Home / Regional

Kamis, 14 Mei 2020 - 04:00 WIB

Ini Alasan PSBB Palembang Diterapkan Usai Lebaran

Jelang PSBB Kota Palembang, tim gabungan gugus tugas pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19 mendirikan check point di lima titik pintu masuk kota. (orator)

Jelang PSBB Kota Palembang, tim gabungan gugus tugas pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19 mendirikan check point di lima titik pintu masuk kota. (orator)

PALEMBANG, Transparanmerdeka.co – Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Palembang dan Prabumulih akan dilakukan usai Hari Raya Idul Fitri. Lamanya penerapan PSBB ini diduga karena Pemkot Palembang dan Prabumulih harus mempersiapkan dasar hukum serta mensosialisasikan kepada masyarakat.

Wali Kota Palembang, Harnojoyo mengatakan, sebelum PSBB dilaksanakan dirinya harus menyerahkan rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali) ke Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru. “Setelah disetujui, maka terbitlah Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai dasar hukum pelaksanaan PSBB,” kata Harnojoyo, Kamis (14/5/2020).

Untuk penyerahan rancangan Perwali Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19, Pemerintah Kota Palembang diberi waktu sepekan ke depan atau paling lama H-2 lebaran. Sebelum menyerahkan rancangan aturan, Wali Kota Palembang memastikan pihaknya akan membahas penerapan PSBB secara fleksibel.

Baca juga  Vaksinasi Covid-19 Tahap I di Sumsel Hanya Untuk 4 Kabupaten

“PSBB bisa berjalan setelah Pak Gubernur menandatangani Perwali. Tapi Perwali masih dibahas oleh Forkompinda, menyangkut apa saja poin pentingnya. Selain itu, Pemkot Palembang masih berdiskusi tentang lanjutan pembahasan kebijakan secara matang sebelum mengajukan Perwali. Termasuk pembatasan transportasi maupun lokasi-lokasi yang tidak diperbolehkan ada keramaian,” jelasnya.

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Sumatra Selatan telah merumuskan 13 sektor usaha yang dapat tetap beroperasi selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Kota Palembang dan Prabumulih. Ketua Dewan Pengurus Provinsi Apindo Sumsel, Sumarjono Saragih mengatakan, belasan sektor usaha tersebut merupakan hasil analisa dan aspirasi pengusaha.

“Kami nilai sektor, jenis dan kelompok usaha ini dapat berjalan dengan memenuhi aturan PSBB serta protokol Covid-19. Adapun jenis usaha tersebut, yakni jasa servis yang mencakup bengkel, penjahit, pengamanan, laundry, kebersihan ruangan, dan katering. Selanjutnya, usaha pertokoan mulai dari pakaian, elektronik, busana, mebel, penjual otomotif, dan alat berat,” jelasnya.

Baca juga  Perbaiki Jalan Rusak, Pemkab OKI Siapkan Rp13 Miliar

Meski telah menyisir sektor usaha, tetapi pihaknya berharap agar pemerintah daerah tetap memberikan perincian yang jelas dan pasti atas jenis dan aktivitas bisnis yang diizinkan beroperasi selama PSBB. “Dengan demikian tidak menimbulkan masalah dalam penerapannya di lapangan,” katanya.

Dijelaskan, kepastian aktivitas bisnis itu juga agar roda ekonomi daerah tetap berjalan, sehingga masih ada peluang penyediaan lapangan kerja bahkan dapat mengurangi limpahan PHK yang sudah terjadi di berbagai sektor. Pelaku usaha yang diizinkan beroperasi juga dapat diberi batasan operasional usaha, yakni dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. (adm)

Share :

Baca Juga

Regional

Bersihkan Internal Dari Narkoba, Polda Sumsel Galakkan Tes Urine

Regional

Kasus Covid-19 di Sumsel Tembus 8.022 Orang

Regional

Covid-19 di Jakarta Tercatat 1.268 Kasus, Terbanyak Di Pegadungan

Regional

Titik Panas Bertambah, Polda Sumsel Imbau Warga Tak Bakar Lahan Pertanian

Regional

Untuk Biaya Berobat Warga Miskin, Pemkot Palembang Siapkan Rp8 M

Regional

Pemprov Sumsel Dorong Kaum Milenial Cetak Lapangan Kerja Melalui Start up

Regional

31 Kantor di Jakarta Ditutup Akibat Covid-19

Regional

Gubernur Sumsel Lantik Nasrun Umar Jadi Penjabat Bupati Muara Enim