Home / Hukum

Minggu, 16 Agustus 2020 - 04:15 WIB

Kembangkan Kasus Pinangki, ICW: Kejagung Harus Usut Oknum Petinggi Yang Terlibat

Anita Kolopaking, Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki Sira Malasari. (ist)

Anita Kolopaking, Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki Sira Malasari. (ist)

JAKARTA, Transparanmerdeka.co – Kejaksaan Agung (Kejagung) harus mengusut adanya oknum petinggi Kejagung yang diduga turut terlibat dalam kasus yang menjerat mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung, Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka. Kejagung diminta menindaklanjuti kasus yang menjerat Pinangki.

“Kejaksaan harus mengusut apakah ada oknum petinggi Kejaksaan yang selama ini bekerjasama dengan Pinangki dan sebenarnya mengetahui sepak terjang dari yang bersangkutan namun tidak melakukan tindakan apapun,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Minggu (16/8/2020).

Dia mengharapkan, Korps Adhyaksa juga harus profesional, independen dan objektif dalam mengusut dugaan gratifikasi yang menjerat Jaksa Pinangki. Diduga, Jaksa Pinangki menerima hadiah atau janji sebesar USD 500 ribu atau Rp 7 miliar berkaitan dengan terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra.

Baca juga  Nurul Ghufron: Komnas HAM Tanyakan Isu Taliban di KPK

“Kejaksaan harus memastikan bahwa penanganan perkara di internal Korps Adhyaksa tersebut dilakukan secara profesional, independen, dan objektif. Untuk itu, Kejaksaan penting untuk terus menerus memberitahukan kepada publik terkait perkembangan penyidikan Jaksa Pinangki,” tegasnya.

Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung, Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka. Pinangki diduga menerima hadiah atau janji dalam skandal kasus pelarian terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra

Baca juga  Bantu Hilangkan Red Notice Djoko Tjandra, Napoleon Dituntut Ringan

Kejagung menduga, Pinangki menerima uang sebesar USD 500.000 atau setara Rp 7 miliar. Pinangki disangkakan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Bahkan, Kapolri Jenderal Idham Azis pun sudah mencopot Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Nugroho Slamet dari jabatannya di Hubinter Polri. Kedua jenderal polisi itu dicopot dalam rangka diperiksa dalam kasus red notice.

Sebelumnya, Polri telah mencopot Brigjen Prasetijo Utomo jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri setelah terbukti membuat surat jalan palsu untuk Djoko Tjandra. Bahkan, mantan pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking pun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam sengkarut pelarian Djoko Tjandra. (adm)

Share :

Baca Juga

Hukum

JPU Hadirkan Pelapor Brigjen Prasetijo di Sidang Kasus Surat Jalan Palsu

Hukum

Kasus Kebakaran Kejagung, Usai Diperiksa NH Tidak Ditahan Bareskrim

Hukum

KPK Harus Usut Dugaan Keterlibatan Politikus PDIP di Kasus Bansos Covid-19

Hukum

Jaksa KPK Tuntut Wakil Bupati OKU 8 Tahun Penjara

Hukum

Kasus Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Ambil Amplop Dengan Kode Lampu Dim Mobil

Hukum

Ada Kode ‘Paus’ dan ‘Daun Untuk si Kuning’ Pada Kasus Benur Lobster Edhy Prabowo

Hukum

Bongkar Korupsi Bansos Covid-19, KPK Periksa Anak Buah Juliari Peter Batubara

Hukum

Borok Pinangki Dibongkar Saksi, 9 Kali Lakukan Perjalanan Dinas Tanpa Izin Kejagung