Home / Regional

Selasa, 7 April 2020 - 14:48 WIB

Anies Baswedan: Jakarta Akan Terapkan PSBB 10 April 2020

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (tirto)

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (tirto)

JAKARTA, Transparanmerdeka.co – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi akan melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai pada 10 April 2020. Hal itu diungkapkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam konferensi pers, Selasa (7/4/2020) malam di Balaikota, Jakarta. “DKI Jakarta akan melaksanakan efektif mulai hari Jumat 10 april 2020,” tegasnya.

Pengumuman tersebut disampaikan Anies menyusul persetujuan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto terkait PSBB di Jakarta. Penerapan PSBB itu pun sudah dibicarakan berasama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta yang berlangsung hingga malam hari. “Kita semua menyadari bahwa persoalan Covid-19 membutuhkan kerja semua pihak untuk bisa mengendalikan penyebaran ini. Karena penyebarannnya dari orang ke orang, interaksi antarorang penting sekali untuk dibatasi,” katanya.

Baca juga  Gerakan Masyarakat Sumsel Bersatu: Jangan Ganti Pancasila!

Anies menegaskan, secara prinsip DKI selama ini sudah menerapkan apa yang diatur lewat PSBB seperti pembatasan rumah ibadah, sekolah, tempat kerja, dan transportasi. Oleh karena itu, sambungnya, yang akan dilakukan mendatang adalah untuk penegakan agar ditaati masyarakat.

Untuk diketahui, mulanya Anies Baswedan Anies mengirim surat ke Terawan Agus Putranto guna meminta restu penerapan PSBB di DKI Jakarta. Merujuk pada PP Nomor 21 Tahun 2020, kepala daerah yang ingin menerapkan PSBB harus meminta izin ke Menkes. Selanjutnya, Menkes pun berkonsultasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 nasional mengenai ajuan kepala daerah tersebut.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah resmi menyetujui permohonan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Ibu Kota pada Selasa (7/4/2020) pagi. Mengenai pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta, Menkes menyatakan bahwa hal tersebut tergantung pada keputusan Pemprov DKI Jakarta. “Untuk berlakunya terserah Gubernur DKI Jakarta. Yang penting izin sudah diberikan,” kata Terawan.

Baca juga  Gubernur Sumsel Minta Perguruan Tinggi Terus Ciptakan Terobosan

Menkes meneken surat persetujuan PSBB di DKI. Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020. Dia mempertimbangkan sejumlah hal. Pertama, data yang menunjukkan peningkatan dan penyebaran kasus virus corona yang signifikan dan cepat, serta transmisi lokal di Jakarta. Kedua, kajian epidemiologi dan pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial, ekonomi, dan aspek lainnya terkait pelaksanaan PSBB di DKI guna menekan penyebaran Covid-19. (ato)

Share :

Baca Juga

Regional

Psikolog: Pasien Suspect Virus Corona Perlu Pendampingan

Regional

Pasien Positif Covid-19 Tembus 1.000 Orang, Gubernur Sumsel Wacanakan Tes PCR Mobile

Regional

5 Pegawai PN Palembang Negatif Covid-19, 18 Lainnya Tunggu Hasil Swab

Regional

Palembang Penyumbang Terbanyak Penderita DBD di Sumsel

Regional

Pemerintah Pusat Minta Sumatera Selatan Genjot PAD

Regional

Bupati PALI Bagikan Paket Sembako Kepada Pengurus Aisyiyah

Regional

Wagub DKI Jakarta Apresiasi Peran Polri Dalam Penegakan PSBB

Regional

Pemprov Sumsel Bentuk Tim Percepatan Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya