Home / Hukum

Rabu, 11 Maret 2020 - 09:07 WIB

Mantan Dirut Pertamina Bebas, Kejagung Akan Tempuh Upaya Hukum Lain

Jakarta, Transparanmerdeka.co
Mahkamah Agung (MA) akhirnya membebaskan mantan Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Karen Galaila Agustiawan. Keputusan itu cukup mengejutkan Kejaksaan Agung (Kejagung) karena sebelumnya Karen diyakini sudah merugiukan negara Rp 568 miliar dalam kasus korupsi investasi kilang minyak Blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia pada 2009 dan dihukum pidana penjara 8 tahun di pengadilan tingkat pertama.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Hari Setiyono mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan mengajukan upaya hukum lanjutan. Dia memahami jaksa tidak mempunyai kewenangan mengajukan peninjauan kembali (PK) sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 263 Ayat (1) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

“Kami meminta waktu mengambil langkah-langkah. Kira-kira upaya hukum apa yang akan ditempuh dalam perkara ini. Nanti kami pelajari terobosan atau langkah hukum terhadap perkara ini ke depan, karena terbukti Pengadilan Tipikor tingkat pidana dinyatakan terbukti bersalah,” katanya, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, tadi malam.

Baca juga  Jampidum Sebut Kebakaran Kejagung Bukan Kesengajaan

Sampai saat ini, Kejagung masih menguasai sejumlah aset Karen. Tim penyidik sudah menyita 277 barang bukti dari tangan Karen terkait perkara tersebut. Dari berkas perkara dan dari bunyi putusan terhadap barbuk (barang bukti) yang ada, menetapkan barbuk berupa nomor 1-277. Diuraikan dalam daftar barbuk dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Ketika pihak Kejagung masih akan menempuh upaya hukum lain, Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menanggapi vonis lepas yang dijatuhkan Mahkamah Agung (MA) kepada Karen Agustiawan. Dia mengatakan bahwa putusan MA tersebut bersifat final dan harus diikuti.

“Karena itu putusan Mahkamah Agung ya harus diikuti. Kan kalau putusan Mahkamah Agung ya itulah hukum produknya, dan itu sudah inkrah ya. Artinya kalau salah misalnya, ya mungkin yang nuntut yang mengajukan ke pengadilan kurang akurat kali ya. Pokoknya kalau sudah diputus oleh Mahkamah Agung ya selesai. Kita tidak suka pun ya tetap saja berlaku,” jelas Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat.

Baca juga  Istri Edhy Prabowo Mangkir Dari Panggilan KPK

Ketika ditanya lebih jauh mengenai kasus yang menjerat Karen tersebut, Mahfud MD mengaku tidak mengetahuinya. “Saya tidak tahu kasusnya. Pokoknya kalau sudah putusan Mahkamah Agung itu mengikat,” ucap Mahfud MD.

MA memvonis lepas mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan dalam dalam kasus korupsi investasi di Blok Basker Manta Gummy, Australia. Putusan bebas Karen, diadili oleh Ketua Majelis Hakim Agung Abdul Latif dengan anggota Krisna Harahap, M Asikin, dan Sofyan Sitompul. Pertimbangan putus lepas terhadap Karen karena perbuatannya dinilai bukan bentuk pidana korupsi. (adm)

Share :

Baca Juga

Hukum

Bantah Video Call Dengan Djoko Tjandra, Jaksa Agung Ngaku Kenal Andi Irfan Jaya

Hukum

Berdalih Fokus Pemulihan Ekonomi, Bareskrim Polri Tolak Laporan Gratifikasi Ketua KPK

Hukum

Kasus Djoko Tjandra, Polri Siap Kirim Irjen Pol Napoleon ke JPU

Hukum

Akhirnya, Dua Jenderal Polri Mengaku Terima Suap Dari Djoko Tjandra

Hukum

Selain Ruang Kerja Azis Syamsudin, KPK Juga Geledah Rumah Dinas dan Pribadi

Hukum

PPK Pengadaan Barang dan Jasa, Jaksa Agung: Tak Ada Lagi “Hanky Pangky”

Hukum

Disebut KPK Sebagai Surga Koruptor, Pemerintah Singapura Protes

Hukum

Kejagung Telisik Dugaan Keterlibatan Grup Bakrie Dalam Kasus Jiwasraya