Home / Hukum

Senin, 10 Agustus 2020 - 09:10 WIB

Gelar Perkara Djoko Tjandra, Kabareskrim Jalin Komunikasi Dengan KPK

Kabareskrim Polri, Komisaris Jenderal  Listyo Sigit Prabowo. (mbsnews)

Kabareskrim Polri, Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (mbsnews)

JAKARTA, Transparanmerdeka.co – Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah berkomunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ihwal ajakan melaksanakan gelar perkara kasus pencabutan red notice Djoko Tjandra.

Hanya saja, kata Listyo, komunikasi tersebut baru dilakukan sebatas informal. “Secara informal kami sudah berhubungan sejak mulai proses penyelidikan dan penyidikan dengan KPK. Tapi untuk undangan resmi akan kami kirimkan,” katanya, Senin (10/8/2020).

Listyo sebelumnya telah mengumumkan bakal melakukan gelar perkara penetapan tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi penghapusan red notice Djoko Tjandra atau Joko Tjandra. Gelar perkara rencananya akan dilakukan pekan ini.

Baca juga  Hukuman Mati Menanti Mantan Anggota DPRD Yang Terjerat Kasus Narkotika

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango pun mengapresiasi sikap Polri. “Saya pikir Pak Kabareskrim ingin menunjukkan sikap keterbukaan Polri terhadap penanganan perkara tersebut,” kata Nawawi kemarin.

Nawawi mengatakan, KPK tak mempermasalahkan jika diundang ikut dalam gelar perkara tersebut. Sebab, langkah tersebut sejalan dengan semangat supervisi dan prinsip sinergi antarlembaga penegak hukum, khususnya pemberantasan korupsi. “Kami apresiasi sikap Kabareskrim,” ucap dia.

Terhapusnya red notice Djoko Tjandra diketahui setelah dia bisa masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi untuk mendaftarkan Peninjauan Kembali kasusnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Baca juga  Kasus Fatwa MA Djoko Tjandra, Pinangki Dituntut 4 Tahun Penjara

Penghapusan red notice ini menyeret nama Brigadir Jenderal Nugroho Slamet Wibowo. Selaku Sekretaris National Central Bureau Interpol Indonesia, dia menyurati pihak Imigrasi pada 5 Mei 2020 mengenai telah terhapusnya red notice Djoko Tjandra dari basis data Interpol.

Atas surat itu, Imigrasi kemudian menghapus nama Djoko atau Joko Tjandra dari sistem perlintasan. Hal ini diduga membuat Djoko bisa masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi.

Belakangan, Kepala Polri (Kapolri) Jenderal Idham Azis mencopot Nugroho dari jabatannya. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte juga ikut dicopot karena dianggap tak mengawasi bawahannya. (adm)

Share :

Baca Juga

Hukum

Komjak Sebut Eks Jamintel Kejagung 2 Kali Telepon Djoko Tjandra

Hukum

Eks Anggota DPRD Palembang Yang Jadi Bandar Sabu Divonis Mati

Hukum

Pekan Depan, Mabes Polri Periksa 4 Tersangka Kasus Suap Djoko Tjandra

Hukum

Belum Penuhi Syarat, JPU Kembalikan Berkas Pemalsuan Surat Jalan Djoko Tjandra ke Bareskrim

Hukum

Periksa Ketua BPK, KPK: Saksi Meringankan Rizal Djalil

Hukum

Kubu Pinangki Sesali JPU Tak Jelaskan Penerimaan Uang 500 Ribu Dolar AS

Hukum

Tahan RJ Lino, KPK Akui Kesulitan Hitung Kerugian Negara

Hukum

Rekonstruksi Penusukan Syekh Ali Jaber, Pelaku Peragakan 17 Adegan