Home / Regional

Jumat, 24 Januari 2020 - 09:49 WIB

Ketua DRPD Kabupaten Bekasi: Pemkab Harus Jatuhkan Sanksi Pada Pengusaha Tanpa CSR

Cikarang, Transparan.co

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Aria Dwi Nugraha, meminta pemerintah daerah harus memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang tidak menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Dikatakannya, Kabupaten Bekasi memiliki lebih dari 6.000 perusahaan. Dengan potensi industri itu, seharusnya upaya Pemkab Bekasi membangun daerahnya dapat terbantu.

Berdasarkan Pasal 25 Perda Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan menyebut, laporan dan evaluasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bersifat terbuka dan dapat diakses masyarakat umum. “Ada ribuan perusahaan di Pemkab Bekasi, tapi sampai saat ini saya sebagai fungsi pengawasan belum mendengar dan menerima tembusan laporan, perusahaan mana yang sudah memberikan dana CSR-nya,” kata Aria seperti dikutip dari Antara, Jumat (24/1/2020).

Baca juga  Beri Sembako dan Santuni Anak Yatim, Wujud Kepedulian BBP Pertamina EP

Menurutnya, perusahaan yang belum memberikan laporan kaitan penyerahan dana CSR, maka sesuai Perda tersebut tepatnya Pasal 28 ayat 2 akan diberikan sanksi mulai dari teguran hingga pembatasan izin kegiatan usaha. Besaran CSR berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, maka perusahaan wajib memberikan dana CSR sebesar 2%, 2,5% atau 3% dari keuntungan perusahaan.

Baca juga  962 Perusahaan Langgar PSBB di Jakarta, 161 Ditutup Sementara
Aria juga berharap Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (FP-TJSLP) yang telah dibentuk dapat memberikan laporan secara berkala pada DPRD. Dengan demikian, tidak ada kecurigaan dari DPRD maupun masyarakat soal pengalokasian dana CSR. “Kami mau tahu dari 6.000 perusahaan, berapa perusahaan yang memberikan CSR, dananya diberikan dalam bentuk apa, berapa perusahaan yang tidak menyumbangkan CSR-nya, terus sanksinya dijalankan atau tidak. Kami harus tahu itu semua,” katanya. (ato)

Share :

Baca Juga

Regional

Penyerapan Rendah, Sumsel Hentikan Distribusi Vaksin Covid-19 ke Daerah Ini

Regional

ACT Sumsel Peduli, Santuni Bayi Piatu Korban Kebakaran

Regional

Update Covid-19 di Jakarta 13 Juni: Positif 8.748, Sembuh 3.840, Meninggal 564

Regional

Gubernur, Pangdam II/Sriwijaya, dan Kapolda Sumsel, Pantau Gereja Menjelang Natal

Regional

Covid-19 di Jakarta: Jumlah Terinfeksi Sudah 2.082 Orang

Regional

Masa Transisi, Warga Jakarta Tak Pakai Masker Didenda Rp 250 Ribu

Regional

Usulan PSBB Palembang Sudah Ditandatangani, Senin Dibawa ke Gubernur Sumsel

Regional

Tak Lagi Pakai Buku Nikah, Calon Pengantin di Palembang Diberi Kartu Digital