Home / Hukum

Senin, 24 Mei 2021 - 18:32 WIB

Datangi Komnas HAM, Pegawai KPK Serahkan Laporan TWK

Komnas HAM ketika menerima laporan pegawai KPK yang tidak lolos TWK.(tempo)

Komnas HAM ketika menerima laporan pegawai KPK yang tidak lolos TWK.(tempo)

JAKARTA, Tranparanmerdeka.co – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan bersama pegawai KPK lainnya, mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menyerahkan laporan terkait penonaktifan 75 pegawai lembaga antirasuah yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

Novel Baswedan tiba di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat sekitar pukul 13.00 WIB. Ia disambut Komisioner Komnas, Mohammad Choirul Anam.

Selain Novel, sejumlah pegawai KPK lain turut hadir menyerahkan laporan tersebut. Mereka antara lain, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi KPK Sujanarko, dan penyelidik utama KPK Harun al-Rasyid.

Mereka adalah perwakilan dari 75 pegawai lembaga antirasuah yang dinonaktifkan karena tak lulus TWK alih proses pegawai KPK menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Kedatangan mereka didampingi advokat dari sejumlah lembaga bantuan hukum, seperti Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati, Direktur LBH Jakarta Arif Maulana, dan advokat dari LBH Muhammadiyah.

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi KPK Sujanarko menyebut laporan dilayangkan terkait dugaan pelanggaran HAM dalam tes alih status pegawai KPK PNS. Namun, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait isi laporan tersebut.

Baca juga  Anggota Polri dan ASN Polda Sumsel Divaksin AstraZeneca

“Masih sekitar TWK, apa saja yang dilanggar dari perspektif HAM,” kata Sujanarko saat seperti dikutip daro ‘cnnindonesia’, Senin (24/5/2021).

Hingga berita ini ditulis, proses audiensi masih berlangsung secara tertutup. TWK sebagai bagian dari alih proses status pegawai KPK menjadi PNS sebelumnya banyak menuai polemik. Sejumlah pihak menuding TWK hanya upaya menjegal para pegawai KPK hang kritis.

Buntut polemik itu, Presiden Joko Widodo telah meminta agar KPK, BKN, dan Kemenpan-RB berembuk membahas keputusan penonaktifan 75 pegawai. Jokowi menilai TWK tak bisa menjadi dasar penonaktifan.

“Hasil TWK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK baik pada individu atau institusi KPK dan tidak serta merta jadi dasar berhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes,” kata Presiden Joko Widodo pekan lalu.

Usut Laporan Pegawai KPK
Sementara itu, menyikapi laporan tersebut, Komnas HAM akan membentuk tim untuk mengusut kasus penonaktifan 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK.

“Setelah mendapatkan berbagai informasi, kami segera bikin tim memperdalam semua informasinya,” kata Ketua Tim Penyelidikan dan Pemantauan Komnas HAM, Choirul Anam, usai menerima laporan dari pegawai KPK, Senin (24 Mei 2021).

Baca juga  Jadi Perantara Suap Djoko Tjandra, Tommy Sumardi Dituntut 18 Bulan Penjara

Dalam laporan ini, tim pegawai KPK yang didampingi oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), menyerahkan sejumlah dokumen yang berisi dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus ini. Selain itu, dokumen itu juga terkait catatan atas fakta-fakta dan beberapa instrumen hukum yang melandasinya.

Choirul Anam akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk mendalami kasus ini. “Kami berharap baik teman-teman Wadah Pegawai, pimpinan KPK pihak-pihak terkait yang masuk dalam peristiwa ini untuk bisa kooperatif,” katanya.

Komnas HAM berkomitmen untuk membuat Indonesia sebagai negara yang bebas dari korupsi. Karena itu, apapun yang terjadi di KPK, kata Anam, adalah kerugian besar bila tak ditangani dengan baik oleh Komnas HAM.

“Musuh kita bersama adalah koruptor dan mungkin tidak hanya musuh kita saat ini tapi juga musuh anak dan cucu kita. Oleh karena itu tuga kita adalah tugas untuk masa depan bangsa ini,” pungkas. (adm)

Share :

Baca Juga

Hukum

Dalam Kasus Surat Jalan, JPU Tuntut Djoko Tjandra 2 Tahun Penjara

Hukum

KPK Dalami Keterlibatan Ngabalin Di Kasus Ekspor Benur Lobster

Hukum

Gelar Perkara Djoko Tjandra, Kabareskrim Jalin Komunikasi Dengan KPK

Hukum

Kasus Lahan Fiktif, Mantan Bupati Muara Enim Segera Disidang

Hukum

Rekening WanaArtha Diblokir Kejagung, Ini Kata Ketua Komjak

Hukum

Soal Red Notice Djoko Tjandra, Ini Kata Kabareskrim Polri

Hukum

Menteri KKP Ditangkap KPK, Jokowi: Kita Hormati Proses Hukum

Hukum

Tersandung Kasus DAK, Bupati Labuhanbatu Utara Ditahan KPK