Home / Hukum

Kamis, 2 Juli 2020 - 09:44 WIB

Djoko Tjandra Diduga Menjadi Joko Tjandra Saat Masuk Indonesia

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.

JAKARTA, Transparanmerdeka.co – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan, berdasarkan informasi yang dimilikinya, Djoko Soegiarto Tjandra diduga mengubah nama menjadi Joko Soegiarto Tjandra melalui Pengadilan Papua Nugini.

Perubahan nama ini membuat buronan kasus dugaan korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali itu bisa keluar masuk Indonesia. “Dia mengubah namanya melalui Pengadilan Papua Nugini sehingga bisa lolos Imigrasi,” kata Boyamin, di Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Seperti diketahui, beredar kabar Djoko Tjandra telah mengajukan upaya hukum berupa Peninjauan Kembali terhadap kasus yang menjeratnya di Pengadilan Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020 lalu. Sebagaimana diketahui, dalam kasus ini, Djoko Tjandra dikabarkan kabur dari Indonesia pada 2009 dan berpindah kewarganegaran Papua Nugini.

Boyamin menjelaskan, perubahan nama itu, Djoko Tjandra menghapus huruf D dibagian depan namannya. Hal inilah yang membuat Djoko Tjandra berhasil lolos dari pengecekan identitas di Imigrasi. “Perubahan nama awal dari Djoko menjadi Joko menjadikan data dalam paspor berbeda sehingga tidak terdeteksi oleh Imigras. Hal ini pernah dibenarkan Yasona Laoly (Menhukham) bahwa tidak ada data pada imigrasi atas masuknya Djoko S Tjandra,” jelasnya.

Bila mengacu pada waktu Djoko Tjandra meninggalkan Indonesia, Boyamin melanjutkan, mestinya, sejak 2015, Djoko Tjandra tak bisa masuk ke Indonesia. Pasalnya, paspor yang dimilikinya telah masuk dalam masa kedaluwarsa. “Karena paspornya hanya berlaku lima tahun. Harusnya langsung ditangkap petugas Imigrasi karena paspornya sudah kedaluwarsa,” tambah Boyamin.

Baca juga  Kasus Djoko Tjandra, Polri dan Kejagung Beda Sikap Dalam Menangani Tersangka Internal

Terkait perubahan identitasnya, upaya peninjauan kembali atas keputusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak diterima oleh Makamah Agung. Sebab, identitasnya berbeda dengan putusan pengadilan dalam perkara itu. “MAKI akan segera melaporkan kepada Ombusdman RI guna menelusuri mal administrasi atas bobolnya sistem kependudukan dan paspor pada sistem imigrasi yang diperoleh Djoko S Tjandra,” imbuhnya.

Terkait hal ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly menyatakan, tidak menemukan data dalam sistem yang dimiliki kementerian akan keberadaan terpidana kasus pengalihan hak tagih PT Bank Bali Tbk, DJoko Soegiarto Tjandra di Indonesia. “Dari mana data dia tiga bulan di sini, tidak ada datanya kok. Di sistem kami tidak ada, saya tidak tahu bagaimana caranya,” kata Yasonna.

Diketahui, DJoko Tjandra masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak bertahun-tahun lalu itu. “Kemenkumham tidak tahu sama sekali di mana. Makanya kemarin kan ada dibilang ditangkap, kita heran juga. Jadi kami sudah cek sistem kami semuanya, tidak ada,” kata Yasonna pula.

Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Arvin Gumilang menjelaskan mengenai kronologi status DJoko Tjandra yang masuk daftar pencarian orang. Permintaan pencegahan atas nama Djoko Soegiarto Tjandra oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan pada 24 April 2008. Pencegahan tersebut berlaku selama enam bulan.

Baca juga  Kajati Sumbar dan Papua Barat Dicopot, Ini Alasan Jaksa Agung

Kemudian, red notice dari Interpol atas nama DJoko Soegiarto Tjandra terbit pada 10 Juli 2009. Pada 29 Maret 2012, terdapat permintaan pencegahan ke luar negeri dari Kejaksaan Agung berlaku selama enam bulan. Pada pada 12 Februari 2015, terdapat permintaan DPO dari Sekretaris National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia terhadap DJoko Soegiarto Tjandra.

Ditjen Imigrasi lalu menerbitkan surat perihal DPO kepada seluruh Kantor Imigrasi ditembuskan kepada Sekretaris NCB Interpol dan Kementerian Luar Negeri. Pada 5 Mei 2020, terdapat pemberitahuan dari Sekretaris NCB Interpol bahwa red notice atas nama Djoko Soegiarto Tjandra telah terhapus dari sistem basis data terhitung sejak tahun 2014, karena tidak ada permintaan lagi dari Kejaksaan Agung.

Ditjen Imigrasi menindaklanjuti hal tersebut dengan menghapus nama Djoko Soegiarto Tjandra dari sistem perlintasan pada 13 Mei 2020. Pada 27 Juni 2020, terdapat permintaan DPO dari Kejaksaan Agung, sehingga nama yang bersangkutan dimasukkan dalam sistem perlintasan dengan status DPO. (adm)

Share :

Baca Juga

Hukum

Sidang Suap Penghapusan Red Notice, Djoko Tjandra Sebut Nama Eks PM Malaysia

Hukum

Terancam 5 Tahun Penjara, JPU Dakwa Djoko Tjandra Palsukan Surat

Hukum

Prof Marwan Mas: Pinangki Harus Divonis Hukuman Maksimal

Hukum

Kasus Djoko Tjandra, Andi Irfan Jadi Perantara Suap ke Pinangki

Hukum

‘King Maker’ Pinangki Masih Misteri, Begini Sikap KPK

Hukum

Palsukan Dokumen, Jaksa: Brigjen Prasetijo Bikin Malu Polri

Hukum

KPK Sita Dokumen Ekspor Benih Lobster Dari Kantor Penyuap Edhy Prabowo

Hukum

Manejer Investasi Diperiksa Dalam Kasus Asabri, Ini Sikap APRDI