Home / Hukum

Kamis, 17 Juni 2021 - 19:16 WIB

Nurul Ghufron: Komnas HAM Tanyakan Isu Taliban di KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kiri) didampingi Komisioner Komnas HAM Choirul Anam. (antaranews)

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kiri) didampingi Komisioner Komnas HAM Choirul Anam. (antaranews)

JAKARTA, Transparanmerdeka.co – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, telah memberikan klarifikasi atau keterangan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait proses tes wawasan kebangsaan (TWK).

Dia mengaku salah satu hal yang dikonfirmasi Komnas HAM mengenai isu Taliban di tubuh lembaga antikorupsi. “Komnas HAM salah satunya mempertanyakan itu bagaimana tentang isu Taliban,” kata Ghufron di Kantor Komnas HAM, Kamis (17/6/2021).

Nurul Ghufron mengakui, isu itu sudah didengarnya sejak proses seleksi pimpinan KPK Jilid V. Namun, hingga saat ini tidak mengetahui dan tidak memiliki data mengenai pihak yang disebut taliban tersebut.

“Saya sampaikan sejak kami seleksi pimpinan sampai masuk, memang isu itu terngiang di telinga kami dan karena saya sampaikan kami mendengarnya, tapi kita tidak memiliki data langsung siapa-siapa itu,” katanya.

Baca juga  Mobil Disandra 3 Jam, Pimpinan Redaksi Transparanmerdeka,co Laporkan Herto Situmorang Cs ke Polisi

Dalam proses klarifikasi ini, dia mengaku menjelaskan mengenai dasar hukum pelaksanaan TWK yang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Pada hari ini saya mewakili KPK hadir untuk menjelaskan mulai dari landasan hukum, legal standing KPK menyusun kebijakan pengalihan pegawai KPK ke ASN,” jelasnya.

“Mulai dari tindak lanjut Pasal 6, Pasal 5 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 yang memandatkan kepada KPK untuk menyusun peraturan komisi tentang pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN.Kemudian, lahirlah Perkom Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengalihan Status Pegawai KPK Menjadi ASN, itu kebijakan regulasinya,” lanjutnya.

Ghufron mengatakan, dalam melaksanakan proses TWK tersebut, KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) berdasarkan Perkom Nomor 1/2020. Pasal 5 ayat 4 Perkom itu menyebutkan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan dilaksanakan KPK kerja sama dengan BKN. “Itu dasar pelaksanaannya,” katanya Ghufron.

Baca juga  Diperiksa Kejagung, Eks Dirut Asabri Didampingi Tim Hukum TNI AD

Dia juga merinci proses pelaksanaan TWK dilakukan pada Maret 2021 sampai akhirnya diangkat menjadi ASN pada 1 Juni 2021 lalu. Sebanyak 1.271 pegawai KPK telah dilantik menjadi ASN, sementara sampai saat ini terdapat 75 pegawai KPK yang belum dilantik dengan alasan tidak memenuhi syarat TWK.

“Jadi kami menjelaskan kepada Komnas HAM berkaitan dengan legal standing, dasar hukum kewenangan, kemudian kebijakan regulasi, dan pelaksanaan dari alih pegawai KPK ke ASN yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2021,” paparnya. (adm)

 

Share :

Baca Juga

Hukum

Disidang di PN Jaktim, Jaksa Susun Dakwaan Kasus Surat Jalan Djoko Tjandra

Hukum

Penyelidikan Korupsi Asabri Menyebar ke Sejumlah Daerah

Hukum

Ditetapkan KPK Jadi Tersangka, Mensos Juliari Batubara Menyerahkan Diri

Hukum

Lagi di Luar Kota, Sekjen KKP Tak Penuhi Panggilan KPK

Hukum

Kejagung Usut Aliran Dana Asabri ke Petinggi Sriwijaya Air

Hukum

Bantah Video Call Dengan Djoko Tjandra, Jaksa Agung Ngaku Kenal Andi Irfan Jaya

Hukum

Alasan Sakit, Plh Sekda DKI Jakarta Tak Penuhi Panggilan KPK

Hukum

Kepala Desa Korupsi, Jaksa Agung: Jangan Langsung Pidana