut. Bahkan, Ketua RT dan RW di wilayahnya yakni Kelurahan Lago, Koja, Jakarta Utara, pun tak merasa memasukkan nama Johnny dalam daftar penerima bansos.

“Warga ada yang mengembalikan karena dia merasa tidak berhak apalagi saya yang harusnya ikut urunan kepada masyarakat. Di sinilah kelihatan sekali bahwa tidak melibatkan RT dan RW. Main comot saja itu kelihatan. Karena RT dan RW saya kan kenal sama saya,” kata Johnny.

Baca juga  Peringati Hari Lingkungan Hidup, Anies Imbau Warga Jakarta Padamkan Lampu

Johnny pun mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki data penerima bansos. Jangan sampai ada yang salah sasaran seperti dirinya. “Masa saya dapat itu, nah ini sebagai warning kepada Pemda ketika memberikan data itu ya kepada Pempus atau Pemda harus hati-hati. Enggak bisa lagi secara acak, harus betul-betul,” tambahnya.

Diketahui, dalam Keputusan Gubernur Nomor 386 Tahun 2020 Tentang Penerima Bantuan Sosial Bagi Penduduk yang Rentan Terdampak Covid-19 Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok Selama Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI Jakarta pendistribusian bansos akan diberikan kepada 1.194.633 kepala keluarga.

Jumlah ini berbeda dengan yang pernah disebutkan Anies sebelumnya yakni sebanyak 1,25 juta KK yang bakal menerima bansos. Paket bantuan yang diberikan berisi bahan pangan pokok yaitu beras lima kilogram satu karung, sarden dua kaleng kecil, minyak goreng 0,9 liter satu bungkus, biskuit dua bungkus, serta masker kain dua lembar, sabun mandi dua batang, dan tidak ada pemberian berupa uang tunai. (adm)

Share :

Baca Juga

Regional

Jelang Pilkada Serentak, Polda Sumsel Gelar Patroli Siber Cegah Hoaks

Regional

Jelang PSU di PALI, KPU Sumsel Fokus Pada Data Pemilih

Regional

Update Covid-19 di Jakarta, 10 Mei: 5.140 Positif, 803 Sembuh, 444 Meninggal

Regional

Gubernur Sumsel Lantik Bupati dan Wabup, Ada Anak Wagub Sampai Tersangka Korupsi

Regional

Amankan Nataru, Pemporv Sumsel Siapkan 108 Ribu Personel Gabungan

Regional

Anggota DPRD Palembang Malu Jika Ada Warga Kelaparan

Regional

Cegah Penyebaran Covid-19, Sebagian Gerai di 4 Mall Jakarta Tutup

Regional

Sumsel Gelar 7 Pilkada Serentak, Herman Deru Minta Perkuat Sosialisasi Prokes