Home / Regional

Senin, 13 April 2020 - 10:47 WIB

Ketika Kebijakan Luhut Membuat PSBB DKI Jakarta Tak Efektif

Petugas melakukan pemeriksaan terkait penerpan PSBB di Jalan Inspeksi Saluran Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur. (wartakota)

Petugas melakukan pemeriksaan terkait penerpan PSBB di Jalan Inspeksi Saluran Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur. (wartakota)

JAKARTA, Transparanmerdeka.co – Menhub Ad Interim Luhut Binsar Panjaitan membuat kebijakan berkenaan dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dia mengeluarkan Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 yang mengatur Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19, yang diteken pada 9 April 2020. Akan tetapi, kebijakan itu dinilai bakal membuat penerapan PSBB jadi tidak efektif.

“Pasalnya, Permenhub itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang keluar lebih dulu pada 7 April 2020,” kata anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, di Jakarta, Senin (13/4/2020).

Dikatakan, PSBB juga akan semakin sulit jika aturan yang mengiringinya itu tidak tegas. Terutama jika melihat adanya perbedaan aturan yang terdapat di dalam Permenkes dan aturan yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan. Dalam Permenkes, ojek online dilarang membawa penumpang. Sementara Permenhub malah diberpolehkan.

Baca juga  Vaksinasi Covid 19 Lansia Rendah, Distribusi Vaksin Palembang Dihentikan

Keberadaan dua aturan berbeda ini menurutnya akan menyulitkan masyarakat untuk menaatinya. Saat tidak mentaati Permenkes, maka tidak bisa dianggap melanggar. Sebab, ada payung hukum lain, yakni Permenhub yang membolehkannya. “Ya tetap saja kalau orang mau bawa penumpang dengan ojek online tidak masalah. Karena ada aturan yang melindunginya, yaitu Permenhub itu,” jelasnya.

Wakil Ketua Fraksi PAN DPR ini mengatakan, paham betul kenapa bisa muncul dua aturan bertentangan ini. Dia memandang bahwa pemerintah juga tidak bisa melarang tegas pengemudi ojol beroperasi. “Karena memang, segmentasi orang yang bekerja di bidang itu luar biasa besar. Kalau dilarang ada berapa banyak orang yang terdampak. Maka pemerintah akhirnya tetap memberikan ruang untuk mereka bisa bekerja di situ,” ujar Saleh.

Baca juga  Gubernur Sumsel Terima Suntikan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Kondisinya menurut dia akan berbeda jika dalam penerapan Permenkes tentang PSBB, pemerintah memberikan konpensasi. Namun, bila tidak ada kompensasi bagi masyarakat yang terdampak akibat pemberlakuan PSBB, itu akan sulit pelaksanaannya. Dalam konteks itu, politikus kelahiran Sumatera Utara itu melihat ada ketidaktegasan dari pemrintah dalam mengaturnya.

Sehingga, satu aturan mengatakan tidak boleh, sedangkan aturan lainnya membolehkan. Hal tersebut merupakan bentuk ketidaktegasan dari pemerintah. “Jadi ini menurut saya adalah turunan daripada konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan akibat penerapan status PSBB,” tegas mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah ini. (adm)

Share :

Baca Juga

Regional

Cegah Penyebaran Covid-19, Sebagian Gerai di 4 Mall Jakarta Tutup

Regional

Resepsi Pernikahan di DKI Jakarta Perbolehkan, Ini Syaratnya

Regional

Warga 5 Nagari Kabupaten 50 Kota, Tolak Jalan Tol Padang-Pekanbaru

Regional

Anies Minta Luhut Hentikan KRL Selama PSBB DKI Jakarta

Regional

Warga Palembang Kebagian 5.000 Paket Sembako dari Presiden

Regional

Suporter Ultras Palembang Sasar Warga Terdampak Covid-19 Yang Belum Terima Bantuan

Regional

Bersama Gubernur dan Kapolda Sumsel, Pangdan II/Sriwijaya Ikut Vaksi Covid-19

Regional

Pemprov DKI Jakarta Kembali Perpanjang PPKM Mikro