Home / Nasional

Selasa, 18 Februari 2020 - 10:33 WIB

Hendardi: Moeldoko Harus Diperiksa Terkait Kasus HAM Berat Paniai

Jakarta, Transparanmerdeka.co

Ketua Setara Institute for Democracy and Peace, Hendardi, menyayang pernyataan Menkopolhukam, Mahfud MD, bahwa selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak pernah lagi ada pelanggaran HAM berat. Karena semua itu terbantahkan oleh pengumuman Komnas HAM pada Rapat Paripurna yang memutuskan bahwa kasus Paniai, Papua merupakan pelanggaran HAM berat.

Kasus tersebut terjadi pada 7-8 Desember 2014, persis dua bulan setelah Jokowi mengucapkan sumpah sebagai Presiden Indonesia. “Terlepas validitas dan akuntabilitas kinerja penyelidikan Komnas HAM, berdasarkan UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM memiliki kewenangan penyelidikan pro justicia. Keputusan paripurna Komnas HAM adalah produk kerja penegakan hukum yang harus direspons oleh Kejaksaan Agung sebagai penyidik kasus pelanggaran HAM berat, setelah menerima laporan penyelidikan dari Komnas HAM pada pada 11 Februari 2020,” kata Hendardi kepada wartawan, Selasa (18/2/2020).

Dijelaskan,  sesuai UU 26 tahun 2000, Kejaksaan Agung akan melakukan penyidikan dan paralel dengan kerja penyidikan. Kemudian, Presiden Jokowi juga harus membentuk pengadilan HAM. Hendardi juga menyebutkan bahwa silang pendapat antara Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko dan Komnas HAM pasca-pengumuman status kasus Paniai bukanlah sikap produktif. “Komnas HAM sebaiknya fokus memperkuat laporan penyelidikan, yang biasanya oleh Kejaksaan Agung selalu dilemahkan. Sedangkan pemerintah yang diwakili Moeldoko tidak perlu reaktif,” jelasnya.

Baca juga  Polisi Blokade Depok arah Jakarta, Tangkap 40 Demonstran

Menurut Hendardi, sebagai Panglima TNI saat peristiwa Paniai terjadi, bisa jadi Moeldoko adalah pihak yang perlu dimintai keterangan untuk menguji validitas unsur terstruktur sebagai variabel yang harus dipenuhi dalam sebuah kasus pelanggaran HAM berat dan memastikan adanya tanggung jawab komando (command responsibility). Apalagi pernyataan Komnas HAM maupun Kepala KSP, keduanya adalah pernyataan politik.

“Jika Komnas HAM sedang menjalankan politik penegakan HAM, maka Kepala KSP sedang menjalankan peran politik melindungi rezim. Kecepatan Kejaksaan Agung menetapkan status kasus ini akan menyajikan jawaban yang lebih presisi. Sembari menanti kinerja lanjutan dari institusi penegak hukum, yang pasti bahwa kasus Paniai adalah kasus aktual yang menuntut penuntasan yang berkeadilan,” ujar Hendardi.

Baca juga  UAS: Pembalakan dan Pembakaran Hutan Adalah Dosa Besar

Jika saat ini banyak elit berkelit untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu karena alasan dimensi waktu dan konteks yang diperdebatkan, maka kasus Paniai adalah ujian bagi Jokowi untuk menuntaskan kasus yang terjadi pada era kepemimpinannya. Sebagai kasus yang terjadi pasca UU 26/2000, maka kasus Paniai sama sekali tidak memerlukan pertimbangan DPR untuk menuntaskannya, termasuk untuk Jokowi membentuk Pengadilan HAM.

Sebelumnya, Komnas HAM memastikan peristiwa penembakan di Paniai, Papua pada 2014 termasuk ke dalam kategori pelanggaran HAM berat. Komnas HAM berharap, peristiwa yang mengakibatkan 4 anak Papua tewas dan belasan lainnya luka tembak tersebut bisa diselesaikan melalui pengadilan. Keputusan itu merupakan hasil sidang paripurna khusus Komnas HAM yang digelar pada 3 Februari 2020. (ato)

Share :

Baca Juga

Nasional

Penny K Lukito: Vaksin Sinovac Jadi Penentu Atasi Covid-19

Nasional

Virus Covid-19 Dapat Menyebar di Udara, Ini Saran Epidemiolog

Nasional

Menkes: Belum Ada Yang Tahu Efikasi Vaksin Covid-19 di Indonesia

Nasional

Penambahan Kasus Positif Covid-19 Catat Rekor, Jawa Timur Paling Tinggi

Nasional

Ajak Serang Balik Virus Corona, Ini Kata Dokter Reisa Broto Asmoro

Nasional

Presiden Minta 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Tidak Dipecat

Nasional

Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional

Organisasi Keagamaan Dukung Kebijakan Pemerintah Sikapi Adaptasi Kebiasaan Baru