Home / Nasional

Senin, 6 April 2020 - 06:32 WIB

Penangkapan dan Penahanan Oleh Polisi, Berpotensi Sebarkan Covid-19 di Tahanan

Peneliti Institute for Criminal and Justice Reform, Maidina Rahmawati (kompas)

Peneliti Institute for Criminal and Justice Reform, Maidina Rahmawati (kompas)

Jakarta, Transparanmerdeka.co – Peneliti Institute for Criminal and Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati, menilai bahwa pendekatan pemidanaan dalam menangani wabah Corona Virus Disease atau Covid-19 kontradiktif dengan keputusan pemerintah membebaskan narapidana demi mencegah penyebaran virus itu. Apalagi, penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian dapat berujung pada penahanan.

Menurutnya, hal itu dapat meningkatkan potensi seorang tertular Covid-19 di rutan atau lapas. “Ironis, upaya kepolisian untuk menahan laju penyebaran Covid-19 malah berujung pada tindakan yang menempatkan orang di situasi rentan terkena Covid-19,” kata Maidina melalui keterangan tertulis yang diterima Senin (6/4/2020).

Dikatakan, kebijakan yang represif tidak sesuai untuk menanggulangi persoalan kesehatan publik. Kebijakan pemidanaan untuk mengatur masyarakat melakukan tindakan pencegahan Covid-19 malah berpotensi diskriminatif. “Menggunakan hukum pidana untuk mengatur perilaku dan mencegah transmisi virus adalah langkah yang keliru. Sebab hal itu rentan sewenang-wenang, dengan alasan yang abu-abu, dan diskriminatif,” jelasnya.

Baca juga  Dinilai Hina Sumbar, Puan Maharani Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik penangkapan yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap 18 pelanggar ketentuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Para tersangka dijerat dengan Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan/atau Pasal 218 KUHP.

Maidina menilai, penangkapan tersebut tidak memiliki dasar hukum karena belum ada penetapan PSBB untuk wilayah Jakarta oleh menteri kesehatan. Menurutnya, Pasal 93 UU tentang Kekarantinaan Kesehatan yang disangkakan polisi kepada para tersangka membutuhkan penetapan status PSBB terlebih dahulu.

“Menteri harus menetapkan PSBB sebagai upaya kekarantinaan kesehatan terlebih dahulu sebelum bisa memberlakukan Pasal 93 UU 6/2018. Polisi tidak bisa melakukan penangkapan ataupun menakuti-nakuti dengan ancaman pidana yang tidak berdasar,” ujarnya.

Baca juga  Update Covid-19 pada 27 Januari: Bertambah 11.948 Orang

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan mengeluarkan dan membebaskan sekitar 30.000 narapidana dan anak-anak dari tahanan dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19. Ketentuan itu diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Dalam kepmen tersebut dijelaskan, salah satu pertimbangan dalam membebaskan para tahanan itu adalah tingginya tingkat hunian di lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara sehingga rentan terhadap penyebaran virus corona. Pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi adalah upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak dari penyebaran Covid-19. (adm)

Share :

Baca Juga

Nasional

Soal TWK ASN KPK, Prof Romli: Pegawai yang Lolos Wajib Merah Putih

Nasional

Update Covid-19 pada 17 Januari: Pasien Positif Tembus 907.929 Orang

Nasional

Update Covid-19 pada 24 April: Sudah 44.500 Orang Yang Meninggal

Nasional

Update Covid-19 pada 2 Maret: Kasus Positif Bertambah 5.712 Orang

Nasional

Awas, Covid-19 Pada Anak Muda Tanpa Gejala

Nasional

Covid-19 di Indonesia Sudah Merengut Nyawa 161 Tenaga Medis

Nasional

Update Covid-19 pada 6 Februari: Jabar Sumbang 3.971 Kasus Baru

Nasional

Update Covid-19 pada 26 Mei 2021: Kasus Baru Ada di 30 Provinsi, Riau Terbanyak