Home / Hukum

Jumat, 14 Agustus 2020 - 12:03 WIB

KPK Mengaku Sulit Ambil Alih Kasus Jaksa Pinangki

Pinangki Sirna Malasari

Pinangki Sirna Malasari

JAKARTA, Transparanmerdeka.co – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka. Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung itu diduga menerima hadiah atau janji berupa uang Rp7 miliar berkaitan dengan skandal Djoko Tjandra.

Deputi Penindakan KPK, Irjen Karyoto mengaku pihaknya ‘sulit’ mengambil alih kasus dugaan gratikasi jaksa Pinangki. Menurutnya, Kejagung punya kewenangan sendiri dalam mengusut oknum jaksa yang terlibat dalam skandal Djoko Tjandra.

“Kejaksaan juga sudah mulai serius dan tidak serta merta kita langsung mengambil alih, enggak gampang. Pengambil alih itu ada (aturannya) dalam undang-undang,” kata Karyoto, Jumat (14/8/2020).

Baca juga  KPK Dalami Keterlibatan Ngabalin Di Kasus Ekspor Benur Lobster

Karyoto pun mengapresiasi langkah Korps Adhyaksa dan Polri yang menindak tegas anggotanya dalam skandal pelarian Djoko Tjandra. Menurutnya, hal ini merupakan langkah tegas institusi aparat penegak hukum tanpa pandang bulu meski anggotanya yang terlibat perbuatan pidana.

“Kita harus mengapresiasi kepada Bareskrim dan Kejaksaan yang mau melakukan penyidikan terhadap anggotanya atau oknum-oknum yang terbukti melakukan pelanggaran maupun perbuatan pidana. Ini tentunya satu langkah yang bagus dan perlu kita apresiasi,” katanya.

Kejaksaan Agung menetapkan Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka. Dia diduga menerima hadiah atau janji dalam skandal kasus pelarian terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra Pinangki menerima uang sebesar USD500.000 atau setara Rp7 miliar. Pinangki disangkakan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga  Jaksa Agung: Akan Ada Tersangka Baru di Kasus Jiwasraya

Bahkan, Kapolri Jenderal Idham Azis pun sudah mencopot Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Nugroho Slamet dari jabatannya di Hubinter Polri. Kedua jenderal polisi itu dicopot dalam rangka diperiksa dalam kasus red notice.

Selain itu, Polri juga sebelumnya telah mencopot Brigjen Prasetijo Utomo jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri setelah terbukti membuat surat jalan palsu untuk Djoko Tjandra. Bahkan, mantan pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking pun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam sengkarut pelarian Djoko Tjandra. (adm)

Share :

Baca Juga

Hukum

Kejagung Periksa Tersangka Mantan Dirut BTN Pekan Depan

Hukum

Selain Ruang Kerja Azis Syamsudin, KPK Juga Geledah Rumah Dinas dan Pribadi

Hukum

Kasus Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Ambil Amplop Dengan Kode Lampu Dim Mobil

Hukum

Untuk Kasus Djoko Tjandra, Bareskrim Belum Berencana Tunjuk Justice Collaborator

Hukum

Komjak Sebut Eks Jamintel Kejagung 2 Kali Telepon Djoko Tjandra

Hukum

Lima Hakim PN Jakarta Pusat Positif Covid-19

Hukum

KPK Amankan Dokumen dan Penyediaan Sembako Bansos Covid-19

Hukum

Untuk Keselamatan Penegak Hukum Dari Covid-19, MA Harus Hentikan Persidangan