Home / Regional

Selasa, 4 Februari 2020 - 04:03 WIB

Ogah Kecolongan, DPRD Kota Bekasi Awasi Capaian PAD

Bekasi, Transparanmerdeka.co

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi tak mau kecolongan soal target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2020. DPRD mulai mengawasi capaian PAD yang ditargetkan mencapai Rp 5,8 triliun. Jumlah itu sudah diturunkan sebesar Rp 1,2 triliun, guna meringankan beban kerja eksekutif.

Hal itu diungkap Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafiedz, setelah melakukan sidak ke sejumlah hotel dan pengelolaan parkir di wilayah Jalan Ahmad Yani Bekasi Selatan. DPRD akan memetakan kenapa sejumlah target PAD terutama dari hotel dan parkit tidak tecapai.

Baca juga  Warga Palembang Kebagian 5.000 Paket Sembako dari Presiden

“Kita ingin meng-clear-kan. Kita dikasih (laporan) oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) perminggu secara global. Nah kita nanti mau melihat dimana persoalannya nih pajak hotel, parkir, restoran, apartemen dan reklame yang memang jauh daripada target,” kata Muin di gedung DPRD Kota Bekasi kemarin.

Hanya saja, Muin saat ini belum dapat berbicara soal temuan dilapangan terkait capaian PAD. Dia mengatakan jika DPRD Kota Bekasi masih mengumpulkan data-data terlebih dulu bukti-bukti yang ada untuk selanjutnya crosscheck kepada (Bapenda).

Muin hanya baru mengungkap jika telah menemukan adanya parkiran liar di belakang Mal Bekasi Cyber Park (BCP) yang mengakibatkan keluhan, dan disebut mempengaruhi jumlah pengunjung. Parkir liar itu disebut telah merugikan pihak pengelola parkir Mal BCP.

Baca juga  Palembang Masuk Zona Merah Covid-19, Ini Kata Gubernur Sumsel

Pihaknya juga mensinyalir adanya kebocoran PAD terutama dari sekotor parkir dan reklame pada tahun 2019 lalu. Karena demikian, Muin juga mendalami capaian itu agar PAD yang masuk sesuai dengan banyaknya reklame yang ada di Kota Bekasi.

“Yang kita lihat ada dua, di parkiran dan reklame tidak tercapai mencapai 30 persen. Makanya ini yang akan kita cari tahu permasalahannya ada dimana, kita harus berbicara data yang namanya anggaran,” jelasnya. (ato)

Share :

Baca Juga

Regional

Lebih Dari 1,2 juta Paket Bansos Siap Dibagikan ke Warga DKI Jakarta

Regional

Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Dorong Sanksi PSBB Jadi Perda

Regional

Kembangkan Carbon Trading dan Ketahanan Pangan, Pemprov Sumsel dan PT Agrinas Teken MoU

Regional

Herman Deru Teken Kenaikan UMP Provinsi Sumsel

Regional

Gubernur Sumsel Resmikan Agrowisata Bekicau Sindang Panjang

Regional

Ojek Boleh Angkut Penumpang, Tapi Dilarang Masuk Wilayah Ini

Regional

Gencarkan Program Sejuta Masker, Dodi Reza Tandatangani SK Kepengurusan IKA-Muba 2020-2024

Regional

Selama Pemberlakuan PSBB, Kendaraan Pribadi Luar Daerah Tak Dilarang Masuk Jakarta