Home / Regional

Jumat, 17 April 2020 - 08:20 WIB

Cegah Karhutla, Pemprov Sumsel Anggarkan Rp 37 Miliar

Sekda Sumsel, Nasrun Umar ketika Video Conference dengan Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono. (humas)

Sekda Sumsel, Nasrun Umar ketika Video Conference dengan Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono. (humas)

PALEMBANG, Transparanmerdeka.co – Mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera Selatan (Sumses), tahun ini Pemeritah Provinsi (Pemprov) menganggarkan dana sebesar Rp 37 miliar. Dana ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1,7 miliar. Kebijakan ini dilakukan Pemprov Sumsel itu adalah untuk mengatasi Karhutla agar tidak terulang lagi seperti di tahun -tahun sebelumnya.

Adapun anggaran sebesar Rp 37 miliar diperuntukan bagi daerah-daerah yang rawan Karhutla di antaranya, Kabupaten OKI Rp 6 miliar, Ogan Ilir Rp 5 miliar, Muba Rp 5 miliar, Banyuasin Rp 5 miliar dan Kabupaten Muara Enim Rp 5 miliar. Kemudian Kabupaten Pali Rp 5 miliar, Musirawas Rp 1 miliar, Muratara Rp 1 miliar, OKU Rp 2 miliar, dan OKU Timur Rp2 miliar.

“Ini merupakan suatu lompatan yang kita berikan sebagai stimulan dalam melakukan pencegahan karhutla,”ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Nasrun Umar, saat melakukan Video Conference di Command Centre Kantor Gubernur, bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Bambang Hendroyono dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada 2020.

Baca juga  Dosen Unsri Palembang Terseret Proyek Fiktif Rp5,8 M di Muaraenim

Dikatakan, Provinsi Sumsel sebagai salah satu provinsi status rawan karhutla karena memiliki lahan gambut terluas kedua di Sumatera. Dalam kaitan antisipasi Karhutla 2020 sedang dan telah dilakukan oleh Pemprov Sumsel di antaranya pada 18 November 2019, Gubernur dan Bupati/Walikota se Sumsel bersinergi dan berkomitmen untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan Karhutla.

“Pemprov Sumsel telah membentuk tim terpadu pencegahan dan penanganan karhutla berdasarkan SK Gubernur yang diketua langsung Sekda yang dibagai dalam 7 bidang program kerja (pokja). “Program tersebut adalah Pokja perencanaan, pokja diteksi dini, pokja bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat petani, pokja bidang sosialisasi, pokja evaluasi, pokja patroli dan pokja bidang monev,” jelasnya.

Nasrun juga memaparkan bahwa Pemprov sumsel telah bekerjasama dengan Ditjen Gakgung KLHK. Sumsel telah melaksanakan sosoialsisi penegakan hukum pada 180 unit usaha kegiatan terkait pencegahan, sanksi dan proses penegakan hukum karhutla. Juga sudah dilaunching aplikasi lancang kuning nusantara, yaitu aplikasi untuk monitoring penanganan kebakaran hutan lahan secara webscreming yang dilakukan Polda Sumsel.

Baca juga  Coba Lewati Pos Sekat Mudik, 84 Travel Plat Hitam Ditindak

Kilas balik terjadi Karhutla besar pada 2015 dan 2019, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Bambang Hendroyono mengatakan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumsel merupakan kebakaran yang berulang. “Jadi saya harap di tahun 2020 tidak terjadi lagi,” katanya.

Dia menyarankan untuk melakukan beberapa pencegahan berbasis tapak (KPH). Langkah-langkah pengendalian Karhutla berbasis tapak KPH tersebut diantaranya penguatan SDM, penguatan kapasitas dan peran serta masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana, pencegahan karhutla, penegakan hukum. (adm)

Share :

Baca Juga

Regional

DKI Jakarta Hapus Denda PKB Selama Pandemi Virus Corona

Regional

13 Hari Operasi Yustisi: Polda Metro Jaya Tindak 77.041 Pelanggar

Regional

Batasi Kegiatan Masyarakat, Satpol PP Sumsel Gencarkan Operasi Yustisi

Regional

Kena Alergi Kulit, Wawako Palembang Gagal Divaksin Corona

Regional

Terlibat Kasus Narkba, Polda Sumsel Pecat 18 Anggota

Regional

Pasien Zona Merah Harus Rapid Tes, Jika Emergency Dulukan Rasa Kemanusiaan

Regional

Pengurus JMSI Sumsel Dikukuhkan, Gubernur Minta Bendung Berita Hoaks

Regional

Gunakan Dana BOS, Pemkot Palembang Luncurkan JIG