Home / Regional

Kamis, 13 Agustus 2020 - 05:43 WIB

Buka Tempat Hiburan Saat PSBB Transisi, Hotel Shangri-La Jakarta Disanksi

Kepala Bidang Industri Pariwisata Disparekraf DKI Jakarta, Bambang Ismadi. (bejak)

Kepala Bidang Industri Pariwisata Disparekraf DKI Jakarta, Bambang Ismadi. (bejak)

JAKARTA, Transparanmerdeka.co – Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta
merekomendasikan penyegelan dan denda terhadap Hotel Shangri-La Jakarta karena melanggar Pergub 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Maju dan Produktif.

Hotel itu, kata Kepala Bidang Industri Pariwisata Disparekraf DKI Jakarta, Bambang Ismadi, saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (13/8/2020), karena adanya pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi fase I.

Rekomendasi penyegelan dan denda yang dikeluarkan oleh Disparekraf DKI Jakarta kepada Satpol PP DKI Jakarta pada Rabu (12/8/2020) pagi karena hotel elit di Jakarta Pusat itu kedapatan menggelar pertunjukan musik (live music) dan memajang minuman beralkohol.

“Pelanggaran PSBB-nya ada, seperti live music dan di sana ada display (minuman beralkohol) berarti mereka ada jualan,” kata dia.

Bambang menjelaskan, pelanggaran ini diketahui setelah Seksi Pengawasan dan Pengendalian Disparekraf DKI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pada Sabtu (8/8/2020) pukul 22.00 WIB. Berbekal informasi dari masyarakat bahwa hotel tersebut kedapatan menggelar live music dan terindikasi menjual minuman beralkohol saat PSBB Transisi.

Baca juga  Gubernur Sumsel Minta Perguruan Tinggi Terus Ciptakan Terobosan

Padahal tempat hiburan belum diizinkan pemerintah untuk beroperasi karena tempat pariwisata tertutup (indoor) dinilai rawan terhadap penularan Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19.

“Kami sudah memberikan surat kepada Satpol PP, nanti masalah denda kami serahkan kepada mereka karena itu kewenangannya, termasuk mengenai besaran dendanya. Kami hanya memberikan rekomendasi,” ujar Bambang.

Selain memberikan rekomendasi, pihaknya juga melayangkan surat peringatan satu (SP-1) kepada pengelola Hotel Shangri-La Jakarta. Namun, Bambang mengaku sampai Rabu (12/8) malam belum mendapat laporan apakah tempat tersebut sudah disegel Satpol PP atau belum.

“Kami hanya mengeluarkan surat peringatan saja, tahap selanjutnya kami serahkan kepada Satpol PP,” katanya.

Dikatakan, berdasarkan temuan di lapangan, pihak manajemen belum memasang tanda batas jaga jarak (physical distancing) di restoran yang dikelolanya. Pengelola harus membatasi jumlah tamu yang makan di restoran maksimal 50 persen.

Baca juga  Untuk Tentukan Sasaran Bansos, Kemensos Berikan Keleluasaan Daerah

Bila satu meja makan terdapat empat kursi, maka hanya dua kursi yang digunakan. Sementara dua kursi lagi dibiarkan kosong sebagai ruang jaga jarak antarpribadi. “Jadi untuk manajemen juga belum maksimal mengatur jaga jarak pengunjung,” katanya seperti dilansir ‘antaranews’,

Meski demikian, untuk protokol pencegahan Covid-19 yang lain di restoran itu telah mengikuti protokol pencegahan Covid-19. Di antaranya pengecekan suhu tubuh pengunjung, memakai masker, penutup wajah (face shield), hand sanitizer dan sistem barcode (kode batang) untuk pendataan pengunjung yang masuk.

Tempat hiburan di Jakarta seperti karaoke, diskotek, spa dan sejenisnya tidak diizinkan untuk beroperasi pada masa PSBB Transisi Fase I ini. Jika melanggar, Pemprov DKI bakal mengenakan hukuman sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 51 tentang Pelaksanaan PSBB Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif. Ancamannya denda sebesar Rp25 juta bagi perusahaan/tempat usaha yang melanggar ketentuan dalam regulasi tersebut. (adm)

Share :

Baca Juga

Regional

Jelang PSU di PALI, KPU Sumsel Fokus Pada Data Pemilih

Regional

Sidak ke Sumsel, Syahrul Yasin Limpo Minta Harga Gabah Sesuai HPP

Regional

Ditagih Gubernur Sumsel, Ridwan Kamil Akan Tata Ulang Sungai Musi Agar Lebih Indah

Regional

Cuti Besama Akhir Oktober, Tak Hadirkan Klaster Baru Covid-19 di Sumsel

Regional

Masih Zona Merah Covid-19, Pemkot Palembang Tunda KBM Tatap Muka

Regional

YLK Sumsel Edukasi Masyarakat Menjadi Konsumen Cerdas

Regional

Wagub DKI Jakarta Apresiasi Peran Polri Dalam Penegakan PSBB

Regional

Sumsel Perpanjang Pemutihan Pajak Kendaraan Hingga 31 Oktober 2020