Home / Hukum

Kamis, 13 Agustus 2020 - 01:05 WIB

Dokumen Pemeriksaan Jaksa Pinangki Menyebut Nama Sejumlah Pejabat

Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan pengacara Djoko Tjandra, Anita Dewi Kolopaking, (dok)

Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan pengacara Djoko Tjandra, Anita Dewi Kolopaking, (dok)

JAKARTA, Transparanmerdeka.co – Pasca penahanan Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait kasus dugaan menerima suap dari terpidana korupsi Djoko Tjandra, memasuki babak baru. Pasalnya, dalam dokumen pemeriksaan Pinangki, menyebutkan sejumlah nama pejabat yang terlibat dalam kasus Djoko Tjandra.

Hal itu diakui ketua Komisi Kejaksaan, Barita Simanjuntak. Pihaknya sudah menerima laporan hasil pemeriksaan jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Anang Supriatna (Kajari Jakarta Selatan) kemarin. Menurutnya, pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki oleh penyidik Jampidsus terkait dengan kepergian dan pertemuan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan Djoko Tjandra di luar negeri.

Barita Simanjuntak mengaku dalam laporan hasil pemeriksaan itu disebut sejumlah pejabat di lembaga penegak hukum. Sayangnya, dia tidak bersedia menyebut secara rinci nama-nama maupun instansi yang disebut dalam laporan itu.

Baca juga  KPK Harus Usut Dugaan Keterlibatan Politikus PDIP di Kasus Bansos Covid-19

“Kami terikat dengan aturan, sehingga tidak dapat menjelaskan tentang nama dan jabatan atau instansi yang disebut dalam hasil pemeriksaan, apalagi itu merupakan dokumen rahasia,” kata Barita Simanjuntak.

Jaksa Pinangki ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di LP Salemba cabang Kejaksaan Agung, terkait dugaan menerima suap senilai 500 ribu dolar AS atau sekitar Rp 7 miliar dari terpidana korupsi Djoko Tjandra. Selain itu, dia juga mendapat sejumlah fasilitas dan hadiah lainnya.

“Masih dilakukan kroscek dengan apa yang beredar di media maupun hasil pemeriksaan pengawasan itu kan diduga sekitar 500 ribu dolar AS, kalau dirupiahkan kira-kira Rp 7 miliar,” ungkap Kapus Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono di kantornya.

Baca juga  Tak Jelas Uraikan Kerugian, MK Tolak Uji Materi UU KPK

Menurut Hari, Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana berupa penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri.

Pinangki, katanya, disangka melanggar Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Setelah penetapan tersangka, tim penyidik pada Selasa (11/8/2020) malam langsung menangkap Pinangki.

Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitar Burhanuddin mencopot jabatan Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan.
Kemudian menjalani pemeriksaan internal terkait pertemuannya dengan buronan Djoko Tjandra di Malaysia. Dia dinyatakan melanggar displin karena ke luar negeri tanpa izin sebanyak sembilan kali. (adm)

Share :

Baca Juga

Hukum

Majelis Hakim Tegur Pinangki, Bicara Kok Tak Ada Remnya!

Hukum

Irjen Napoleon: Tak Ada Fakta Keterlibatan Dirinya Dalam Kasus Djoko Tjandra

Hukum

Teliti Berkas Djoko Tjandra, KPK Telusuri Pihak Yang Terlibat

Hukum

Untuk Kasus Djoko Tjandra, Bareskrim Belum Berencana Tunjuk Justice Collaborator

Hukum

Soal Buka Hasil TWK, Pimpinan KPK Lempar Bola ke BKN

Hukum

KPK Apresiasi Upaya Erick Thohir Cegah Korupsi di BUMN

Hukum

KPK Mengaku Sulit Ambil Alih Kasus Jaksa Pinangki

Hukum

Kasus Djoko Tjandra, Polri Siap Kirim Irjen Pol Napoleon ke JPU