Home / Regional

Sabtu, 22 Agustus 2020 - 05:05 WIB

Bahas Aset PT KAI Dengan KPK, Gubernur Sumsel Ingin Win-Win Solution

Gubernur Sumsel, H Herman Deru ketika mengadakan rakor dengan KPK membahas asset PT KAI. (humas)

Gubernur Sumsel, H Herman Deru ketika mengadakan rakor dengan KPK membahas asset PT KAI. (humas)

PALEMBANG, Transparanmerdeka,co – Gubernur Sumsel, H Herman Deru, sangat bersyukur atas inisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya menyelesaikan persoalan aset PT Kereta Api Indoensia (PTKAI) dengan lima Kabupaten/Kota yang ada di daerah itu. Dia berharap tahapan mediasi yang dilakukan dapat melahirkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

“Saya bersyukur sekali atas mediasi Ini. Karena ini akan menjadi pijakan awal Pemprov (Pemerintah Provinsi) Sumsel bersama KPK agar permasalahan aset PT KAI tetap terjaga. Namun pemanfaatnya dilaksanakan bersama. Harapannya ada simbiosis mutualisme jadi PT KAI tidak rugi dan Pemprov dapat manfaat,” kata Herman Deru saat Rakor Pemanfaatan Aset antara Pemprov Sumsel dengan PTKAI oleh KPK RI secara virtual dari Command Centre.

Menurutnya, persoalan aset PT KAI dengan masyarakat ini tidak hanya terjadi di Kota Prabumulih, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Lahat tapi juga di Kabupaten OKU Timur. Selama ini, persoalan aset menjadi berlarut lantaran Kepala Daerah seperti Bupati atau Walikota terbentur adanya UU Perkeretapian.

Baca juga  PSBB Transisi di Jakarta Diperpanjang Hingga 17 Juli 2020

Melalui komunikasi ini Herman Deru berharap persoalan ini dapat diselesaikan tanpa harus mengganggu aset PT KAI namun bagi Pemda aset ini dapat memberikan manfaat seperti menambah penerimaan daerah. “Dari pengalaman saya menjadi bupati selama 10 tahun benturannya di situ. Padahal seiring berjalannya waktu, kadang ada space yang di dekat rel misalnya bisa dimanfaatkan untk lebih produktif,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Herman Deru mengungkapkan kepada Deputi KPK terkait pemanfaatan tiang LRT yang jumlahnya ribuan. Menurutnya, keberadan tiang tersebut bisa lebih bermanfaatkan jika dikelola dengan baik. Karena selama ini tiang tersebut kerap dimanfaatkan tangan-tangan tidak bertanggungjawab dengan coretan-coretan yang merusak keindahan.

Sementara Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, terkait penyelesaian persoalan aset PT KAI dengan Pemda di lima kabupaten/kota di Sumsel, pihaknya meminta kedua belah pihak tidak tergesa-gesa. Terpenting kedua belah pihak harus menyamakan pemahaman bahwa penyelesaian ini tidak boleh merugikan salah satu pihak.

Baca juga  85.252 KK Palembang Akan Terima Bansos Sembako Tahap IV

“Saya mengikuti persoalan aset Pertamina dan Pemprov Sumsel, solusi yang demikianlah yang diharapkan. kami sangat tidak mendorong ada gugat menggugat. Persoalan seperti ini bujan hanya terjadi di Sumsel melainkan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu Iapun berharap melalui kerjasama ini tidak ada salah satu pihak yang dirugikan,” jelas Pahala.

“Bahkan keduanya harus mendapatkan keuntungan. Kalau soal kuat-kuatan bukti jadi panjang dan waktu habis. Jadi usah kita bicara kalo egonya masih ada,” tegasnya.

Hadir pada Rakor untuk mendampingi Gubernur Sumsel, Plt Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel, Senior Manager Aset PT KAI (Persero) Divre III Palembang Mario Eduard Setyahadi, Kepala Inspektorat Provinsi Sumsel Bambang Wirawan, dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel, Nelson. (adm)

Share :

Baca Juga

Regional

Ketua KPU Sumsel Meninggal Dunia, Warganet Ramai Ucapkan Doa

Regional

IKA PGAN/MAN/MAPK/MAKN Koto Baru Gelar Munas Secara Virtual

Regional

DKI Jakarta Kembali Raih Opini WTP dari BPK

Regional

Pelamar Seleksi CPNS Pemkab Bekasi Jalani Tes SKD Di Bandung

Regional

Update Covid-19 Sumsel 13 Juli: Ada Penambahan 28 Kasus Baru

Regional

SAS Palembang Salurkan Sembako dan Hand Sanitizer ke Warga

Regional

Warga Palembang Kebagian 5.000 Paket Sembako dari Presiden

Regional

Ada Tes Urine Satpol PP Kota Palembang, 150 Anggota Menghilang