Home / Hukum

Rabu, 24 Februari 2021 - 17:41 WIB

Berusaha Telikung KPK, Edhy Prabowo Salahgunakan Kunjungan Daring

Eks Menteri KKP Edhy Prabowo. (kompas)

Eks Menteri KKP Edhy Prabowo. (kompas)

JAKARTA, Transparanmerdeka.co – Tersangka suap ekspor benih lobster atau benur, eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo membuat ulah. Dia berusaha menelikung pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menyalahgunakan fasilitas kunjungan daring (online) di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Edhy Prabowo diduga berusaha menelikung KPK dengan menerima kunjungan dari orang-orang yang berada di luar lingkaran keluarganya, yang notabene dilarang oleh KPK.

“Pihak yang turut hadir dalam kunjungan online dimaksud ternyata tidak tercatat dan terdaftar sebagai bagian dari pihak keluarga para tersangka,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/2/2021), dikutip dari ‘antaranews’.

Sebelumnya, Rutan KPK pada 1 Februari 2021 telah memfasilitasi kunjungan daring tahanan bagi keluarga Edhy Prabowo dan tersangka Staf Khusus Edhy sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Andreau Misanta Pribadi (AMP).

Baca juga  KPK Ajukan Kasasi Untuk Terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio

“Sebagaimana tercatat dan mendapatkan izin oleh pihak Rutan KPK untuk melakukan kunjungan ‘online’ adalah keluarga inti dari tersangka EP dan tersangka AMP,” ungkap Ali.

Terkait munculnya pihak lain saat dilakukannya kunjungan daring tersebut, pihak Rutan KPK telah melakukan pengecekan. “Pihak Rutan KPK tentu akan lebih selektif dan aktif memantau pelaksanaan kunjungan online bagi para tahanan di Rutan KPK,” jelasnya.

Untuk diketahui, KPK memang mengubah teknis mekanisme pertemuan tahanan dalam situasi pandemik Covid-19 saat ini. Pertemuan antara penasihat hukum dan tahanan, demikian juga kunjungan keluarga tetap bisa dilakukan secara daring sesuai jadwal dan waktu yang telah ditentukan.

KPK sudah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster (benur) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Baca juga  Herman Deru Teken Kenaikan UMP Provinsi Sumsel

Sebagai penerima suap, yaitu Edhy, Andreau, Staf Khusus Edhy sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri (SAF), Amiril Mukminin (AM) selaku sekretaris pribadi Edhy, pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD), dan Ainul Faqih (AF) selaku staf istri Edhy.

Sedangkan tersangka pemberi suap, yakni Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito yang saat ini sudah berstatus terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Suharjito didakwa memberikan suap senilai total Rp2,146 miliar yang terdiri dari 103 ribu dolar AS (sekitar Rp1,44 miliar) dan Rp706.055.440 kepada Edhy Prabowo. (adm)

Share :

Baca Juga

Hukum

Di Pengadilan Tipikor, JPU Ungkap Gaji Pinangki dan Suami

Hukum

Novel Baswedan Siap Penuhi Undangan Komisi Kejaksaan

Hukum

Bantu Hilangkan Red Notice Djoko Tjandra, Napoleon Dituntut Ringan

Hukum

Kata Kuasa Hukum, Djoko Tjandra Tidak Melarikan Diri

Hukum

Penangkapan Djoko Jadi Momentum Bersih-Bersih Aparat Penegak Hukum

Hukum

Kejagung Sita Aset Terdakwa Kasus Jiwasraya Senilai Rp 18,4 Triliun

Hukum

Polri Limpahkan Berkas Perkara Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke Kejagung

Hukum

Respon Keinginan Presiden, KPK Tawarkan Perbaikan Sistem Antikorupsi