Home / Nasional

Senin, 30 Maret 2020 - 05:47 WIB

Komisi Kesehatan DPR Desak Jokowi Segera Karantina Jakarta

Petugas keamanan berjaga di depan Masjid Jami Kebon Jeruk Jakarta yang dikarantina. (antaranews)

Petugas keamanan berjaga di depan Masjid Jami Kebon Jeruk Jakarta yang dikarantina. (antaranews)

Jakarta, Transparanmerdeka.co
K
omisi Kesehatan DPR RI, mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk segera memberlakukan wilayahuntuk mencegah penyebaran Corona Vkrus Disease atau Covid-19 yang diketahui kali pertama terdekteksi di Wuhan, China. Anggota Komisi Kesehatan DPR, Netty Prasetiyani, meminta Jokowi untuk mengizinkan kepala daerah yang melakukan karantina wilayah untuk meminimalisir penyebaran virus tersebut.

“Wilayah zona merah yang rawan dan banyak mobilitas manusia seperti Jakarta, sudah saatnya diijinkan lakukan karantina wilayah. Jakarta saat ini sudah menjadi epicenter. Pemerintah harus bersikap tegas dalam melindungi rakyat. Saya meminta pemerintah tidak membenturkan nasib rakyat dengan hukum atau konstitusi. Harus ada keberanian melakukan upaya terobosan di tengah situasi darurat,” kata Netty di Jakarta, Senin (30/3/2020).

Baca juga  Update Covid-19 Pada 11 Oktober: Pasien Sembuh Menembus Angka 255.027

Politikus PKS itu juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilainya sangat tergopoh-gopoh membuat rancangan peraturan pemerintah sebagai landasan hukum karantina wilayah. Undang-undang tentang karantina kesehatan sudab berlaku sejak 2018. Namun, sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai juklak implementasinya.

Netty pun membeberkan beberapa manfaat karantina wilayah. Pertama, dapat meminimalisasi persebaran Covid19. Kedua, membatasi pergerakan atau mobilitas masyarakat keluar masuk tanpa mengetahui statusnya apakah ODP atau PDP. Karantina wilayah juga dapat mengurangi imported case ke daerah. Kemudian, mempermudah pendataan (tracking) atau kategorisasi kesehatan masyarakat. Terakhir, mempercepat proses penanganan Covid19.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengirim surat ke Pemerintah Pusat untuk memberlakukan karantina wilayah di DKI Jakarta, demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, surat Anies tersebut baru diterima pada Mingggu (29/3/2020) kemarin.

Baca juga  Lima Provinsi Ini Tangani Kasus Covid-19 Dengan Baik

Surat Gubernur DKI mengenai karantina wilayah akan dibahas oleh pemerintah pusat pada Senin ini. Pemerintah akan mengkaji soal penanganan dampak ekonomi ketika diberlakukan karantina wilayah. “Pemerintah akan membahasnya secara lebih konkret. Pertama, penanganan masalah ekonominya dulu. Ini kan akan terjadi masalah ekonomi yang cukup besar, sehingga akan dibahas sebuah Perppu tentang relaksasi masalah keuangan, perbankan, dan sebagainya,” ujar kata Mahfud MD. (ato)

Share :

Baca Juga

Nasional

Update Covid-19 pada 11 Maret: Pasien Positif Tembus 1,4 Juta Orang

Nasional

Update Covid-19 pada 6 Juni 2021: Kasus Baru Bertambah di 33 Provinsi

Nasional

Update Covid-19 Indonesia 6 September: Kasus Positif Sudah Mencapai 194.109 Orang

Nasional

Soal Kematian Covid-19 Lebih 1.000 Kasus, Pemerintah Bantah IDI

Nasional

Update Covid-19 pada 8 Februari: Pasien Sembuh Capai 13.038 Orang

Nasional

Update Covid-19 di Indonesia Pada 12 Juni: Pasien Positif Tambah 1.111 Kasus

Nasional

Menkes Setujui Pelaksanaan PSBB Palembang dan Prabumulih

Nasional

Update Covid-19 pada 20 Januari: Tambah 12.568 Kasus, DKI Jakarta Tertinggi