Home / Tajuk Rencana

Minggu, 17 Mei 2020 - 08:42 WIB

Mana Cukup, Rp. 179 Ribu Untuk 1 KK Selama 15 Hari!

PEMERINTAH Kota Palembang tinggal melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai H+2 Idul Fitri 1441 H setelah Menteri Kesehatan (Menkes) RI menyetujui permintaan Walikota Palembang, H. Harnojoyo melalui Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Herman Deru. Selain Palembang, Kota Prabumulih juga disetujui melaksanakan PSBB yang pelaksanaannya sama dengan di Ibukota Sumsel tersebut.

Dengan PSBB, Pemkot Palembang menyediakan paket sembilan bahan pokok (Sembako) senilai Rp. 179.000 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) per paket. Sesungguhnya tidak sembilan, tetapi hanya ada beberapa bahan pokok saja. Antara lain beras 10 kg dan minyak goreng 2 liter.

Jatah satu paket senilai Rp. 179.000 itu diperuntukkan bagi satu kepala keluarga (KK) yang terdampak karena berbagai kebijakan untuk menghentikan penyebaran wabah virus corona alias covid 19. Pemkot hanya memberikan bahan pokok senilai Rp 179 ribu untuk memenuhi kebutuhan satu keluarga selama 15 hari. Rp 179 ribu untuk 1 KK selama 15 hari, sungguh sangat tidak tepat. Sungguh sangat tidak cukup. Oleh karena itu, kita mempertanyakan kepada Walikota Palembang, H Harnojoyo, apa dasar penetapan angka Rp. 179 ribu tersebut,

Rasanya tidak manusiawi dan sangat tidak pas bila untuk waktu 15 hari hanya diberikan beras 10 kg dan minyak goreng 2 liter. Apakah bisa dan cukup makan dengan nasi putih plus minyak goring saja? Bukankah perlu empat sehat lima sempurna? Bagaimana kalau satu keluarga terdiri dari suami isteri ditambah dengan tiga atau empat orang anak? Untuk keluarga kecil terdiri dari suami-isteri dan seorang anak pun rasanya jumlah tersebut tidak mencukupi dan tidak wajar.

Sesungguhnya, Pemerintah Kota Palembang berkewajiban memberikan hak warganya dalam jumlah wajar dan manusiawi. Apalagi sejak beberapa waktu lalu, rakyat diminta di rumah saja. Permintaan yang bernada perintah itu juga disampaikan pemerintah pusat. Sebagian, warga mau tidak mau terpaksa harus di rumah saja. Terutama yang tidak lagi bekerja karena perusahaannya tutup atau memang lantaran “diliburkan” bahkan mungkin ada yang “diberhentikan” oleh majikannya. Atau buruh harian yang memang tidak bisa bekerja karena tidak ada pekerjaan. Akibatnya mereka tidak bisa menerima upah per minggu.

Menyebarnya wabah virus corona atau covid 19 ini mestinya menjadi bahan renungan, evaluasi dan introspeksi bagi semua pemimpin. Mulai dari kepala desa, lurah, camat, walikota, bupati, gubernur sampai kepada presiden dan para pembantunya.

Renungan, evaluasi dan introspeksi itu pun wajib dilakukan oleh semua wakil rakyat di semua tingkatan. Sebab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tertuang pada sila kelima Pancasila, sesungguhnya tidak direalisasikan dengan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan hanya itu, para pemimpin di semua tingkatan, sejak dulu, sejak Indonesia merdeka, mungkin umumnya tidak melaksanakan pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 yang intinya menyebutkan fakir, miskin dan orang terlantar dipelihara oleh negara.

Sekarang, paket Rp 179 ribu itu diberikan kepada rakyat yang sudah masuk data kementerian soial di samping mereka yang masuk kelompok miskin baru (Misbar). Jatah paket Rp. 179 ribu/KK untuk 15 hari itu, diberikan kepada mereka yang bukan penerima bantuan lainnya terutama dari pemerintah pusat. Sebab dari Kementerian Sosial, ada sejumlah bantuan kepada keluarga tertentu dengan jumlah yang sudah ditentukan pusat. Ada jatah Rp. 600 ribu per tiga bulan per KK. Itu jumlah yang sungguh masuk kategori TIDAK CUKUP dan boleh jadi TIDAK MANUSIAWI.

Selama ini, presiden, menteri dan para wakil rakyat tidak terdengar ada yang punya kebijakan menaikkan jatah sehingga mencapai jumlah wajar untuk rakyat yang fakir, miskin tersebut walau diberi label istilah macam-macam untuk pembedaan. Kalau Rp. 600 ribu per tiga bulan, tentu angka yang sangat tidak memadai. Dan, itu dibiarkan berlangsung hingga sekarang. Bila dibayarkan per bulan pun, tetapi sangat tidak wajar dan sangat tidak manusiawi, serta sangat tidak adil,

Pertanggungjawaban di Akhirat
Rakyat fakir, miskin dan terlantar pada umumnya “nrimo” saja dengan keadaan. Tidak berani mempersoalkan hak mereka kepada pemerintah. Sesungguhnya pemerintah wajib memberikan hak rakyatnya yang masuk kategori, fakir, miskin dan terlantar. Yang diberikan pemerintah bukanlah bantuan, tetapi kewajiban. Jika kewajiban tidak dilaksanakan maka tentu saja sangat tidak bagus. Di dalam ajaran Islam, yang kaya wajib menafkahkan sebagian hartanya kepada fakir, miskin, anak-anak yatim, yang berjihad di jalan Allah dan beberapa elemen lainnya.

Sesungguhnya pemimpin yang beragama Islam, pasti akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di Akhirat ketika dia tidak melaksanakan kewajiban dengan baik dan sungguh-sungguh melaksanakan kewajiban dengan memberikan hak fakir, miskin dan anak-anak yatim dalam jumlah yang wajar, patut dan manusiawi.

Baca juga  Covid 19, Ketakutan dan Dosa-dosa Kita

Adalah sangat tidak adil, dan sangat tidak pas, jika Pemkot membagi-bagikan uang rakyat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang untuk “memperkaya” para pejabat (kita tidak tahu apakah Walikota termasuk yang terima Tunkin atau tidak), dan ASN dengan tidak melaksanakan kewajiban menyerahkan hak-hak fakir, miskin dan orang-orang terlantar.

Walikota Palembang menyebut, Rp. 179 ribu itulah kemampuan yang dimiliki Pemkot Palembang. Gunakanlah, hemat. Hemat? Sungguh kalimat yang tidak pas. Bagaimana mau hemat dengan beras 10 kg dan minyak goring 2 liter. Apakah cukup makan dengan nasi putih saja?

Ketika Walikota Harnojoyo mengadakan jumpa pers di rumah dinasnya, Jalan Tasik, sebagai wartawan saya bertanya. Apa dasar penetapan angka Rp. 179 ribu per KK tersebut? Bukankah angka tersebut sangat tidak cukup bagi satu keluarga untuk waktu 15 hari? Jawab orang nomor satu di Kota Palembang tersebut, sungguh menyedihkan. “Itulah kemampuan Pemkot Palembang,” katanya.

Dan, dengan bahan pokok senilai Rp 179 ribu/KK tersebut, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Palembang tersebut meminta warga penerima itu berhemat. Apa yang mau dihematkan lagi dengan bahan pokok beras dan minyak goreng tersebut? Bukankah mereka perlu juga lauk-pauk, sayuran dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Bagaimana cara mereka mendapatkan itu, jika uang pun tidak punya?

Yang hebatnya lagi, adalah pertanyaan tentang bagaimana dengan dana tunjangan kinerja (Tunkin) yang diperuntukkan bagi para pejabat dan aparatur sipil Negara (ASN) apakah tetap dibagikan kepada para pejabat Pemkot Palembang dan berapa jumlahnya. Pertanyaan tersebut, tidak dijawab oleh Walikota, Harnojoyo.

Sesungguhnya, pemberian dana Tunkin oleh Walikota Palembang untuk para pejabat mulai dari Sekda sampai ke ASN berpangkat terendah itu, menunjukkan ketidakadilan yang nyata bila kenyataannya fakir, miskin, orang-orang terlantar dan anak-anak yatim tidak diberikan dana yang wajar dan cukup.

Menurut Kabag Humas Pemkot Palembang saat dijabat Amiruddin Sandy, dana Tunkin untuk para pejabat dan ASN di Kota Palembang tersebut tertinggi, dibandingkan dengan Tunkin yang diterima para pejabat dan ASN di kabupaten dan kota lain di pulau Sumatera. Bahkan dana Tunkin Pemkot Palembang lebih besar dibandingkan dengan Tunkin di beberapa pemerintahan provinsi. Dana Tunkin di Pemkot Palembang malah lebih besar dibandingkan dengan Tunkin di Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel) dan provinsi lainnya.

Sesungguhnya sebagai rakyat kecil, kita mengharapkan agar Walikota dan jajarannya arif, bijaksana dan berlaku adil melihat kenyataan pahit saat ini. Dana Tunkin yang merupakan “tambahan penghasilan” bukanlah hak yang tidak bisa diganggu gugat, mestinya distop dulu dan dialihkan untuk dibagi-bagikan kepada rakyat yang selama ini fakir dan miskin serta rakyat yang miskin baru (Misbar) atau baru miskin tersebut. Bukankah dengan kondisi saat ini, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palembang diprediksi bakal turun cukup banyak? Jika PAD Palembang tidak sampai Rp 2 trilyun, apakah Tunkin masih dibagi-bagikan?

Kita tidak tahu berapa besarnya dana Tunkin yang dianggarkan Pemkot Palembang. Yang jelas pada tahun lalu, dana Tunkin yang dibagi-bagikan kepada pejabat dan ASN dengan dasar Perwali ataupun Perda jika ada, bila kinerja mereka bagus semua, mungkin ratusan milyar rupiah. Dana Tunkin itu menjadi fakta ketidakadilan, kalau dana untuk rakyat fakir, miskin tidak disediakan lebih banyak dari dana Tunkin tersebut.

Mengapa demikian?
Karena para pejabat dan ASN tersebut sudah diberi gaji dan sebagian diberi tunjangan jabatan dan berbagai fasiliitas. Ada yang diberikan mobil dinas, dimana biaya operasional dan perawatannya ditanggung pula dengan uang rakyat.

Tunkin ini bukan hanya di Pemkot Palembang. Melainkan juga diberikan di beberapa kabupaten, kota dan provinsi lainnya. Di kementerian juga ada Tunkin. Dan, sesungguhnya Tunkin itu jumlahnya sangat banyak jika dijumlah secara nasional. Bisa jadi melebihi dan atau setidaknya mendekati biaya gaji rutin yang sudah dianggarkan secara resmi.

Presiden Jokowi seharusnya menghentikan “bagi-bagi duit” tersebut dan mengalihkannya kepada rakyat yang fakir, miskin dan terlantar. Jumlah dana untuk rakyat yang fakir, miskin dan terlantar mesti ditambah agar mereka bisa hidup layak dan anak-anak mereka bisa menikmati pendidikan dengan baik serta menjalani kehidupan dengan bahagia, sejahtera serta gembira.

Jika banyak daerah dan kementerian memberikan Tunkin lima kali lipat gaji pokok para pejabatnya atau bahkan lebih, maka jumlah total Tunkin itu sungguh banyak. Dan, hal tersebut tentu saja tidak boleh dibiarkan.

Jangan Diam Saja
Para penggiat keadilan sosial dan anti korupsi, mungkin tidak banyak tahu dan tidak peduli dengan kenyataan Tunkin yang besar tersebut. Rakyat miskin yang hanya disediakan anggaran Rp 179 ribu per 15 hari, agaknya juga tidak tahu, kalau para pejabat dan ASN di jajaran Pemkot Palembang ini pernah menerima dana Tunkin jutaan rupiah per orang per bulan. Kita tidak tahu pasti apakah pada saat pandemic covid 19 ini, Tunkin tersebut masih dibagi-bagikan Walikota Palembang kepada para pejabat dan ASN yang jumlahnya ribuan orang di Ibukota Sumsel ini?

Baca juga  Reuni Yang Indah!

Kita juga tidak tahu, apakah jumlah dana Tunkin yang dibagi-bagikan itu lebih banyak dari Rp 200 milyar yang dianggarkan Walikota untuk menghadapi pandemic covid 19 tersebut?

Rasanya, semua pihak mesti tahu dan peduli. Jangan diam saja melihat ketidakadilan terjadi. Kita semua akan dimintai pertanggungjawaban mengapa membiarkan fakir, miskin dan orang-orang terlantar tidak menerima haknya yang wajar dalam jumlah cukup untuk hidup layak.

Berapa angka yang wajar diberikan Pemkot Palembang kepada warganya yang fakir, miskin dan terlantar? Agaknya, minimal setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Sesungguhnya, jika tidak bisa, setidaknya di angka Rp 2 juta per kepala keluarga, sangat wajar dan wajib diberikan. Dengan Rp. 2 juta, keluarga miskin bisa membeli lauk-pauk selain bahan pokok berupa beras, minyak, gula dan lain-lainnya.

Kalau Rp 179 ribu untuk satu keluarga selama 15 hari, berapa untuk sekali makan? Jika makan itu tiga kali sehari, maka Rp 179 ribu dibagi dengan 45 kali makan, berarti hanya sekitar Rp. 4000 untuk sekali makan. Sungguh tidak wajar ya?

Bila dikaitkan dengan sambutan Gubernur Sumsel, Herman Deru pada pelantikan ketua dan anggota Komisi Informasi Publik Sumsel, Kamis (14/5/2020) maka sesunguhnya pemberian dana Tunkin yang banyak. Bisa mencapai lima kali gaji pokok, apalagi lebih sampai sepuluh kali atau belasan kali per bulan, maka itu sangat tidak wajar.

Herman Deru mengingatkan, jika ingin kaya jangan jadi ASN. Jangan jadi pegawai negeri. “Jadi pengusaha saja,” katanya.

Bila para pejabat dan ASN terima dana Tunkin belasan atau bahkan puluhan juta per bulan, walau dengan “paying hukum” Perwali, Perda, Pergub dan lain sebagainya dengan tidak mengimbanginya dengan kewajiban membayar fakir, miskin dan orang-orang terlantar, bukankah itu kebijakan yang sangat tidak adil dan bertentangan dengan pasal 34 UUD 1945.

Kita mengharapkan agar semua pihak tahu dan peduli serta berusaha menghentikan ketidakadilan tersebut sesuai hokum. Sesungguhnya, orang-orang yang fakir, miskin dan terlantar serta semua rakyat yang peduli keadilan social dan taat konstitusi bisa dan seharusnya mau meminta dengan hormat kepada walikota mengalihkan dana Tunkin untuk diserahkan kepada rakyat yang fakir, miskin dan terlantar.

Pada tahun-tahun yang akan datang, anggaran untuk membiayai fakir, miskin dan terlantar itu mesti diberikan dalam jumlah wajar, sehingga mereka bisa hidup dengan baik. Jangan sampai, doa-doa fakir, miskin yang merasa terzhalimi kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena tidak mendapat haknya dengan wajar, cukup dan baik, berujung kepada peringatan, cobaan bahkan azab bagi para pemimpin dan semua masyarakat.

Para akademisi, politisi, aktivias, polisi, jaksa. Pemuda, mahasiswa, pelajar dan kalangan wartawan mestinya ikut proaktif memberikan saran dan masukan kepada Walikota Palembang agar berlaku adil terhadap fakir, miskin dan orang-orang terlantar. Adalah kewajibannya memberikan biaya hidup yang cukup kepada fakir, miskin dan terlantar. Dasar hukumnya, Pasal 34 UUD 1945.

Kita tidak mau kalimat “fakir miskin dan orang-orang terlantar dipelihara oleh negara” itu menjadi kenyataan dalam wujud yang tidak semestinya. Maksudnya, jangan sampai Negara “memelihara” agar fakir, miskin dan orang-orang terlantar tetap fakir, miskin dan terlantar. Nauzubillahi min zalik.

Kita berharap semoga wakil-wakil rakyat di Kota Palembang mau dan peduli memperhatikan fakir, miskin dan orang-orang terlantar. Moga mereka mau stop dana Tunkin yang diperuntukkan bagi para pejabat dan ASN untuk segera dialihkan kepada fakir, miskin dan orang-orang terlantar. Dan, moga saja, Perwali dan atau Perda tentang Tunkin pada tahun 2020 dan tiga tahun belakangan bisa diperoleh. Moga saja Walikota Harnojoyo dan jajarannya berkenan memberikannya untuk memperoleh kepastian menyeluruh. Termasuk dengan laporan penggunaan dana Tunkin itu saban tahun.

Moga kita makin baik, moga kita semua makin bermanfaat bagi orang banyak. Moha kita mendapat ampunan dan perlindungan dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. (Palembang, 14 Mei 2020/Afdhal Azmi Jambak)

Share :

Baca Juga

Tajuk Rencana

Tobat dan Makin Taatlah, Corona Insya Allah Punah

Tajuk Rencana

Reuni Yang Indah!

Tajuk Rencana

Covid 19, Ketakutan dan Dosa-dosa Kita

Tajuk Rencana

Rakyat Mesti Berani Melawan Suruhan Leasing