Home / Regional

Jumat, 19 Juni 2020 - 08:47 WIB

Pemkot Palembang Atur ASN Bekerja Setengah Hari

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang. (idntimes)

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang. (idntimes)

PALEMBANG, Transparanmerdeka.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang akan menyesuaikan jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi setengah hari. Jam kantor itu akan diatur dalam Surat Edaran yang menyesuaikan dengan penegakkan disiplin protokol kesehatan COVID-19.

Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang, Ratu Dewa mengatakan, konsep Surat Edaran masih dalam perumusan kebijakan oleh Bagian Hukum. Nantinya Wali Kota Palembang, Harnojoyo, akan menandatangani Surat Edaran yang berisi jam kerja pegawai pemerintahan.

“Konsepnya sudah ada, sekarang lagi dibuat kemudian melalui persetujuan, akan diteken Pak Wali Kota. Sedang kita bahas,” ujarnya Dewa kepada IDN Times, Jumat (19/6).

1. Atur Jam Pulang Pegawai Pukul 12.00 WIB
Jam kerja ASN sebelumnya mengikuti aturan normal pasca PSBB. Yakni masuk pukul 07:30 dan pulang 16:30 WIB. Dalam Surat Edaran itu nantinya jadwal kerja ditetapkan menjadi setengah hari. “Setelah konsultasi akan kita tetapkan masuk jam 8 pagi dan pulang jam 12 siang. Perubahan lainnya juga terkait jumlah pegawai yang masuk kerja, Kalau kemarin dalam satu bidang masuk pegawai 30 persen sekarang menjadi 50 persen mulai Senin nanti,” terangnya.

Baca juga  ACT Salurkan Sembako Untuk Warga Terdampak Covid-19 di Palembang

2. Surat Edaran Mengacu Pada Kondisi Palembang Berstatus Zona Oranye
Tidak ada perubahan kebijakan secara signifikan antara penegakkan disiplin protokol kesehatan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). “Itemnya hampir sama, disesuaikan dengan acuan zona oranye. Termasuk operasional dunia usaha yang sudah dibuka, namun tetap menjalankan protokol kesehatan seperti mengatur jarak,” kata dia.

3. Masa Penegakkan Disiplin Bakal Dievaluasi Sesuai Perkembangan
Perbedaan PSBB dan penegakkan disiplin protokol kesehatan hanya sebatasa dasar hukum. Jika PSBB dibuat dari Peraturan Wali Kota (Pewali) yang mengikat dan berjangka, tapi penegakkan disiplin lebih fleksibel dengan batas waktu tak tentu. “Masanya PSBB kan 14 hari, kalau penegakkan displin sistemnya evaluasi dan pemantauan kondisi dari perkembangan zona di Palembang,” tambah Dewa.

Baca juga  Pemprov DKI Jakarta Kembali Perpanjang PPKM Mikro

4. Aturan Jam kerja dan Operasional Usaha Bakal Diserahkan ke Pimpinan Unit
Dewa menerapkan, Surat Edaran terkait jam kerja itu juga mengatur karyawan di Palembang selain ASN, TNI-Polri dan pegawai BUMN serta BUMD. Namun Dewa menyebut aturan itu tergantung pada pimpinan dan institusi di atasnya. “Aturannya tergantung departemen atau institusi induk masing-masing. Kalau dunia usaha tetap mengacu aturan pusat. Begitu pun kebijakan transportasi umum dan pribadi ke Kemenhub. Lalu sektor pendidikan silakan ke Dinas Pendidikan, dan bagi BUMN atau BUMD mengacu langsung ke Kemendagri,” jelas dia. (adm)

Share :

Baca Juga

Regional

Bantu Warga Jakarta Hadapi Pandemi Covid-19, Kodam dan Polda Dirikan Dapur Umum

Regional

Selain Beasiswa, Pemkab PALI Beri Bantuan Untuk Mahasiswa Terdampak Covid-19

Regional

Jelang Ramadhan, Pemkot Palembang Gelar Pasar Murah

Regional

Selama Pandemi Covid-19, Pekerja Dari Palembang Banyak Dirumahkan

Regional

Di Webinar Pariwisata, Gubernur Sumsel Promosikan Sriwijaya Grand Fondo dan Dempo Run

Regional

Banyak Pasien Sembuh di Sumsel, Tapi Kasus Covid-19 Tetap Bermunculan

Regional

DKI Jakarta Hapus Denda PKB Selama Pandemi Virus Corona

Regional

HD Operasikan Dapur Umum Untuk Warga Miskin Baru Terdampak Covid-19