Home / Regional

Jumat, 12 Juni 2020 - 03:46 WIB

Bantuan Sosial Tak Tepat Sasaran, Kepala Dinas Sosial PALI: Itu Kesalahan Sistem

PALI, Transparanmerdeka.co – Upaya pemerintah pusat dan daerah dalam hal menyalurkan bantuan sosial terus dilakukan. Walau niatnya baik dan bertujuan meringankan beban untuk masyarakat miskin dan masyarakat miskin baru (misbar), karena laju perputaran roda perekonomian masyarakat tidak mulus di tengah pandemi covid-19, banyak program pemerintah terhenti kemudian berdampak dengan menyesangsarakan masyarakat.

Masalah yang terjadi di tengah masyarakat terus berlanjut terkait beberapa jenis bantuan yang tidak tepat sasaran. Hal ini disampaikan beberapa masyarakat kepada media yang mengeluhkan hal tersebut dan tak sengaja menyalahkan pemerintah. Bahkan menuding bahwa pemerintahlah yang salah dalam melakukan pendataan terhadap masyarakat miskin dan misbar.
Apa mungkin ini yang dikatakan tak profesional dalam mendata, memverifikasi bahkan sampai pada saat melakukan survei kelayakan terhadap pendistribusian berbagai bantuan tersebut. Buntut dari kecurigaan masyarakat tersebut sampai berujung pada rasa ingin tahu masyarakat tentang jalannya alur bantuan seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Kota Baru Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI.

Mawarni bersama puluhan warga Desa mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk meminta bantuan “Kami minta keadilan,” ungkap mereka kepada wartawan pada Senin lalu.

“Kami minta supaya DPRD bisa memberikan solusi terkait berbagai keluhan kami ini,terang masyarakat. Karena berbagai jenis nama bantuan seperti contohnya BLT, BSM, BST, BNPT, PKH atau nama apalah lainnya. Banyak masyarakat yang tidak dapat bantuan sosial dari pemerintah, ini salah siapa?” papar mereka.

“Kepada wakil rakyat, kami mengadukan ketidakadilan ini. Ada apa dengan Bantuan Langsung Tunai, kenapa pembagian Sembako tidak merata? Bagaimana pula cara pembagian PKH karena apapun mereknya bantuan selalu tidak merata,” lanjutnya,

Padahal, setiap ada pembagian bantuan, baik itu PKH maupun sembako atau jenis bantuann lainya, selalu diberikan kepada orang yang sama. “Apalagi tentang bantuan pada masa Covid-19, kami nilai tidak tepat sasaran karena semuanya terdampak, harapan kami kepada anggota dewan memberikan solusi terhadap beberapa masalah bantuan sosial, karena kami butuh bantuan bukan penjelasan,” ujar Imron, salah seorang warga yang ikut mendatangi Kantor DPRD PALI.

Baca juga  Para Bupati dan Walikota Harus Buat Bidan Desa Nyaman Bertugas

Menurutnya, sudah sering kali mereka dimintai data baik Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dijanjikan akan mendapat bantuan. “Tetapi nyatanya, sampai saat ini kami belum menerima bantuan tersebut,” jelas Imron.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten PALI, H Asri Ag berharap Pemkab PALI melalui dinas terkait dapat melihat sesuai dengan data masyarakat mana yang belum menerima bantuan. Apabila memang benar masyarakat yang belum menerima bantuan agar dapat didata ulang dan diberi bantuan.

“DPRD Kabupaten PALI selain menampung aspirasi masyarakat Desa Kota Baru, yang belum pernah mendapat bantuan baik itu BLT dana desa maupun bantuan sosial. Saya berharap agar dinas terkait dapat mendata ulang untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Kota Baru,” jelasnya.

Data Usulan Tahun 2005
Secara terpisah Plt Kadinsos PALI, Metty Etika, saat dikonfirmasi terkait Bantuan sosial dari Kementrian Sosial mengatakan, bahwa data yang diambil adalah untuk tahun 2005. Data usulan dari kabupaten/kota sudah disampaikan berkali kali, tapi data yang turun dari Kementrian Sosial belum sesuai dengan data yang sudah kita sudah usulkan. Anehnya data yang keluar lain dengan data yang kami usulkan.

Pada dasarnya, Kandisos PALI sudah sering menyampaikan data masyarakat yang layak untuk menerima bantuan tersebut. Data itu sudah dikirim secara online. Menyangkut adanya kelainan antara data yang dikirim dengan data yang keluar kita tidak bisa saling menyalakan karena ini merupakan kesalahan sistim.

Data telah dikirim melalui sistem online, email data ke Kementrian Sosial RI, dia juga menjelaskan bahwa setiap keluarga tidak boleh double dalam menerima bantuan supaya adil dan merata. Selain itu, terkait bila ada orang yang meninggal pun boleh warisnya yang mengambil bantuan asalkan nama masih tergabung berurutan pada kartu keluarga orang yang meninggal.

“Begitu juga kalau ada data baru, rencana pada awal Januari 2020 lalu akan dilakukan pemutahiran data lama supaya data lama tidak lagi keluar, akan tetapi tahu sendiri, kita terhalang wabah Covid 19 sehingga kita terhambat melakukan pemutahiran data lama. Padahal kita sudah lakukan perencanaan agar berbagai jenis bantuan sosial tepat sasaran, makanya dari kelurahan maupun desa sudah ada 2 orang sebagai tim verifikasi data yang akan membantu kami dinas sosial,” jelas Metty

Baca juga  DKI Jakarta Hapus Denda PKB Selama Pandemi Virus Corona

Jika ditemukan ada orang pegawai atau pejabat yang menerimah jenis bantuan, seperti ada temuan di Talang Ubi Timur, mereka disuruh mengembalikan,sebenarnya karena ada perubahan kalau dulu dia belum jadi pegawai bahwa yang kaya jadi miskin dan yang miskin jadi kaya, ini yang menyebabkan terjadi seperti itu.

Sudah ada sekitar 2000 usulan dari Dinsos mengenai data masyarakat miskin baru. Tapi yang keluar masih data lama, sehingga kami ikuti data mereka (Kementrian Sosial-red), bahkan ada bayi yang menerima bantuan, padahal sama sekali tidak pernah diusulkan. Bisa dikatakan bahwa data tahun 2015 adalah produk gagal yang mengawali kericuhan ini.

Makanya pada awal 2020 Dinsos kembali mengusulkan data miskin baru, yang dipindah pada bulan Maret lalu tapi lagi -lagi terhalang musibah wabah Covid 19. “Kami terus melakukan pengawasan akhirnya, tugas kami dari dinas sosial melakukan monitoring dan kontrol terhadap penyaluran berbagai bantuan tersebut,” ungkapnya.

Ketua Komisi 1 DPRD PALI, Suarno SE yang membidangi dinas sosial saat dikonfirmasi wartawan via handphone pada Kamis, 11Juni 2020 mengaku sedang sibuk, nanti saya kabari lagi,” ungkap Suarno singkat dan menutup teleponnya.

Sampai berita ini ditayangkan belum ada kabar lanjutan dari anggota dewan, padahal media sangat membutuhkan konfirmasi itu agar fungsi pengawasan berjalan dengan baik sesuai harapan masyarakat bahwa harusnya pemerintah melalui dinas atau kementrian terkait agar duduk bersama mencari solusi bagaimana mengatasi agar mulai dari pendataan awal, masalah survei kelayakan, usulan data dari kabupaten kepusat bahkan sampai pada pendistribusian jenis-jenis bantuan sosial. (wit).

Share :

Baca Juga

Regional

Cakupan Vaksinasi Nakes di Sumsel Baru 40,1 Persen

Regional

Anggota DPRD Palembang Malu Jika Ada Warga Kelaparan

Regional

Sumsel Akan Terima 182.700 Dosis Vaksin Tahap 2 Bio Farma

Regional

Imbas Kerumunan Rizieq Shihab, Anies Copot Wali Kota Jakpus

Regional

Sangat Disayangkan, Bila Dengan APBD Hampir Rp 3 T Muara Enim Tidak Bisa Turunkan Angka Kemiskinan

Regional

Bioskop Jakarta Akan Buka, Anies Prioritaskan Kesehatan dan Keselamatan

Regional

Wali Kota Bekasi: Penghapusan Tenaga Kontrak Akan Ganggu Pelayanan

Regional

KKN 048 UMY, Berdayakan UMKM Batik di Wonosobo