Home / Regional

Selasa, 14 April 2020 - 13:56 WIB

HD Bagus, Segera Berikan Sembako Untuk Rakyat

Gubernur Sumatera Selatan, H Herman Deru. (Humas)

Gubernur Sumatera Selatan, H Herman Deru. (Humas)

PALEMBANG, Transparanmerdeka.co – Kebijakan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Herman Deru (HD) memberikan perhatian dan bantuan untuk rakyat yang fakir dan miskin serta warga yang mendadak menjadi miskin baru gara-gara wabah virus corona atau Covid 19, sangat bagus. Perintah agar Dinas Sosial Provinsi dan dinas-dinas sosial di kabupaten dan kota di Bumi Sriwijaya melakukan pendataan dengan benar agar bantuan tepat sasaran harus diapresiasi. Namun, sebaiknya segera berikan bantuan terutama sembako kepada rakyat yang membutuhkan itu. Semua bupati dan walikota harus meniru kebijakan mantan Bupati OKU Timur dua periode tersebut.

“Jangan ditunda lagi. Segera berikan bantuan sembako dan lainnya kepada rakyat yang membutuhkan,” kata DR. Yenrizal, MSi, salah seorang pengamat sosial politik di Sumatera Selatan (Sumsel) ketika dimintai komentarnya kemarin. Hal senada juga diungkapkan H. Denny Tegar, SH, pengamat sosial kemasyarakat dan Andi Suhairi, SE, Bendahara Umum Badan Musyawarah Keluarga Minangkabau (BMKM) Sumsel.

Yenrizal menghimbau masyarakat bersabar dan jangan sampai ada yang kalap serta menghalalkan segala cara untuk bisa makan. “Dengan memberikan bantuan berupa sembako atau dana, maka warga diharapkan mantap di rumah. Saudara-saudara kita yang tidak dapat penghasilan dari kerja harian selama ini, apalagi tempat kerja tutup, dengan ada sembako yang diberikan pemerintah maka mereka masih bisa makan. Mereka bisa di rumah saja dan tidak perlu keluar rumah. Masalah perut ini harus diatasi,” katanya.

Pembantu Dekan I FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang ini menambahkan, berbagai langkah antisipatif dan banyak usaha memutus rantai penyebaran virus corona harus diapresiasi. “Alihkan semua dana yang tidak perlu untuk bantu kebutuhan pokok rakyat dulu. Untuk pengalihan tersebut buat peraturan sehingga tidak menimbulkan masalah hukum,” katanya.

“Bagus itu pemikiran gubernur HD. Bagikan segera. Jangan ditunda karena rakyat perlu makan. Data yang ada di Dinsos pakai dulu. Serahkan segera kepada mereka yang berhak,” kata Denny Tegar secara terpisah.

Lelaki yang juga Presiden Group Palembang Brother (PB) ini menambahkan, selain menyerahkan kepada yang sudah masuk daftar, lakukan pendataan kepada warga lainnya. “Usahakan semua rakyat dapat bantuan. Terutama yang miskin. Kalau orang berada, malulah mau menerima bantuan pula,” tambahnya seraya menambahkan prinsipnya pemerintah wajib mengatasi kesulitan masyarakat.

“Pendataan yang benar, bagus. Tapi jangan sampai datanya jelas, tetapi pendistribusiannya tidak benar. Jadi perlu pengawasan,” katanya.

Sedangkan H. Andi Suhairi, SE, Bendahara Umjm Badan Musyawarah Keluarga Minangkabau (BMKM) Sumatera Selatan menegaskan, sudah sangat tepat rencana pemberian bantuan dari gubernur kepada masyarakat. “Kita dukung program tersebut. Kami di BMKM juga sedang menghimpun bantuan untuk diberikan kepada warga asal Minang. Sangat banyak warga yang jatuh miskin, tidak punya uang karena memang tidak bekerja dan dirumahkan,” katanya.

“Kalau bisa besok bagikanlah langsung. Kita senang dengan gubernur yang peduli rakyat ini, yang bergerak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Yang paling dibutuhkan sekarang memang sembako untuk makan di rumah,” tambah pensiunan PT. Pupuk Sriwijaya (Pusri) ini.

Yenrizal yang berasal dari Talu, Pasaman Barat ini menilai positif berbagai langkah yang dilakukan gubernur dan sejumlah bupati. Termasuk Bupati Musibanyuasin (Muba), Dodi Reza Alex yang menyiapkan anggaran terbesar di Sumsel, malah melampaui gubernur, yakni Rp 500 milyar. Bupati Ogan Ilir, PALI dan beberapa kepala daerah lainnya juga membuat kebijakan untuk membantu rakyat.

Selain itu, Dodi juga membagi-bagikan sejuta masker kepada rakyat untuk mengantisipasi agar virus corona jangan menyebar. Kegiatan bagi-bagi masker tersebut bagus. Namun ekonomi dan usaha rakyat harus dibantu.

Baca juga  Sumsel Kembali Terima 30.950 Vaksin Untuk 17 Daerah

Denny Tegar mengingatkan, orang yang selama ini bekerja dan kena pecat perlu dibantu. Seluruh menengah ke bawah harus diberikan bantuan. Selain itu, gubernur harus perintahkan seluruh kepala daerah baik bupati maupun walikota untuk bantu rakyat terutama sembako.

“Kalau bukan wewenang Gubernur, desak Mendagri. Tidak cukup bagi-bagi masker. Masker bukan kebutuhan utama di dalamrumah. Di dalam rumah tidak perlu masker tetapi perlu makan,” katanya.

Jangan sampai ada musibah dan masalah baru dengan adanya musibah corona ini. Yang jelas, katanya, kinerja para pejabat dan aparat rata-rata menurun dan tidak maksimal, kecuali para dokter dan tenaga kesehatan. Sebagian besar tidak masuk kerja di kantor, tapi kerja di rumah. “Jadi tunjangan kinerja (Tunkin) tidak wajarlah diberikan kepada sebagian besar pejabat dan aparatur. Yang tepat, alihkan untuk rakyat miskin, ekonomi menengah ke bawah.” Kata Denny.

Denny Tegar juga mengingatkan semua pihak terutama para pejabat jangan sampai korupsi. Jangan sampai memanfaatkan wabah corona untuk memperkaya diri. Termasuk dalam pengadaan masker. “Untuk masker bisa saja dikorup. Yang lebih cepat bocor bukan di harga, tetapi di quantiti (jumlah),” katanya.

Dia mencontohkan bila harga Rp 10.000 sulit untuk dimark-up jadi Rp 25.000 atau lebih. Tetapi untuk jumlah bisa saja terjadi. “Yang bermental korup memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Bisa saja beli seribu tetapi ngomongnya sepuluh ribu,” katanya seraya menambahkan agar yang berniat korup menghentikan rencananya, sebab bukan tak mungkin setelah korup lantas ikut pula meninggal gara-gara virus corona.

Peluang korupsi sangat besar, Pemeriksaan dan pengawasan harus diperketat., Harus tetap mengawasi. Tapi yang terpenting kepala daerah dan ASN tegas dan tidak berniat korup. “Masa sih korupsi. Kualat benar dan dikutuk orang ramai kalau masih korup di saat pandemi corona ini,” tambah Yenrizal.

“Soal penanganan Covid 19 rata-rata orang sudah tahu. Sekarang, dampak sosial dan ekonomi yang ditakutkan. Berdampak panjang. Semua sektor kena. Dampak corona ini berantai. Orang disuruh di rumah saja, mereke perlu makan. Tanggung jawab pemerintah untuk menuhi kebutuhan masyarakat,” kata Yenrizal.

Menurut alumni Universitas Padjadjaran Bandung ini, memang perlu didata karena banyak orang miskin yang muncul karena keadaan. Oleh karena itu pengelola anggaran harus kreatif dan berani. Banyak dana yang bisa dialihkan untuk mengatasi dampak corona itu. Dana perjalanan dinas, tunjangan kinerja dan dana untuk kegiatan mengumpulkan massa banyak seperti seminar yang dijadwalkan di hotel-hotel bisa dialihkan untuk bantu rakyat.

“Pokoknya, banyak yang bisa diefisiensikan. Di kementerian-kementerian juga banyak dana untuk kegiatan ngumpulkan orang banyak. Cancel seluruhnya. Anggaran tersebut harus direvisi. Revisi dulu aturannya,” katanya seraya menambahkan larangan gubernur agar jangan mudik dulu sudah tepat.

Walau kondisi di Palembang dan Sumsel umumnya belum separah DKI Jakarta yang sidah masuk PSBB, perhatian kepada rakyat mesti ditingkatkan. “Rencana gubernur untuk berikan bantuan itu Sangat positif dan harus segera. Yang berhak menerima bantuan itu banyak. Misalnya, pengemudia ojek online, pegawai-pegawai rumah makan yang tempat usahanya terpaksa tutup, usaha warung-warung, kantin-kantin di sekolah, sopir angkot. Banyak itu. Ingat, soal perut tidak bisa ditahan,” tambahnya.

Yenrizal menambahkan, Gubernur sebaiknya mengarahkan agar dana CSR dari banyak BUMN/BUMD dimanfaatkan untuk bantu atasi kesulitan rakyat. “Sebenarnya kehadirsan virus ini mrmbuat banyak orang menggalang rasa sosial tinggi. Hubungan sosial sesama masyarakat masih kuat. Dalam keadaan darurat mengancam, dalam waktu tidak lama mengumpulkan dana semilyar dua milyar tidak akan susah,” katanya.

Baca juga  HD Apresiasi Peran Wanita Dalam Cegah Tangkal Virus Corona

Kelompok-kelompok paguyuban kemasyarakatan harus berpartisipasi. Dibangkitkan untuk saling bantu. Namun, penghimpunan dan penyaluran dana harus dengan baik, pelaporan ke publik mesti transparan. Mantan penyiar radio ini mengingatkan, keadaan yang lebih parah menimpa masyarakat umum. Sementara aparatur sipil negara (ASN) relatif aman karena ada gaji bulanan. Yang non ASN terputus penghasilannya padahal mereka sekeluarga perlu makan.

“Oleh karena itu, anggaran yang ada dialihkan dulu. Berikan bantuan kepada masyarakat banyak. Uang perjalanan dinas alihkan. Tunjangan kinerja (Tunkin) stop dan alihkan untuk membantu rakyat . Pengalihan itu dilegalkan dalam Perda. Semangat berbagi harus diperkuat. Kepala daerah dan DPRD harus membahas pengalihan anggaran tersebut agar jangan sampai menimbulkan masalah hukum pula nanti,” katanya.

Mantan Napi
Bantuan pangan untuk keluarga yang miskin dan miskin baru itu sangat mutlak diberikan. Bantuan serupa juga menjadi perlu sekali diberikan kepada para nara pidana (Napi) yang telah dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan (LP). Yenrizal tidak tahu persis pertimbangan mengeluarkan napi dari LP. Bahwa penjara padat benar dan untuk menghindari kerumunan juga benar. Dari satu sisi positif. Namun di sisi lain menjadi masalah baru. Napi, yang dirumahkan, kembali ke tempat baru yang sedang kekurangan. Itu menjadi masalah. Perlu jadi perhatian khusus juga.

Pemerintah mesti buka alasan melepaskan Napi ke publik. Sebab, di sebagian masyarakat kehadiran napi tersebut jusru menimbulkan keresahan. “Rakyat jadi was-was. Kemudian mereka perlu dikasih makan. Oleh karena itu, pemerintah wajib bantu keluarga napi tersebut,” katanya.

“Pokoknya bantuan sembako atau pangan itu harus digelontorkan segera karena dampak ketiadaan pangan itu sudah mulai terasa,” kata Yenrizal seraya menambahkan diperlukan juga model satugas tugas covid 19 untuk dibentuk di kelurahan-kelurahan sampai RT. Satgas di RT atau kelurahan merupakan ujung tombak khusus menangani masalah sosial ekonomi di samping pencegahan penyebaran Covid 19.

Namun demikian Gugus Tugas di tingkat kelurahan dan RT harus dibiayai. Sebab, tidak semua RT mampu. “Bila perlu sediakan Alat Perlindungan Diri (APD) dan dana. Jadi jangan menyuruh saja,” tambahnya.

“Bagi yang masih keluyuran bisa ditindak jika sudah menerima bantuan pangan. Sudah ada alasan. Kalau sembako tidak ada, tidak bias ditindak,” katanya.

Menurut Denny Tegar, napi yang dikeluarkan dari penjara bisa menjadi masalah yang rawasn. Napi itu di dalam penjara tidak mencari tetapi diberi makan. Justru dengan dikeluarkan jadi rawan. “Harus dipenuhi kebutuhan perutnya. Selesai. Masyarakat disuruh berkurung di rumah, harus diatasi kebutuhan mereka. Alokasikan dana khusus,”katany.

Denny menyarankan agar gaji ke-13 dan tunjangan kinerja harus distop dulu dan dialihkan untuk rakyat. “Tunjangan bensin bagi pejabat juga mesti distop dan dialihkan sebab mereka tidak ngantor tiap hari,

Dia mengingatkan musibah corona ini merupakan ujian berat bagi semua dan pasti karena ketidakadilan. “Tuhan langsung yang menegur kita semua tanpa kecuali,” tambahnya.

Mengenai dana Rp. 500 milyar yang disiapkan Bupati Muba Dodi Reza Alex menurutnya bisa diperuntukkan ke yang lain. “Misalnya karena di Muba tidak ada wabah dan relatif aman, maka ada baiknya dibantukan ke provinsi dan kemudian dibagi-bagikan ke rakkyat di kabupaten/kota yang lain. (led)

Share :

Baca Juga

Regional

Update Covid-19 di Jakarta Per 12 Juli: Ada Penambahan 404 Pasien Positif

Regional

9 Hari PSBB di Jakarta, 54 Persen Kendaraan Masuk Tol Melanggar

Regional

Muara Enim Borong Penghargaan Inovator Terbaik Sumsel 2020

Regional

Positif Covid-19, Sekda DKI Jakarta Akhirnya Meninggal Dunia

Regional

Silaturahim Yayasan GANN dan Syukuran Kantor

Regional

Sejak 12 November 2020, DKI Jakarta Sudah Punya Perda Covid-19

Regional

Update Covid-19 Jakarta, Pasien Positif Alami Peningkatan

Regional

4 Pedagang Pasar di PALI Diisolasi Usai Rapid Test Corona