Home / Hukum

Rabu, 19 Agustus 2020 - 09:00 WIB

Komisi III DPR: Kejakgung Harus Profesional Tangani Kasus Jaksa Pinangki

Ketua Komisi III DPR, Herman Herry. (kompas)

Ketua Komisi III DPR, Herman Herry. (kompas)

JAKARTA, Transparanmerdeka.co – Ketua Komisi III DPR, Herman Herry, mengingatkan Kejaksaan Agung untuk profesional menangani kasus hukum Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Hal ini menyusul munculnya kabar bahwa Jaksa Pinangki mendapatkan bantuan berupa pendampingan hukum dalam kasus dugaan suap yang menjerat dirinya.

“Sebagai ketua komisi III DPR saya meminta agar Kejagung profesional dalam menangani kasus Jaksa Pinangki yang terjerat kasus Djoko Tjandra. Saya sendiri yakin Kejagung memiliki komitmen tinggi menjaga nama baik institusi,” kata Herman Hery kepada wartawan, Rabu (19/8/2020).

Menurut informasi yang diterimanya, bantuan hukum kepada Jaksa Pinangki bukan diberikan oleh Kejaksaan Agung melainkan Persatuan Jaksa Indonesia (PJI). Ia pun menegaskan Komisi III akan memberikan perhatian serius terhadap kasus hukum Jaksa Pinangki.

Baca juga  Sambil Menangis, Suami Pinangki Ungkap Pernikahannya Yang Sudah Tak Harmonis

Ditegaskan, Komisi III DPR akan memberikan perhatian serius terhadap kasus hukum Jaksa Pinangki. Herman juga mengajak seluruh elemen masyarakat memantau proses hukum ini hingga selesai. “Saya melihat track record Jaksa Agung memiliki komitmen yg tinggi dalam menjaga marwah institusi Kejaksaan Agung,” tuturnya.

Politikus PDI Perjuangan itu pun mengajak kepada semua elemen masyarakat dan kepada kita semua untuk menunggu proses hukum ini berjalan. Sebab ia menilai, Jaksa Agung ST Burhanuddin berkomitmen menjaga marwah institusi Kejaksaan Agung.

“Tentunya Komisi III dalam fungsi pengawasan, akan memberikan perhatian serius dalam melihat perkembangan kasus ini,” ujar Politikus asal Ende Nusa Tenggara Timur ini.

Baca juga  Diseret Dalam Dakwaan Jaksa Pinangki, Ini Kata Mantan Ketua MA

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengecam pemberian bantuan hukum dari Kejaksaan Agung kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang terjerat kasus dugaan suap terkait pelarian Djoko Tjandra.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, Jaksa Pinangki tidak layak mendapat pendampingan hukum karena tindakannya telah mencoreng institusi kejaksaan. “Tindakan Jaksa Pinangki yang bertemu dengan buronan Kejaksaan seharusnya dimaknai telah mencoreng Korps Adhyaksa itu sendiri. Sehingga yang bersangkutan tidak layak mendapatkan pendampingan hukum,” kata Kurnia. (adm)

Share :

Baca Juga

Hukum

Aset Disita Kejagung di Kasus Asabri, Emiten Property Benny Tjokro Protes

Hukum

Jimly Asshiddiqie Berharap Kasus Masjid Raya Sriwijaya Segera Terungkap

Hukum

Tak Optimal Tangani Korupsi, Jaksa Agung Ancam Mutasi Jajarannya

Hukum

Penyidik KPK Bakal Panggil Kembali Azis Syamsuddin

Hukum

Hilangkan Barang Bukti, Tim Advokasi Novel Laporkan Eks Direskrimum Polda Metro ke Propam

Hukum

Disidang di PN Jaktim, Jaksa Susun Dakwaan Kasus Surat Jalan Djoko Tjandra

Hukum

Negatif Covid-19, KPK: Edhy Prabowo Jalani Isolasi Mandiri

Hukum

Tunggu PKN Dari BPK, Kejagung Tunda Umumkan Kerugian Asuransi Jiwasraya