Home / Regional

Jumat, 26 Juni 2020 - 18:16 WIB

Gerakan Masyarakat Sumsel Bersatu: Jangan Ganti Pancasila!

PALEMBANG, Transparanmerdeka.co – Ratusan Masa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sumsel Bersatu, melakukan Aksi damai di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel, jalan POM IX Palembang Jumat (26/06/2020).

Dalam Aksi Damai itu, Gerakan Masyarakat Sumsel Bersatu menolak Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang dinilai akan adanya kebangkitan Komunisme dan penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

Aksi tersebut mendapat tanggapan positif dari DPRD Sumsel dengan menerima perwakilan Gerakan Masyarakat Sumsel Bersatu. Drs H Umar Said, koordinator aksi mengatakan, semua fraksi hadir dan hanya Fraksi PDIP yang tidak hadir. “Kami tidak menyangka semua Fraksi hadir untuk menerima kita semua,” katanya.

Dikatakan, Gerakan Masyarakat Sumsel Bersatu sudah sampaikan bahwa, aksi ini mengawal maklumat MUI pusat, dan maklumat itu sudah disampaikan apabila RUU HIP disahkan, maka MUI akan mengangkat panglima aksi untuk mengerahkan massa untuk berjuang habis habisan.

“Kalaupun ada gerakan itu hak semua untuk menyampaikan aspirasi. Pemerintah saat ini tidak bisa mendengar dan ruang-ruang tertutup. JHanya dengan kekuatan massa pemerintah bisa merubah sikap. Kami akan terus memonitor apabila RUU HIP tetap dibahas akan melakukan aksi yg lebih besar dari hari ini,” tegasnya.

Baca juga  Gubernur Sumsel Lantik Nasrun Umar Jadi Penjabat Bupati Muara Enim

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumsel, Susanto Azis saat ditanyai melalui pesan singkat Whatsaap, sama sekali tidak memberi jawaban ketika dikonfirmasi mengenai tidak hadirnya anggota Fraksi PDIPsaat Gerakan Masyarakat Sumsel Bersatu menyampaikan aspirasi mereka untuk menolak RUU HIP.

Ada pun pernyataan sikap Gerakan Masyarakat Sumsel Bersatu sebagai berikut:
1. Mendukung dan siap mengawal maklumat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dan dewan pimpinan Provinsi Sumsel.

2. Meminta wakil-wakil rakyat dilegislatif menghentikan pembahasan RUU HIP di Proleknas. Karena tidak menjadikan TAP MPRS XXV tahun 1966 sebagai dasar dan ada pasal pasal yang bertentangan dengan Pancasila serta berpeluang bangkitnya paham komunisme.

3. Menolak kebangkitan kembali paham komunisme, leninisme dan semua bentuk paham yang bertentangan dengan bentuk idiologi Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.

4. Menolak segala bentuk penyimpangan terhadap ruh dasar negara Pancasila, UUD 1945, NKRI, termasuk peraturan perundang undangan yang substansinya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Baca juga  Wali Kota Palembang Imbau Warga Harus Patuhi Protokol Kesehatan

5. Meminta TNI dan Polri mengawal Pancasila, UUD 1945, dan NKRI dan seluruh Anasir yang akan merongrong, mengdeskreditkan, bahkan melenyapkan ketiga pilar tersebut.

6. Meminta semua elemen bangsa, khususnya Ormas, OKP, legislatif, eksekutif, yudikatif, menghimpun sumber daya yang ada untuk mencegah munculnya kebangkitan Komunisme dan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945.

7. Jika tuntutan penghentian pembahasan RUU HIP tidak dilakukan, kami meminta partai pengusung RUU HIP dibubarkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku karena patut diduga partai tersebut telah ditunggangi oleh oknum tertentu yang ingin mengubah Idiologi Pancasila secara halus dan sistematis.

8. Mendesak aparatur penegak hukum mengusut secara tuntas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (UU No.27 tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan Negara) Oknum inisiator atau lainnya yang patut lainnya yang patut diduga akan mengubah Pancasila melalui usulan RUU HIP.

9. Meminta Presiden membubarkan BPIP karena terbukti tidak menjalankan fungsinya sehigga RUU HIP yang terindikasi menyimpang dari Pancasila lolos di Prolegnas. (fan)

Share :

Baca Juga

Regional

Masa Transisi, Warga Jakarta Tak Pakai Masker Didenda Rp 250 Ribu

Regional

Update Covid-19 di Jakarta Minggu 28 Juni: Kasus Positif Bertambah 132 Orang

Regional

Bertekad Turunkan Kasus Covid-19, Polda Sumsel Perketat Prokes

Regional

Tarif Rapid Test Covid-19 di Sumsel Rp700.000, Ketentuan Menkes Belum Berlaku

Regional

HD Optimistis Pelabuhan Tanjung Carat Bisa Jadi Gerbang Ekspor Andalan Sumsel

Regional

Tak Lakukan PPKM, Gubernur Sumsel Yakin dengan Vaksinasi

Regional

Tak Pakai Masker, 33 Warga Palembang Dikarantina 24 Jam

Regional

Warga Palembang Kebagian 5.000 Paket Sembako dari Presiden