Home / Regional

Rabu, 26 Februari 2020 - 02:19 WIB

ITW: Pemprov DKI Jangan Jadikan ERP Proyek Pendulang Retribusi

Jakarta, Transparanmerdeka.co

Indonesia Traffic Watch (ITW) mengingatkan Pemprov DKI agar mengevaluasi secara komfrehensif, sebelum melelang dan menerapkan sistim Electronic Road Pricing (ERP) pada awal 2021 mendatang. Hal itu sangat penting dilakukan agar tidak memicu tudingan ERP atau jalan berbayar adalah proyek akal-akalan untuk mendulang retribusi dari masyarakat.

Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, kepada ‘transparanmerdeka.co’, Rabu (26/2/2020) mengatakan, Pemprov DKI harus memastikan kebijakan ERP akan memberikan manfaat dan keadilan bagi masyarakat. ERP harus berdampak signifikan pada  upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

“Sebelumnya, sistim ERP sudah diuji coba pada awal 2016 silam. Tetapi, wacana ERP hilang tanpa penjelasan yang resmi. Padahal kondisi lalu lintas saat ini tidak jauh berbeda saat uji coba ERP dilakukan,” katanya.

Baca juga  H Herman Deru: UMP Sumsel 2021 Minimal Sama Dengan 2020

Dia juga membenarkan bahwa Undang-Undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengatur kewenangan manajemen rekayasa lalu lintas. Tetapi, ERP tidak berdiri sendiri, harus terintegrasi dengan sistim yang sudah tersedia. Seperti registrasi kendaraan bermotor yang terkait dengan pengenaan tarif maupun denda. Kemudian infrastruktur jalan alternatif apabila  pengendara tidak ingin melintasi kawasan jalan berbayar.

Pemprov DKI harus melakukan uji coba untuk memastikan ERP tidak menimbulkan kesemrautan di ruas jalan penghubung yang menjadi pilihan pengguna jalan. Juga harus memastikan ketersediaan layanan transportasi angkutan umum yang terintengrasi ke seluruh penjuru yang  menjamin Kamseltibcarlantas, dan terjangkau secara ekonomi serta tepat waktu.

Di sisi lain, ITW menilai, beberapa kebijakan yang sudah dilakukan seperti 3 in 1 dan ganjil genap plat nomor polisi kendaraan, maupun sistim ERP, bukan solusi efektif. Karena, upaya itu hanya untuk membatasi ruang gerak kendaraan pada wilayah dan waktu tertentu saja. Sementara pemicu utama terjadinya kemacetan dan kesemrautan adalah akibat populasi kendaraan yang tidak terkontrol dan kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat masih sangat rendah, serta penegakan hukum yang belum maksimal.

Baca juga  Update Covid-19 Palembang: 7 Kecamatan Tembus 100 Kasus

Edison meminta pemerintah agar tidak menjadi saudagar yang mencari keuntungan dari kesulitan masyarakat lewat kebijakannya. Seperti kenaikan tarif parkir, pajak progresif, nomor pilihan serta jalan berbayar. Sebaiknya, pemerintah membatasi jumlah kendaraan hingga ideal dengan daya tampung ruas dan panjang jalan, disertai percepatan ketersediaan transportasi umum yang terintegrasi. Yang paling penting adalah meningkatkan kesadaran tertib berlalulintas masyarakat, adalah solusi efektif untuk mewujudkan Kamseltibcarlantas. (ato)

Share :

Baca Juga

Regional

Di Webinar Pariwisata, Gubernur Sumsel Promosikan Sriwijaya Grand Fondo dan Dempo Run

Regional

Pemprov Sumsel Kucurkan Rp668 M Untuk Infrastruktur di Palembang

Regional

Sumsel Siap PTM Terbatas, Disambut Baik Ketua MKKS SMA

Regional

YLK Sumsel Minta BPOM Lebih Ketat Mengawasi Peredaran Produk Pangan

Regional

Plh Bupati OKU Diprotes DPRD, Ini Penjelasan Gubernur Sumsel

Regional

Tarif Rapid Test Covid-19 di Sumsel Rp700.000, Ketentuan Menkes Belum Berlaku

Regional

PPKM di Sumsel, Disesuaikan Dengan Kebiasaan Masyarakat

Regional

Wawako Palembang Minta Warga Tinggalkan Alat Tangkap Ikan Yang Merusak Lingkungan