Home / Hukum

Senin, 10 Agustus 2020 - 03:35 WIB

Jika Tak Terima Ditahan, Polri: Anita Kolopaking Dipersilakan Ajukan Praperadilan

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Argo Yuwono.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Argo Yuwono.

JAKARTA, Transparanmerdeka.co – Terkait penahanan pengacara Anita Dewi Kolopaking, Mabes Polri mempersilahkan pengacara Djoko Tjandra itu untuk mengajukan praperadilan, jika yang bersangkutan memang tidak terima atas penahanan dirinya.

Anita diduga kuat, terlibat dalam pemalsuan surat perjalanan bersama kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra. Atas hal itu, Mabes Polri melalui Bareskrim menahan Anita selama 20 hari di rumah tahanan Badan Reserse Kriminal Polri, per Sabtu 8 Agustus 2020.

Baca juga  Ombudsman RI Temukan Ini Dalam Proses Eksekusi DjokoTjandra

Ketika hal itu dikonfirmasikan pada Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, pihaknya menegaskan keputusan ditahan atau tidaknya seorang tersangka itu merupakan kewenangan penyidik. “Kalau memang tidak terima dengan penahanan, silakan saja, diuji sah tidaknya penahanan di sidang praperadilan,” kata Argo Yuwono saat fikonfirmasi, Senin (10/8/2020).

Sebagaimana diberitakan, Anita datang ke Bareskrim Polri pada pukul 10.30 WIB pagi hari Jumat pekan lalu. Dia kemudian ditanyai 55 pertanyaan oleh penyidik hingga selesai pukul 03.00 WIB Sabtu dini hari. Dia datang memenuhi panggilan ke Bareskrim Polri pada Jumat setelah sebelumnya tidak hadir saat pemanggilan pertamanya, Selasa 4 Agustus 2020.

Baca juga  Walau Kembalikan Uang Negara, Kasus Jiwasraya Tetap Diusut

Anita pun ditetapkan menjadi tersangka perihal terbitnya surat jalan palsu Djoko Tjandra tersebut. Dia adalah salah satu kuasa hukum Djoko Tjandra, dia menjadi tersangka karena dinilai menggunakan surat palsu atau memalsukan surat perjalanan bersama Djoko Tjandra. (adm)

Share :

Baca Juga

Hukum

Kasus Djoko Tjandra, Polri Siap Kirim Irjen Pol Napoleon ke JPU

Hukum

KPK Resmi Ajukan Banding Vonis Nurhadi dan Rezky

Hukum

Walau Kembalikan Uang Negara, Kasus Jiwasraya Tetap Diusut

Hukum

Berusaha Telikung KPK, Edhy Prabowo Salahgunakan Kunjungan Daring

Hukum

Untuk Kasus Djoko Tjandra, Bareskrim Belum Berencana Tunjuk Justice Collaborator

Hukum

Setelah Jaksa Agung Diputus Bersalah PTUN, Jamdatun Siapkan Banding

Hukum

Berdalih Fokus Pemulihan Ekonomi, Bareskrim Polri Tolak Laporan Gratifikasi Ketua KPK

Hukum

KPK Dalami Peran Sekjen KKP Dalam Kasus Edhy Prabowo