Home / Nasional

Sabtu, 9 Mei 2020 - 08:08 WIB

Cegah Pandemi Covid-19, Jabar Ajak DKI Jakarta, dan Banten Hentikan KRL

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

BANDUNG, Transparanmerdeka.co – Gubernur Jawa Barat, M Ridwan Kamil sepakat dengan usulan penghentian operasional Kereta Rel Listrik atau KRL Commuter Line untuk mencegah penularan pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19. Dia mengajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghentikan operasinal moda transportasi itu.

“Sekarang mengemuka lagi penghentian KRL, saya juga sangat mendukung. Karena problem-nya adalah OTG (Orang Tanpa Gejala). Jadi, walau sudah ada protokol kesehatan di KRL, OTG ini tidak ketahuan padahal ada virus,” kata Ridwak Kamil, dalam siaran pers, Sabtu (9/5/2020).

Dikatakan, saat ini yang menjadi fundamental, adalah mereka yang mencari nafkah di Jakarta. Selama kantornya memang masih buka, maka alasannya untuk bepergian itu tidak bisa dihindari. Pemprov Jawa Barat (Jabar), DKI Jakarta, dan Banten sepakat mengusulkan pengendalian penyebaran Covid-19 di KRL Commuter Line ke pemerintah pusat usai ditemukannya penumpang positif Corona di moda transportasi itu.

Baca juga  Tim Pakar Covid-19: Pemda Wajib Pantau Protokol Kesehatan

Ridwan Kamil yang akrab di sapa Kang Emil itu menyebutkan bahwa masalah itu sudah dibahas dalam video conference bersama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan bupati/wali kota Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Bodetabek), serta Sekretaris Daerah Banten.

Dia menilai, KRL yang merupakan tempat berkerumunnya warga itu, identik dengan sifat virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 yang menyebar melalui kerumunan orang. “Kita tahu Covid-19 ini penyakit kerumunan. Di mana ada kerumunan, di situ ada Covid-19. Nah, salah satu kelompok kerumunan adalah KRL,” tegasnya.

Baca juga  Terapi Plasma Konvalesen Diharapkan Dapat Menurunkan Kasus Aktif dan Kematian Covid-19

Emil pun mengusulkan agar penyebaran Covid-19 di layanan transportasi publik khususnya KRL Jabodetabek bisa dikendalikan. Apabila hasilnya menunjukkan perusahaan bebas Covid-19, maka perusahaan tersebut bisa dibuka. Sebaliknya, apabila ada karyawan yang positif Covid-19, maka perusahaan itu harus berhenti beroperasi.

“Opsinya ada dua, menyediakan kendaraan oleh perusahaan. Saya kira itu konsekuensi, Anda mau buka di saat PSBB, Anda juga bertanggung jawab terhadap karyawan-karyawan yang tidak semuanya tinggal di Jakarta. Opsi kedua, seperti yang saya lakukan di Jabar. Perusahaan yang buka (beroperasi) harus melakukan tes Covid-19 dengan biaya sendiri. Mungkin ini bisa jadi solusi juga, sehingga kasarnya orang yang berpergian itu bebas Covid-19 dengan bukti tes PCR,” jelasnya. (adm)

Share :

Baca Juga

Nasional

Update Covid-19 di Indonesia 4 Agustus: Ada Tambahan 86 Pasien Yang Meninggal

Nasional

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Butuh Lebih Banyak Relawan Medis

Nasional

Jadi Calon Tunggal Kapolri, Listyo Sigit Diminta Tetap Lembut dan Bijaksana

Nasional

Update Covid-19 Indonesia 26 September 2020: Kasus Positif Tambah Sebanyak 4.494

Nasional

Update Covid-19 Pada 22 Oktober: Tambah 4.432 Kasus, Jakarta Masih Tertinggi

Nasional

Walau UU KIP Membolehkan, Kepala BKN: Pegawai KPK Tak Bisa Dapat Hasil TWK

Nasional

Jubir Satgas Covid-19: Pandemi Tak Kenal Kata Libur

Nasional

Media Asing Soroti Polemik Soal TWK Pegawai KPK