Home / Hukum

Senin, 17 Agustus 2020 - 07:30 WIB

Diduga Peras Kepala Sekolah, 3 Jaksa Kejari Inhu Ditahan

Dewan Pendidikan Provinsi Riau saat bertemu dengan Dewan Pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Inhu, terkait 64 kepala SMP yang mundur. (kompas)

Dewan Pendidikan Provinsi Riau saat bertemu dengan Dewan Pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Inhu, terkait 64 kepala SMP yang mundur. (kompas)

JAKARTA, Transparanmerdeka.co – Kejaksaan Agung akhirnya menahan tiga orang Jaksa dari Kejari Indragiri Hulu (Inhu) di Rutan Salenba Jakarta, Cabang Kejaksaan Agung. Ketiganya ditahan karena diduga melakukan pemerasan terhada 64 orang kepala sekolah SMP di wilayah kerjanya.

Para tersangka sebelumnya diperiksa sejak, Jumat (14/8/2020) dan ditahan, Sabtu (15/08/2020) sekitar pukul 04.30 WIB. Mereka dijerat Pasal 5, 11,12 huruf e Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebelum menetapkan tiga jaksa sebagai tersangka, penyidik Jampidsus memeriksa sejumlah saksi.

Baca juga  Usai Djoko Tjandra, IPW Desak Polri Tangkap Sjamsul Nursalim dan Istri

Mereka yang ditahan adalah Jaksa berinisial BP (Kasi Datun Kejari Inhu), BD (Kasi Inteliken Kejari Majalengka), AS (Kasi Datun Kejari Ciamis). Kasus ini berawal dari dugaan pemerasan dilakukan oknum jaksa di Kejaksaan Negeri Rengat, Inhu.

Kajati Riau Mia Amiati kepada wartawan menyebutkan, sudah memeriksa lima jaksa Kejari Rengat secara maraton. Mereka diperiksa terkait dugaan pemerasan terhadap Kepala SMPN seluruh Inhu terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Akibatnya, 64 Kepsek menyatakan mundur bersama-sama. Kejati Riau tidak main-main. Penyelidikan internal, jelasnya, akan diamati di mana lokasi diduga penyerahan sejumlah uang tersebut dari para kepala sekolah atau guru atau bendahara dana BOS.

Baca juga  Diduga Bocorkan Perkembangan Kasus ke Tersangka, Lili Pintauli Dilaporkan ke Dewas

Sebelumnya, Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Riau, Taufik Tanjung, menceritakan ada tiga kali penyerahan uang atas permintaan dari oknum jaksa Kejari Rengat. Oknum tersebut meminta uang berkisar antara Rp 15 juta hingga Rp 65 juta kepada para Kepsek dalam kasus dugaan pengelolaan dana BOS. (adm)

Share :

Baca Juga

Hukum

Kejagung: Berkas Kasus Paniai Belum Penuhi Syarat Pelanggaran HAM Berat

Hukum

Urine Positif Amfetamin, Ridho Rhoma Tersandung Narkoba Lagi

Hukum

Menkopolhukam Perintahkan Jaksa Agung Tangkap Djoko Tjandra

Hukum

Praperadilan Irjen Napoleon Ditolak, Polri: Berkas Penyidikan Lanjut

Hukum

Kasus Edhy Prabowo, KPK Dalami Pelaksanaan Ekspor Benur PT ACK

Hukum

Pada Natal 2020, KPK Hanya Sediakan Kunjungan Online

Hukum

Mobil Disandra 3 Jam, Pimpinan Redaksi Transparanmerdeka,co Laporkan Herto Situmorang Cs ke Polisi

Hukum

Wadah Pegawai KPK Tagih Penuntasan Kasus Novel Baswedan