Home / Hukum

Senin, 3 Agustus 2020 - 09:00 WIB

Penangkapan Djoko Jadi Momentum Bersih-Bersih Aparat Penegak Hukum

JAKARTA, Transparanmerdeka.co – Tertangkapnya buronan kasus korupsi Bank Bali yakni Djoko Tjandra Soegiarto bisa menjadi momentum pembersihan terhadap oknum aparat penegak hukum yang bermain-main dengan penanganan perkara, terutama di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Upaya pembersihan diharapkan tidak hanya berhenti pada pegawai level ‘bawah’, namun sutradara di balik kasus Djoko Tjandra atau Djoktjan harus diungkap. Banyak pihak yang tidak percaya dengan keterlibatan penegak hukum yang mestinya bisa menangkap sang buron dan mereka bisa dikatakan tidak bermain sendiri.

Kejagung menjadi sorotan karena dianggap lalai mengawasi Djoko Tjandra. Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Mantan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Chairul Imam, menilai bahwa Kejagung kecolongan dengan pelarian buronan Djoko Tjandra

Dikatakan, salah satu aspek yang menyebabkan kecolongan itu lantaran lemahnya intelijen di kejaksaan. Mestinya Kejagung terus memantau pergerakan Djoko Tjandra. Mulai dari keberadaan, termasuk memantau apakah yang bersangkutan berencana masuk ke Indonesia atau tidak.

Chairul menyebut beberapa kali Kejagung berhasil membawa buronan dari luar negeri. Bahkan, dari negara-negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Karena, sejauh ini, Kejagung telah menjatuhi sanksi terhadap jaksa Pinangki Sirnamalasari.

Dia dicopot dari jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Kejaksaan Agung. Pinangki dicopot dari jabatannya karena diduga bertemu dengan Djoko Tjandra di Malaysia pada 2019.

Baca juga  Telisik Korupsi Bansos Covid-19, KPK Periksa Ketua Komisi VIII DPR

Selain Pinangki, Kejagung juga telah melakukan pemeriksaan internal terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nanang Supriatna yang diduga bertemu pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking. Namun dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa dalam pertemuan itu tidak ada upaya lobi kasus.

Sebaliknya, Nanang disebut mengancam akan menangkap Djoko jika hadir di siang peninjauan kembali (PK) di PN Jakarta Selatan. Namun sampai saat ini Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setyono belum berkomentar dan merespons untuk memberikan tanggapan pernyataan dari Ficar.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Ficar Hadjar mengatakan, Kejagung harus mengusut tuntas oknum jaksa yang tersangkut perkara Djoko Tjandra. Saat ini baru satu jaksa dijatuhi sanksi berupa pencopotan dari jabatannya.

Dia mengatakan Kejagung mesti membersihkan institusinya dari oknum jaksa nakal karena strategisnya peran Korps Adhayaksa dalam sistem peradilan pidana. “Kejaksaan itu lembaga paling strategis dalam sistem peradilan pidana karena di tangannya kekuasaan yang setiap kali potensial diperjualbelikan,” katanya seperti dirilis cnn Indonesia.

“Jaksa memiliki sejumlah kekuasaan yang strategis dalam menangani sebuah kasus hukum. Misalnya membawa atau menghentikan sebuah kasus, mendakwa dan menuntut dengan pasal yang berat atau ringan, hingga mengeksekusi terpidana,” jelasnya.

Bukan tidak mungkin, kekuasaan-kekuasaan ini digunakan oknum jaksa dalam berbuat curang ketika menangani sebuah kasus hukum. Oleh karena itu dia meyakini para oknum ini mesti segera diusut dan dibawa ke pengadilan. “Jadi oknum-oknum dari kejaksaan harus dibawa ke pengadilan,” ujarnya.

Baca juga  Kubu Pinangki Sesali JPU Tak Jelaskan Penerimaan Uang 500 Ribu Dolar AS

Menurut Abdul Ficar Hadjar, para pihak yang berhubungan dan membantu seorang buronan sudah memenuhi unsur pidana. Apalagi kejaksaan yang memang tugas dan fungsinya dalam perkara pidana sebagai eksekutor.

“Karena itu tidak cukup jika kejaksaan menindak aparatnya yang bertemu bahkan sampai sembilan kali hanya dihukum disiplin. perbuatannya sudah memenuhi unsur pidana Pasal 223 jo 426 KUHP,” kata dia.

Sementara, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Chudry Sitompul, mengatakan, sudah seharusnya ada pemeriksaan lebih lanjut terkait keterlibatan para jaksa ketika Djoko Tjandra dengan mudahnya keluar masuk Indonesia padahal berstatus buron.

Pemeriksaan ini dilakukan agar bisa mengetahui sejauh mana keterlibatan para jaksa ini hingga bisa menentukan hukuman yang tepat, baik hukum administrasi, pelanggaran etika, atau bahkan tindak pidana. “Iya mesti diperiksa saya kira itu. Nanti kan kalau diperiksa akan ketahuan,” kata Chudry.

Pemeriksaan juga mesti dilakukan secara transparan, mengingat publik saat ini memang memiliki keingintahuan yang besar, apalagi berkaitan dengan kasus Djoko Tjandra ini. Bahkan dia berharap setelah kejadian yang berkaitan dengan kasus Djoko Tjandra ini terungkap.

“Pihak Kejaksaan Agung bisa membuat suatu aturan mekanisme internal bagaimana memperketat pegawai kejaksaan apalagi penuntut umum dalam melibatkan diri di sebuah kasus yang tengah ditangani,” tegasnya. (adm)

Share :

Baca Juga

Hukum

20 Kapal Heru Hidayat Disita Kejagung, Salah Satunya Kapal Tanker LNG Aquarius

Hukum

KPK Dalami Dugaan Aliran Uang Suap Lobster dari Edhy Prabowo ke IPSI

Hukum

Pada Natal 2020, KPK Hanya Sediakan Kunjungan Online

Hukum

Dituntut Seumur Hidup dan Aset Dirampas, Heru Hidayat: Bagaikan Dihukum Mati

Hukum

Pasangan Suami-Istri Kurir Sabu, Divonis Penjara Seumur Hidup

Hukum

Jika Tak Terima Ditahan, Polri: Anita Kolopaking Dipersilakan Ajukan Praperadilan

Hukum

Bareskrim Batal Lakukan Pemeriksaan Lanjutan Jaksa Pinangki

Hukum

Suap Fatwa MA Djoko Tjandra, Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Andi Irfan Jaya