Home / Hukum

Rabu, 11 November 2020 - 15:24 WIB

Jadi Mafia Anggaran, KPK Tetapkan Irgan Chairul Mahfiz Jadi Tersangka

JAKARTA, Transparanmerdeka.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan anggota DPR RI, Irgan Chairul Mahfiz, sebagai tersangka baru kasus korupsi mafia anggaran. Dia menjadi tersangka, setelah lembaga anti rasuah itu memiliki bukti cukup mengenai keterlibatan politikus PPP ini dalam kasus mafia anggaran.

“Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada tanggal 17 April 2020 dan menetapkan tersangka ICM (Irgan Chairul Mahfiz),” kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, kepada wartawan, Rabu (11/11/2020).

Irgan Chairul Mahfiz merupakan anggota DPR RI periode 2014-2019. Dia ditetapkan menjadi tersangka berdasarkan pengembangan kasus. Atas perbuatannya, Irgan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 KUHP.

Baca juga  Ditetapkan KPK Jadi Tersangka, Mensos Juliari Batubara Menyerahkan Diri

Seperti diberitakan, pada Selasa (10/11/2020) kemarin, KPK juga menetapkan Bupati Labuhanbatu Utara Kharuddin Syah alias Buyung dan mantan Wakil Bendahara Umum PPP Puji Suhartono sebagai tersangka dalam pusaran kasus korupsi ini.

Sebelumnya, KPK juga telah menyeret Anggota Komisi XI DPR RI Amin Santono, Eka Kamaluddin (perantara), eks Pejabat Kemenkeu Yaya Purnomo, Ahmad Ghiast (Kontraktor), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019 Sukiman, Pelaksana Tugas dan Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua, Natan Pasomba, hingga Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman.

Baca juga  Polda Sumsel Ungkap 46 Kasus Narkoba Dalam Sepekan

Sumber dana untuk suap itu disebut berasal dari para kontraktor di Sumedang yang diduga sebagai koordinator sekaligus pengepul dana dari para kontraktor itu. Uang itu kemudian diduga diberikan sebagai suap kepada Amin. Dalam kasus ini, KPK juga menelusuri hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan dengan memeriksa para pejabat dari sejumlah daerah. (adm)

Share :

Baca Juga

Hukum

Kembangkan Kasus Pinangki, ICW: Kejagung Harus Usut Oknum Petinggi Yang Terlibat

Hukum

Djoko Tjandra Diduga Menjadi Joko Tjandra Saat Masuk Indonesia

Hukum

Jika Tak Selesai di Kejagung, KPK Harus Ambil Alih Kasus Pinangki

Hukum

KPK Gali Keterlibatan Ihsan Yunus di Pusaran Suap Bansos Kemensos

Hukum

Diduga Terkait Korupsi PT Asabri, MAKI: Ada Aset Rp56 M di Boyolali

Hukum

Jika Diminta Kejagung RI, Mabes Polri Siap Tangkap Djoko Tjandra

Hukum

Setyo Wasisto Sebut Djoko Tjandra Terpantau di Beberapa Negara

Hukum

Dalami Kasus Ekspor Benur, KPK Ungkap Dugaan Aliran Uang Edhy Prabowo