Home / Regional

Rabu, 29 April 2020 - 06:40 WIB

Langgar PSBB, Pemprov DKI Kembali Tutup Sementara 101 Perusahaan

JAKARTA, Transparanmerdeka.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menutup untuk sementara operasional 101 perusahaan atau tempat kerja karena melanggar aturan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka menekan penyebaran Corona Virus Dosease 2019 atau Covid-19 sampai Rabu (29/4/2020).

Penutupan sementara itu berdasarkan hasil sidak yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta selama dua pekan dari tanggal 14-28 April 2020. Perusahaan-perusahaan itu tidak masuk dalam 11 sektor yang dikecualikan beroperasi sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020 dan tetap berkegiatan seperti biasa.

Perusahaan yang paling banyak ditutup sementara berada di wilayah Jakarta Selatan dengan total 33 perusahaan. Kemudian di Jakarta Barat 26 perusahaan, Jakarta Pusat 16 perusahaan, Jakarta Utara 19 perusahaan, dan Jakarta Timur 7 perusahaan. Dari laporan Disnakertrans DKI, masih ada 119 perusahaan yang tidak termasuk 11 sektor dikecualikan tetap melakukan kegiatan usaha karena memiliki izin dari Kementerian Perindustrian.

Baca juga  Hebat! Sumsel Jadi Provinsi Tanpa Zona Merah Covid-19

Meski beroperasi, 119 perusahaan itu masih belum melaksanakan protokol kesehatan secara menyeluruh dan telah diberikan peringatan atau pembinaan. Tidak hanya itu, Disnakertrans juga mencatat ada 440 perusahaan yang dikecualikan, namun belum melaksanakan protokol kesehatan. Ke-440 perusahaan itu hanya diberi peringatan atau pembinaan.

Baca juga  Jelang PSU di PALI, KPU Sumsel Fokus Pada Data Pemilih

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Anies menyebut masih terjadi pelanggaran dalam PSBB, mulai dari masyarakat yang masih berkerumun hingga perusahaan yang masih mempekerjakan karyawannya di kantor. Dia menyatakan PSBB kali ini sudah memasuki fase penegakan hukum. Ia mengingatkan agar semua pihak tidak melanggar aturan PSBB, termasuk perusahaan yang berusaha mencuri kesempatan.

“Fase imbauan sudah selesai, sekarang fase penegakan. Karena itu hari-hari ke depan, semua yang melanggar tidak diberi peringatan lagi, tapi langsung ditindak,” tegas Anies. (adm)

Share :

Baca Juga

Regional

Banyak Dilaporkan ke KPK Soal Tanah, Ini Curhat Gubernur Sumut

Regional

HD Operasikan Dapur Umum Untuk Warga Miskin Baru Terdampak Covid-19

Regional

Tertibkan Protokol Kesehatan di Palembang, Tim Gabungan Awasi Kantor dan Hajatan

Regional

Untuk BPJS Kesehatan Non-PNS, Pemkot Palembang Anggarkan Rp 8,2 M

Regional

DPRD DKI Belum Pastikan Jadwal Fit and Proper Test Cawalkot Jakpus

Regional

HD Optimistis Pelabuhan Tanjung Carat Bisa Jadi Gerbang Ekspor Andalan Sumsel

Regional

Tim BPK Periksa Satuan Kodam II/Sriwijaya

Regional

Ketua KPU Sumsel Meninggal Dunia, Warganet Ramai Ucapkan Doa