Home / Nasional

Selasa, 21 April 2020 - 05:43 WIB

Mudik Dilarang, Kemenhub Batasi Kendaraan Keluar Jakarta

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setyadi. (republika)

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setyadi. (republika)

JAKARTA, Transparanmerdeka.co – Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi untuk melarang seluruh masyarakat mudik ke kampung halamannya. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi risiko penyebaran virus corona yang lebih luas lagi.

Pernyataan resmi Presiden itu, langsung ditanhkap Kementerian Perhubungan dengan menyiapkan langkah-langkah dan regulasi pelarangan mudik. Langkah ini sebenarnya sudah disiapkan Kementerian Perhubungan sejak jauh-jauh hari sebelum adanya keputusan pelarangan mudik ini.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setyadi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, nantinya akan ada pelarangan transportasi darat untuk keluar masuk daerah yang berstatus zona merah. Larangan ini juga berlaku untuk jenis kendaraan sepeda motor dan kendaraan pribadi.

Baca juga  Target Pemerintah: Maret 2022 Indonesia Kebal Covid-19

“Jika mudik dilarang, kita sudah siapkan skema bagaimana kendaraan angkutan umum, kendaraan pribadi, sepeda motor tidak boleh keluar masuk zona merah. Skenario lain yang disiapkan jika mudik dilarang adalah berupa pembatasan lalu lintas pada jalan akses keluar masuk wilayah,” kata Budi Setyadi, Selasa (21/4/2020).

Dijelaskan, namun bukan berarti seluruh jalanan akan ditutup. Skema pembatasan lalu lintas ini dipilih karena yang dilarang untuk melintas adalah terbatas pada angkutan penumpang saja. Sedangkan angkutan barang atau logistik masih dapat beroperasi.

Baca juga  DPR Pertanyakan Efektivitas Vaksin Sinovac, Ini Jawaban Menkes Terawan

Nantinya di setiap akses keluar masuk perlu adanya penyekatan-penyekatan atau pun check point untuk memeriksa setiap orang yang akan keluar masuk Jabodetabek. Untuk pengaturan ini akan dibantu oleh pihak kepolisian sebagai pelaksana di lapangan.

“Dalam melaksanakan pembatasan lalu lintas tentunya diperlukan kerjasama dengan banyak pihak, terutama jajaran kepolisian sebagai garda terdepan,” jelasnya. (adm)

Share :

Baca Juga

Nasional

Presiden Joko Widodo: PPKM Jawa dan Bali Tidak Efektif

Nasional

Tragedi Sriwijaya Air, BNPB Kirim Dukungan Logistik dan Peralatan

Nasional

Relawan Gugus Tugas Covid-19 Sosialisasi Protokol Jelang Normal Baru

Nasional

Sikapi Jual-Beli di Pasar, Ketum IKAPPI: Aman Dengan Protokol Kesehatan

Nasional

Menlu Retno: 311 WNA Positif Covid-19 di Indonesia, 26 Meninggal

Nasional

Awas Ada Kongkalikong, KPK Didesak Usut Tuntas Korupsi Bansos Mensos

Nasional

Tim Pakar Covid-19: Pemda Wajib Pantau Protokol Kesehatan

Nasional

Kemenkes Temukan 4 Kasus Lagi Mutasi Corona B117