Home / Hukum

Jumat, 20 Maret 2020 - 12:17 WIB

Kasus Paniai Papua, Kejagung Minta Komnas HAM Lengkapi Berkas

Jakarta, Transparanmerdeka.co
Kejaksaan Agung telah mengembalikan berkas perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi di Paniai, Papua, ke Komnas HAM. Pengembalian berkas dilakukan karena masih kurang terpenuhinya syarat materil dan formil. Pengembalian berkas perkara tersebut diikuti dengan petunjuk Jaksa (P19).

“Pengembalian berkas tersebut dilakukan Kejaksaan Agung melalui Direktorat HAM Berat Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus), kepada Komnas HAM selaku penyelidik pada Kamis (19/3/20),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspemkum), Kejaksaan Agung, Dr Hari Setijono dalam keterangan resmi, Jumat (20/3/2020) petang.

Baca juga  Kasus Suap Bansos Mensos, KPK Periksa Adik Anggota DPR Ihsan Yunus

Menurutnya, Komnas HAM memiliki waktu selama 30 hari untuk melengkapi kekurangan materil dan formil pada berkas perkara tersebut. Hal itu sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

“Jadi ada kekurangan yang cukup signifikan pada kelengkapan materiil karena belum terpenuhinya seluruh unsur pasal yang akan disangkakan yaitu Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,” tutur Hari Setiono.

Dikatakan, berkas hasil penyelidikan diserahkan beserta lampirannya berupa berkas-berkas pemeriksaan para saksi dan ahli sebanyak tujuh bundel berkas. Berkas hasil penyelidikan Komnas HAM dikembalikan karena berdasarkan penelitian Tim jaksa penyidik pada Direktorat HAM Berat Jampidsus, belum memenuhi syarat formiil maupun syarat materiil.

Baca juga  Secara bertahap 6 Bulan, Satgas KPK Curi Emas 1,9 Kg

Seperti diketahui, sebelumnya pada Rabu 12 Februari 2020 Komnas HAM dengan surat pengantar Nomor : 003/TPPH/PAPUA/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 telah menyerahkan berkas hasil penyelidikan dugaan pelanggaran HAM Berat atas peristiwa di Koramil Eranotali Paniai Provinsi Papua yang terjadi pada tanggal 7 – 8 Desember 2014. (ato)

Share :

Baca Juga

Hukum

Bukan Hukuman Mati, Mantan Ketua KPK: Koruptor Harus Dimiskinkan

Hukum

KPK Pastikan Kejagung-Polri Kirim Berkas Perkara Djoko Tjandra

Hukum

Mengaku Teroris, Pelaku Penyerangan Polisi Diperiksa Kejiwaan

Hukum

Istri Edhy Prabowo Mangkir Dari Panggilan KPK

Hukum

Ditresnarkoba Polda Sumsel Ungkap 37 Kasus Narkoba

Hukum

Suap Ekspor Benur Lobster, KPK Berpeluang Jerat PT ACK

Hukum

Demi Kemanusiaan, KAMI Minta Polri Selamatkan Tahanan Bareskrim

Hukum

Jadi Tersangka Korupsi di KPK, Anies Nonaktifkan Yoory C Pinontoan