Home / Regional

Selasa, 14 April 2020 - 07:44 WIB

Hari Pertama Penindakan Aturan PSBB, Ada 3.474 Pengendara Lakukan Pelanggaran

JAKARTA, Transparanmerdeka.co – Hari pertama penindakan pembatasan moda transportasi bagi kendaraan bermotor terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di Provinsi DKI Jakarta, tercatat sebanyak 3.474 terjadi pelanggaran. Sebagian besar pelanggar, baik pengendara motor roda dua ataupun roda empat yakni tidak mengenakan masker saat berkendara.

Hal itu dijelaskan Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo, Selasa (14/4/2020). Dia mengatakan, hal itu berdasar hasil uji coba penggunaan blanko teguran bagi pengendara yang melanggar aturan PSBB pada Senin (13/4/2020), sejak pukul 14.00 WIB hingga 20.00 WIB. Para pelanggar akan dicatat identitasnya dan diminta untuk menuliskan pernyataan untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang salam di atas kertas blanko.

Baca juga  Herman Deru Minta Palembang dan Prabumulih Siap PSBB

“Sebanyak 3.474 pelanggaran terdiri dari 2.304 pelanggaran tidak menggunakan masker. Selain itu, masih banyak pengemudi roda empat atau mobil yang membawa penumpang melebihi 50 persen kapasitas muatan sebagaimana yang diatur dalam aturan PSBB,” ,” kata Sambodo kepada wartawan.

Di sisi lain, masih banyak pula pelangggaran berupa pengemudi sepeda motor berboncengan dengan penumpang yang tidak satu alamat tempat tinggal. “Kemudian 787 pelanggaran jumlah penumpang melebihi 50 persen kapasitas mobil, dan 383 pengendara roda dua berboncengan tidak satu alamat,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bersama Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah mendirikan 33 pos pengecekan atau check point guna mengawasi pengedara motor yang melintas selama masa penerapan PSBB. Pengemudi yang melanggar aturan akan diminta untuk membuat pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi kembali.

Baca juga  Hadiri Perayaan Imlek, Umat Konghucu Sumsel Apresiasi Sikap Toleransi H Herman Deru

Sesuai aturan PSBB di DKI Jakarta, bagi warga yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana hukuman penjara selama setahun dan denda senilai Rp 100 juta. Mereka yang melanggar dapat dijerat Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dan Pasal 212 KUHP, 216 KUHP, dan 218 KUHP. (ato)

Share :

Baca Juga

Regional

85.252 KK Palembang Akan Terima Bansos Sembako Tahap IV

Regional

Bulog Sumsel-Babel Serap Beras Petani Hingga 700 Ton per Hari

Regional

Jaga Keberagaman Budaya, Bupati Muba Lantik Pengurus Pawargo Sumsel

Regional

Cegah Penyebaran Covid-19, Sebagian Gerai di 4 Mall Jakarta Tutup

Regional

Pleno KPU Sumsel Selesai, Devi-Darmadi Gugat Hasil Pilkada PALI ke MK

Regional

SK Mendagri Sudah Turun, Bupati/Wabup PALI Siap Dilantik

Regional

Pangdan II/Sriwijaya Lantik 307 Prajurit Bintara TNI AD Rindam

Regional

Rumah Sehat Covid-19 Sumsel Isolasi Belasan Tenaga Medis