Home / Hukum

Rabu, 8 Juli 2020 - 06:06 WIB

Jika Diminta Kejagung RI, Mabes Polri Siap Tangkap Djoko Tjandra

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Argo Yuwono.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Argo Yuwono.

JAKARTA, Transparanmerdeka.co – Markas besar (Mabes) Polri menanggapi proses pencarian buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra yang dikabarkan berada di Indonesia sejak 3 bulan yang lalu. Polri pun siap menangkap sang buron jika diminta Kejaksaan Agung RI.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, pihak kepolisian berkomitmen untuk membantu proses pencarian Djoko Tjandra. Dia menyebut selalu berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. “Tentunya kita kan sudah tukar menukar informasi ya,” kata Argo kepada wartawan, Rabu (8/7/2020).

Dikatakan, pihak kepolisian bersedia jika Kejaksaan meminta bantuan untuk melakukan penangkapan Djoko Tjandra. Namun sejauh ini, pihaknya belum mendapatkan informasi keberadaan buronan tersebut. “Misalnya dari kejaksaan itu meminta bantuan untuk melakukan penangkapan. Seandainya, ada tersangka yang diminta penangkapan ya kita akan membantu juga apa yang diminta kejaksaan,” jelasnya.

Baca juga  Kasus Bansos Covid-19, Pedangdut Cita Citata Diperiksa KPK

Sebelumnya diberitakan, kuasa hukum buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra, Andi Putra, membenarkan kliennya ada di Indonesia. Bahkan pada 8 Juni 2020, Andi bertemu dengan buronan Kejaksaan Agung itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Saya hanya mengetahui beliau ada di Indonesia pada saat beliau pendaftaran Peninjauan Kembali (PK) pada tanggal 8 Juni. Dimana PK tersebut didaftarkan sendiri oleh pak Djoko Tjandra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” kata Andi di kantornya, Jakarta Selatan pada awai Juli lalu.

Andi mengatakan, tak ada maksud lain dari pertemuannya dengan Djoko. Tujuannya hanya menemani mendaftar PK kasusnya. Dia juga tak mengetahui kabar kliennya sudah tiga bulan di Indonesia. Dia juga tak mengetahui jalur masuknya Djoko ke Indonesia.

“Intinya kami bertemu dengan beliau tuh pada saat beliau sudah ada di Indonesia. Kita tidak ikut mengatur atau mengurusi bagaimana masuk ke Indonesia,” kata Andi.

Baca juga  Berkas Perkara Dilimpahkan, Wabup OKU Jalani Sidang Pekan Depan

Djoko merupakan terdakwa kasus pengalihan hak tagih Bank Bali senilai Rp 904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung. Kejaksaan pernah menahan Djoko pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000.

Namun, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan dia bebas dari tuntutan karena perbuatannya bukan pidana melainkan perdata. Kejaksaan mengajukan PK terhadap kasus Djoko ke Mahkamah Agung pada Oktober 2008. Majelis hakim memberi vonis dua tahun penjara dan harus membayar Rp 15 juta untuk Djoko.

Uang milik Djoko di Bank Bali Rp 546,166 miliar dirampas negara. Imigrasi juga mencegah Djoko. Djoko kabur dari Indonesia ke Port Moresby, Papua Nugini, pada 10 Juni 2009. Tepat sehari sebelum MA mengeluarkan putusan perkara. Kejaksaan kemudian menetapkan Djoko sebagai buronan. (adm)

Share :

Baca Juga

Hukum

Jaksa Agung: 130 Jaksa Nakal Disanksi, Termasuk Pinangki

Hukum

KPK Telusuri Info Bansos Yang Sampai ke Warga Cuma Rp200 Ribu

Hukum

Kasus Suap Perizinan, KPK Periksa Petinggi Hyundai dan PT King Property

Hukum

Kejagung Beberkan Korupsi Asabri, Dikendalikan Benny, Heru, dan Lukman

Hukum

Terkait Gratifikasi Nurdin Abdullah, KPK Cecar Politikus Gerindra

Hukum

Berkas Perkara Dilimpahkan, Wabup OKU Jalani Sidang Pekan Depan

Hukum

Mengaku Teroris, Pelaku Penyerangan Polisi Diperiksa Kejiwaan

Hukum

Kasus Edhy Prabowo, KPK Dalami Pelaksanaan Ekspor Benur PT ACK