Home / Hukum

Senin, 24 Februari 2020 - 07:57 WIB

Kepala Desa Korupsi, Jaksa Agung: Jangan Langsung Pidana

Jakarta, Transparanmerdeka.co

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengimbau kepada jajarannya untuk tidak langsung melakukan tindakan hukum kepada kepala desa yang diduga melakukan tindakan pidana korupsi. Dia berpesan agar kejaksaan tinggi lebih menyeleksi kasus yang menimpa kepala desa.

“Untuk penanganan dana desa, saya minta langkah untuk mengambil tindakan ‘mens rea’ (sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana) tolong diperhatikan. Kenapa? Karena saya orang desa dan tahu persis kepala desa dipilih secara langsung dan itu pesta demokrasi pertama (bagi mereka),” kata Burhanuddin di Gedung Nusantara IV, Komplek DPR RI, Jakarta, pada Senin (24/2/2020).

Baca juga  Soal Pemecatan 51 Pegawai, PKS: KPK Berada di Titik Nadir

Dijelaskan, tak banyak kepala desa yang paham mengurus administrasi. Mereka yang duduk sebagai kepala desa, jauh dari (tradisi mengurus) administrasi. Di situ, peran pemerintah daerah memberikan pembekalan kepada mereka yang terpilih menjadi kepala desa. Dalam hal ini artinya bahwa setiap langkah tentunya memerlukan pembelajaran, dan pembelajaran itu ada pada pemerintah daerah.

Burhanuddin pun meminta, agar kepada kepala daerah diberikan pembekalan berupa kursus di daerah masing-masing. Hal itu perlu dilakukan agar dana desa bisa lebih digunakan untuk kesejahteraan desa. “Mari kita bina mereka sehingga ke depan dana desa digunakan untuk yang dibutuhkan,” ucapnya.

Baca juga  Jadi Tersangka, Pengacara Djoko Tjandra Penuhi Panggilan Bareskrim Polri

Jaksa Agung meminta jajarannya untuk betul-betul menyeleksi perbuatan yang dilakukan oleh kepala desa, sehingga tidak sembarang menetapkan sebagai tersangka. “Beri bimbingan kepada mereka, jangan langsung harus dijatuhi hukuman, atau diberi penegakan hukum. Mari benahi mereka.”

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, kasus korupsi pengelolaan dana desa menjadi kasus yang terbanyak ditindak oleh aparat penegak hukum selama tahun 2019, dibandingkan sektor-sektor lainnya. Sebanyak 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp 32,3 miliar. (adm)

Share :

Baca Juga

Hukum

Jika Tak Selesai di Kejagung, KPK Harus Ambil Alih Kasus Pinangki

Hukum

Orangtua Pinangki Meninggal, Pengadilan Tipikor Tunda Pembacaan Pledoi

Hukum

Bareskrim Polri Akan Periksa Pejabat PPK Kejagung Sebagai Tersangka Kebakaran

Hukum

Terdakwa Suap MA, Nurhadi Pukul Pegawai Rutan KPK

Hukum

Kejagung Sebut Ada Aliran Uang Djoko Tjandra ke Adik Pinangki

Hukum

Pada Natal 2020, KPK Hanya Sediakan Kunjungan Online

Hukum

Kejagung Telisik Dugaan Keterlibatan Grup Bakrie Dalam Kasus Jiwasraya

Hukum

Kasus Paniai Papua, Kejagung Minta Komnas HAM Lengkapi Berkas