Home / Hukum

Jumat, 21 Agustus 2020 - 06:52 WIB

Kajati Sumbar dan Papua Barat Dicopot, Ini Alasan Jaksa Agung

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Amran. (langgam)

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Amran. (langgam)

JAKARTA, Transparanmerdeka.co – Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Barat, Amran dan Kajati Papua Barat, Yusuf. Hal itu tertuang dalam surat Keputusan JA Nomor 172 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI Jaksa Agung RI tertanggal 19 Agustus 2020.

Surat tersebut telah dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyono. Dalam surat tersebut, Amran dan Yusuf dimutasi menjadi Jaksa Fungsional pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejagung di Jakarta. “Memang benar, alasannya didasarkan atas kebutuhan organisasi dan penilaian Pejabat Pembina Kepegawaian,” ungkap Hari Setiyono.

Baca juga  Mangkir Dari Panggilan, KPK Peringatkan Putra Raja Dangdut Rhoma Irama

Dikatakan, mutasi tersebut dalam rangka pola karir diagonal sesuai Peraturan Kejaksaan RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Karir Pegawai Kejaksaan RI. Kelas jabatan keduanya pun turun. Tertulis, jabatan Kajati Sumbar maupun Papua Barat merupakan kelas jabatan tingkat 15. Kemudian, jabatan barunya sebagai jaksa fungsional termasuk kelas jabatan tingkat 14.

Menurut Hari Setiyono, mutasi jabatan tersebut dilakukan dalam rangka kebutuhan organisasi. “Mutasi ini dalam rangka Pola Karier Diagonal sesuai Peraturan Kejaksaan RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan RI,” ujarnya Jumat (21/8/2020).

Baca juga  Benny Tjokro Disebut Hakim Terbukti Lakukan TPPU di Kasus Jiwasraya

Selain itu dikatakan, mutasi tersebut juga diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. “Mutasi terhadap Amran dan Yusuf berbeda dengan pencopotan jabatan karena hukuman disiplin. Keduanya, bisa dimutasi ke jabatan tinggi lainnya di kejaksaan. Yang bersangkutan masih punya kesempatan yang sama untuk mutasi jabatan dalam Jabatan Administrasi maupun Jabatan Tinggi,” tuturnya. (adm)

Share :

Baca Juga

Hukum

Urine Positif Amfetamin, Ridho Rhoma Tersandung Narkoba Lagi

Hukum

Jaksa Sebut Irjen Napoleon Minta Uang Pada Djoko Tjandra Untuk “Petinggi Kita”

Hukum

Jaksa Agung Masih Penasaran Penyebab Utama Kebakaran

Hukum

Dokumen Pemeriksaan Jaksa Pinangki Menyebut Nama Sejumlah Pejabat

Hukum

Ditetapkan KPK Jadi Tersangka, Mensos Juliari Batubara Menyerahkan Diri

Hukum

Soal Penahanan Anita Kolopaking, Hinca Panjaitan Apresiasi Bareskrim Polri

Hukum

Saksi Kasus Djoko Tjandra Sebut Ponselnya Disimpan Pinangki

Hukum

Enggan Komentar Usai Diperiksa KPK, Cita Citata Janjikan Ini