Home / Regional

Senin, 2 November 2020 - 03:00 WIB

H Herman Deru: UMP Sumsel 2021 Minimal Sama Dengan 2020

PALEMBANG, Transparanmerdeka.co – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru, sudah menandatangani keputusan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel 2021 pada Kamis (29/10/2020).

Dia menyebutkan, minimal besarannya sama dengan UMP tahun 2020, namun bagi perusahaan yang mampu boleh memberikan UMP lebih besar dari yang sudah ditetapkan. “Sudah saya tanda tangan dengan tambahan,” kata Herman Deru, kemarin.

Dikatakan, tambahan tersebut yakni tentang rincian UMP tahun 2021 yang besarannya minimal sama dengan UMP tahun 2020. Adapun maksud besaran UMP Sumsel minimal tersebut yaitu upah yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja tidak boleh lebih kecil dari besaran upah sebelumnya.

Menurut Herman Deru, UMP di Sumsel berpotensi mengalami kenaikan dengan mengacu pada kemampuan keuangan perusahaan untuk mengeluarkan kebijakan kenaikan upah. Jika perusahaan mampu memberikan kenaikan upah hal tersebut dinilainya lebih baik.

Baca juga  Di Jakarta, Tenaga Medis Terinfeksi Covid-19 Jadi 42 Orang

Namun, di sisi lain perusahaaan tak diperkenankan menurunkan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah. “Kalau perusahaaan mampu, upah naik boleh, tapi turun jangan,” ujarnya.

Berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sumsel, UMP Sumsel pada 2020 sebesar Rp 3.043.111 per bulan dengan standar tujuh jam kerja sehari dan/atau 40 jam kerja dalam seminggu.

Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum pada tahun 2021. Ini artinya upah minimum 2021, sama dengan upah minimum tahun ini.

Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

Dalam surat itu juga memerintahkan para gubernur di 34 provinsi seluruh Indonesia untuk mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi ( UMP) di masing-masing daerahnya secara serentak pada 1 November 2019.

Baca juga  Cakupan Vaksinasi Nakes di Sumsel Baru 40,1 Persen

Sementara untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK, diumumkan bupati/wali kota selambat-lambatnya pada 21 November 2019. “Kita minta UMP 2021 sama dengan UMP 2020,” kata Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker) Ida Fauziyah.

Menaker menegaskan, yang menetapkan UMP di setiap daerah ialah para Gubernur. Kemenaker hanya meminta agar menyesuaikan kondisi saat ini dengan beberapa latar belakang salah satunya kemerosotan perekonomian nasional.

Sejauh ini, ada dua daerah yang tidak mengikuti surat edaran dari Menaker dan tetap menaikkan UMP pada tahun depan, kedua provinsi tersebut yakni DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sementara DKI Jakarta menerapkan kenaikan UMP dengan prinsip fleksibilitas atau kenaikan upah minimum hanya berlaku untuk perusahaan yang tidak terdampak pandemi Covid-19. (adm)

Share :

Baca Juga

Regional

Pangdam II/Sriwijaya dan Kapolda Sumsel Sambut Satgas Pamtas RI-Malaysia

Regional

Sumsel Siap PTM Terbatas, Disambut Baik Ketua MKKS SMA

Regional

Gubernur Herman Deru Hibahkan Motor untuk Pol PP Kabupaten/Kota se-Sumsel

Regional

Dirut jadi Tersangka KPK, PDIP Minta Sarana Jaya Tak Pegang Proyek ITF

Regional

Cegah Penyebaran Covid-19, Pemkot Palembang Siap Ajukan PSBB

Regional

Pemkot Palembang Akan Bentuk Dua Kampung Anti Narkoba

Regional

Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Dorong Sanksi PSBB Jadi Perda

Regional

Pemkot Palembang Atur ASN Bekerja Setengah Hari