Home / Regional

Minggu, 17 Mei 2020 - 10:31 WIB

Pemkot Palembang Hanya Bagikan Paket Sembako Senilai Rp 179.000 Per KK

H Harnojoyo ketika memberi penjelasan kepada wartawan di rumah dinas Walikota Palembang.

H Harnojoyo ketika memberi penjelasan kepada wartawan di rumah dinas Walikota Palembang.

PALEMBANG, Transparanmerdeka.co – Wali kota Palembang, H Harnojoyo, SSos menegaskan, kemampuan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang saat ini hanya bisa membagikan paket sembako senilai Rp 179.000 untuk setiap kepala keluarga (KK) yang terdampak akibat berbagai usaha menghentikan wabah Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19.

Penegasan itu disampaikan orang nomor 1 di Ibukota Sumsel tersebut menjawab pertanyaan ‘Transparanmerdeka.co’ pada konferensi pers yang dilaksanakan di rumah dinas Wali Kota Palembang, Jl. Tasik Palembang, Kamis (14/5/2020). Konferensi pers di sela-sela rapat pembahasan Perwali Kota Palembang menjelang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dihadiri puluhan wartawan berbagai media.

Menjawab pertanyaan mengenai paket sembako, senilai Rp 179.000 per KK tersebut sungguh sangat tidak cukup untuk kebutuhan satu keluarga selama 15 hari. Paket Rp 179.000 itu untuk waktu 15 hari, dasar perhitungannya apa? Untuk 15 hari hanya dapat paket dibulatkan Rp 180 ribu, sungguh sangat tidak cukup. Apakah tidak ada kebijakan lain supaya angkanya lebih memadai?

Selain itu, Afdhal Azmi Jambak juga menanyakan apakah kalangan ASN (Aparatur sipil negara) golongan I di Pemkot Palembang juga dapat paket atau tidak? Kemudian, apakah ini (pemberian paket bantuan itu) berpengaruh dengan dana Tunkin (tunjangan kinerja) bagi pejabat dan ASN di Pemkot Palembang, apa Tunkin itu tetap diberikan dan berapa jumlahnya?

Harnojoyo saat memberikan jawaban mengatakan, itulah kemampuan Pemkot Palembang saat ini kepada sekitar 64.000 KK. Paket sembako yang diberikan hanya senilai Rp. 179.000 per paket yang akan diberikan kepada setiap KK yang sudah tercatat untuk menerima.

“Keterkaitan dengan sembako itu, itu kemampuan Pemkot yang kita berikan. Ya Mudah-mudahan. Kita sampaikan. Kebutuhan itu hanya Untuk 15 hari. Silakan diaturlah. Hemat karena dengan kondisi,” kata Harnojoyo yang didampingi Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, Kapolrestas Palembang, Dandim 0418 Palembang, Kajari Palembang, serta Sekda Kota Palembang, Drs. Ratu Dewa, MSi dan sejumlah pejabat kepala dinas di Pemkot Palembang.

Di awal pertemuan, Wali Kota menegaskan sedang menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait rencana pelaksanaan PSBB yang akan diberlakukan H+2 Lebaran Idul Fitri nanti. Keputusan menunda pelaksanaan PSBB dua hari setelah Idul Fitri itu diambil setelah rapat dengan Gubernur Sumsel, Herman Deru, Rabu (13/5/2020). Setelah Idul Fitri H+2 akan diterapkan PSBB di Palembang untuk mengurangi jumlah penyebaran dan menyetop covid 19.

Harnojoyo menambahkan, kalau jumlahnya silakan tanya ke Bulog, Dolog. Harga satu paket Rp 179 ribu. Yang isinya beras 10 kg 2 liter minyak. “Kalau harga sangat transparan. Yang perlu diawasi pembagian di lapangan. Samo-samo kita ngawasinyo,” katanya.

Wali Kota yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kota Palembang ini menambahkan, yang diberikan paket tersebut sudah jelas berdasarkan data terpadu kementerian sosial. Ini yang kita berikan. Yang selama ini sudah ada 115.000, baru bisa diberikan 69.000, ada sisa 49.000. Kita usulkan ada tambahan lagi 17 ribu. Tetapi ada penambahan masyarakat miskin baru (Misbar) sejumlah 32.000 KK.

“Ke depan yang belum dapat bantuan itu 64.000 KK. Jadi tidak semua yang kita berikan. Jadi Sesuai dengan data,” katanya.
Wali Kota menghimbau kepada masyarakat kalau ingin membantu, serahkanlah bantuan itu ke Pemkot Palembang. Pemkot tergabung dalam gugus tugas, punya data. Terdata by names, by addres. Punya nama punya alamat yang kira-kira membutuhkan. Jadi tidak seluruhnya kita berikan.

Baca juga  Covid-19 Belum Mereda, Pangdam II Sriwijaya: Itu Masalah Bersama

Harnojoyo juga menambahkan sudah memberikan insentif bagi pengusaha dan keringanan penundaan angsuran pinjaman. Selain itu, PDAM Tirta Musi sudah memberikan gratis ke masyarakat tertentu. Begitu juga dengan pengurangan retribusi apa namanya yang lain-lain termasuk pajak PBB dan lain sebagainya.

“Sesungguhnya PSBB ini sudah kita berlakukan di Kota Palembang ini. Yang perlu digaris bawahi ini adalah pembatasan. Pembatasan sosial berkala besar di Palembang ini. Ini adalah pembatasan. Pembatasan Sosial Berskala Besar. Bukan Penghentian. Dengan PSBB Pemkot dalam gugus tugas lebih optimal lagi dalam rangka menangani penyebaran covid 19 di Palembang,” tambahnya.

Harnojoyo tidak menjawab pertanyaan tentang dana Tunkin kepada para pejabat dan ASN Kota Palembang. Apakah tetap dibagikan dan berapa jumlahnya tidak dijawab. Sebelumnya, menurut catatan ‘Transparanmerdeka.co’, ketika Kabag Humas Pemkot Palembang dijabat Amiruddin Sandy, yang bersangkutan pernah menjelaskan Tunkin di Pemkot Palembang tertinggi di antara pemerintah kabupaten/kota di pulau Sumatera.

Jumlah yang diterima pejabat eselon II di atas Rp 30 juta per bulan. Selain itu, untuk pejabat eselon III dan IV jumlahnya juga fantastis. Bukan hanya itu, ASN biasa yang tidak punya jabatan pun diberikan Tunkin berdasarkan penilaian dari atasan masing-masing dan penilaian tim.

Sebelumnya wartawati Sriwijaya Post menanyakan dengan keputusan PSBB H+2 setelah lebaran, berkembang di masyaarakat masih ada kesempatan mudik sebelum pelaksanaan PSBB tersebut. Apa antisipasi yang dilakukan Pemkot termasuk untuk mengantisipasi kondisi pasar menjelang Idul Fitri. Apakah akan ada sanksi terhadap yang melakukan pelanggaran saat PSBB dilakukan.

Harnojoyo menjelaskan, sudah menata pasar untuk minta semua pihak mematuhi protokol kesehatan masyarakat. Imbau masyarakat manfaatkan belanja secara online. Sanksi terkait dengan pelaksanaan PSBB akan dituangkan dalam Perwali. “Nanti kita lihat. Produk Perwali belum selesai. Mudah-mudahan selesai nanti. Mudah-mudahan ada sanksi dan ada denda,” katanya.

Harnojoyo juga menegaskan bahwa anggaran yang dianggarkan hanya Rp. 200 milyar. Diatur di Anggaran Tidak Terduga sebanyak 200 M. “Kalau kurang, kita akan tambah. Kita manfaatkan yang 200 m, atau kita hemat yang lain lagi. Kami Berusaha memenuhi kebutuhan seperti kebutuhan dasar. Kami minta masyarakat berkelebihan untuk kebutuhan dasar, dan minta bantuan ke pemerintah provinsi dan pusat.

“Saat ini Rp 200 Milyar, belum ditambah dan dikurangi utk anggaran covid 19,” kata Harnojoyo tegas seraya menambahkan ke depan akan dilihat perkembangannya.

“Kita lihat, kalau Rp 200 milyar bisa kita efisien 100 m kenapa tidak? Untuk apa kita habiskan. Anggaran itu kan estimasi. Kalau ternyata kita hanya gunakan Rp 50 milyar, kenapa tidak. Anggaran itu disiapkan tapi penggunaannya haruus efisien dan tepat sasaran,” tambahnya.

Mengenai rencana Rapid Test, sehingga penyebaran corona bisa lebih diketahui sebagaimana ditanyakan wartawan Kompas TV, Harnojoyo menyatakan rapid itu masukan yang baik. Mudah2an saat PSBB dilakukan jadi masukan. Yang jelas pada saat PSBB yang jadi garda terdepan adalah masyarakat, bukan lagi petugas kesehatan. Semua harus menaati protokol kesehatan.

Mantan Ketua DPRD Kota Palembang ini juga menegaskan, bahwa di Palembang sesungguhnya PSBB sudah dilaksanakan. Dia menjelaskan, sekolah sudah diliburkan. Kerja juga dibatasi dan sebagian dari rumah. Pemakaian masker pun sudah dilaksanakan. Selain itu banyak lagi yang sudah dilakukan pembatasan. Semua yang sudah dilakukan itu adalah untuk menghentikan penyebaran covid 19.

Selesaikan Perwali
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru memberikan tenggat waktu seminggu kepada Wali Kota Palembang, H Harnojoyo, S.Sos dan Wali Kota Prabumulih, Ir. H. Ridho Yahya untuk segera menyusun dan menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) mengenai peraturan yang akan diterapkan pada saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) nanti.

Baca juga  Sumsel Rekrut 1000 PLL, Pendaftaran Mulai November 2020

Batas waktu seminggu itu diberikan gubernur dalam rapat dengan Harnojoyo dan Ridho Yahya setelah terbitnya SK dari Menteri Kesehatan mengenai persetujuan penerapan PSBB di Kota Palembang dan Kota Prabumulih dengan Nomor HK.01.07/MENKES/307/2020 untuk Kota Palembang dan Penetapan PSBB Kota Prabumulih sesuai Keputusan Menkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/306/2020.

Deru mengungkapkan, aturan yang akan diberlakukan terkait dengan penegakan hukum. Sehingga, membutuhkan waktu sekitar lima hari setelah diterbitkannya peraturan Wali Kota (perwali) untuk disosialisasikan kepada masyarakat.

“Tentu Kota Palembang dan Kota prabumulih sudah siap untuk menghadapi ini, akan tetapi butuh proses untuk membuat produk yuridisnya, agar nanti ketika diimplemantasikan perwalinya dapat diterima tanpa harus banyak pelanggaran,” katanya saat melangsungkan Konferensi Pers PSBB untuk kota Palembang dan Kota Prabumulih di Auditorium Bina Praja Rabu (13/5/2020) siang.

Mengingat, dalam perwali tersebut akan memuat pasal-pasal yang akan bermuara pada penegakan hukum jika ada masyarakat yang melanggar. “Maka rumusannya ini saya beri tenggat waktu maksimal satu minggu, Wali Kota Palembang dan Prabumulih harus menyampaikannya draftnya kepada Gubernur. Setelah itu, baru kita akan segera terapkan melalui tahapan sosialisasi dalam waktu 4 hingga 5 hari,” tuturnya

Mantan Bupati OKU Timur dua periode ini mengatakan, untuk masa pemberlakukaan status PSBB minimal 1 kali masa inkubasi terlama, di mana masa inkubasi terlama maksimal 14 hari setelah disosialisasikan. “Boleh diperpanjang jika tidak terjadi penurunan, namun jika terjadi penurunan kita harapkan landai cenderung menurun PSBB bisa dihentikan,” ungkapnya.

Menurutnya pula, Pemprov Sumsel sudah merumuskan dengan matang termasuk juga dampak-dampak dari personal-personal yang akan melaksanakan tugas baik TNI, Polri dan juga Pol PP. Dalam pelaksanaannya nanti, ia akan membuat kebijakan untuk memberikan honorarium kepada pelaksana tugas.

“Saya ingin semua pekerja ikhlas, tetap semangat namun pemerintah juga harus memikirkan tentang honorarium mereka. Maka saya sampaikan dengan Sekda by name by job jadi tugasnya apa, namanya apa, nanti masing-masing satuan bisa memberikan nama dan ditugaskan dimana tugas itu. Jadi TNI, Polri termasuk Pol PP akan diberikan honorarium yang sesuai by name by job,” terangnya

Ia juga telah menegaskan, jika saat penyelenggaraan PSBB nanti ada masyarakat yang melanggar, maka akan diberikan sanksi penindakan di tempat layaknya tilang kendaraan. “Kejaksaan sudah saya anjurkan bila perlu sidang di tempat, jika nanti terjadi pelanggaran dilaksanakan sidang di tempat seperti tilang kendaraan. Di lain hal mengenai ketahanan pangan ini penting maka sudah saya sampaikan kepada Wali Kota Palembang dan Wali Kota Prabumulih untuk membuka data secara transparan jika refocusing dan realokasi anggaran yang sudah dilaksanakan ternyata belum mencukupi maka provinsi akan menyanggah itu,” pungkasnya.

Sementara Kapolda Provinsi Sumsel Irjen Pol Prof Dr Eko Indra Heri S, MM memastikan baik TNI maupun Polri sudah siap bersama-sama bersinergi agar PSBB di kota Palembang dan Kota Prabumulih berlangsung dengan baik.
“Baik itu TNI dan Polri sudah siap. Insya Allah untuk kekuatan personil kita sudah cukup, sehingga PSBB nanti berlangsung dengan baik, ini semua ditopang sinergi antara Polri, TNI dan ASN,” tambahnya. (aa/****)

Share :

Baca Juga

Regional

Menpan RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Terbesar di Indonesia

Regional

Update 11 Mei: Pasien Positif Covid-19 di Jakarta 5.195 Orang

Regional

Diminta Tak Rayakan Libur Akhir Tahun, Wagub Sumsel Ajak Masyarakat Berkebun

Regional

Surplus Beras 2,07 Juta Ton, Sumsel Tak Butuh Beras Impor

Regional

Penumpang KA di Sumsel Wajib Berikan Hasil Rapid Tes Antigen

Regional

Gubernur Sumsel Serahkan DIPA dan TKDD Tahun Anggaran 2021

Regional

Kurangi Kawasan Kumuh, Pemkot Palembang Minta Bantuan Kementerian PUPR

Regional

Herman Deru Ingin Gedung di Sumsel Pakai Simbol Tanjak