Home / Hukum

Kamis, 17 Juni 2021 - 13:26 WIB

Penuhi Panggilan Komnas HAM, Firli Bahuri Hanya Utus Nurul Ghufron

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron saat memenuhi panggilan Komnas HAM. (suara)

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron saat memenuhi panggilan Komnas HAM. (suara)

JAKARTA, Transparanmerdeka.co – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri hanya mengutus wakilnya, Nurul Ghufron untuk memenuhi panggilan Komnas HAM, terakhir pegawai yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan akan dipecat. Nurul Ghufron pun sudah terlihat hadir di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, pada Kamis (17/6/2021).

Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, kehadiran Nurul Ghufron tentunya untuk mengklarifikasi terkait laporan 75 pegawai KPK atas dugaan adanya pelanggaran HAM terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ditegaskan, keputusan dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN diklaim telah disepakati oleh seluruh pimpinan KPK secara kolektif kolegial. “Oleh karena itu hari ini Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mewakili Pimpinan KPK memberikan klarifikasi kepada Komnas HAM,” ungkapnya.

Baca juga  Jika Diminta Kejagung RI, Mabes Polri Siap Tangkap Djoko Tjandra

Disebutkan, kehadiran Burul Ghufron, merupakan tindak lanjut setelah sebelumnya KPK meminta penjelasan mengenai informasi apa yang diminta dan akan dikonfirmasi oleh Komnas HAM. “Dalam pertemuan hari ini, KPK sudah menyiapkan informasi yang dibutuhkan Komnas HAM tersebut dan akan disampaikan kepada Komnas HAM,” ujarnya.

Maka itu, dia berharap kehadiran KPK ini bisa memberikan penjelasan yang lengkap mengenai beberapa hal yang ingin digali terkait pelaksaaan Asesmen TWK pegawai KPK. “KPK senantiasa menghormati tugas, pokok, dan fungsi semua lembaga negara yang menjadi mitra kerja KPK,” tutupnya.

Untuk diketahui, pemanggilan terhadap pimpinan KPK ini merupakan panggilan yang sekian kalinya. Setelah beberap waktu lalu para komisioner KPK memilih untuk mangkir.

Baca juga  Update Covis-19 pada 20 Desember: Tambah Lagi Sebanyak 6.982 Kasus

Seperti diketahui, penyidik senior KPK, Novel Baswedan bersama sejumlah pegawai yang tidak lolos TWK melaporkan oknum pimpinan KPK ke Komnas HAM.

“Ada tindakan yang sewenang-wenang dilakukan dengan sedemikian rupa. Efek dari tindakan sewenang-wenang itu banyak pelanggaran HAM,” kata penyidik senior KPK Novel Baswedan di Jakarta seperti yang dikutip dari ‘antaranews’.

Novel mengatakan, terdapat beberapa hal yang disampaikan kepada Komnas HAM di antaranya terkait penyerangan privasi, seksualitas hingga masalah beragama. Hal itu sama sekali tidak pantas dilakukan dan sangat berbahaya. Novel meyakini TWK hanya bagian untuk menyingkirkan pegawai yang bekerja dengan baik dan berintegritas. (adm)

Share :

Baca Juga

Hukum

Telisik Korupsi Bansos Covid-19, KPK Periksa Ketua Komisi VIII DPR

Hukum

Abu Bakar Ba’asyir Bebas Murni, Ini kata Kalapas Gunung Sindur

Hukum

Beredar Sprindik Untuk Menteri BUMN, Ketua KPK: Itu Palsu!

Hukum

Bongkar Korupsi Bansos Covid-19, KPK Periksa Anak Buah Juliari Peter Batubara

Hukum

KPK Sita Dokumen Terkait Kasus Korupsi Cukai Dari Bintan

Hukum

Pinangki Sebut JPU Tak Punya Bukti Suap, Ini Kata Jampidsus Kejagung

Hukum

Penyidik Bareskrim Polri Periksa Pinangki Di Rutan Salemba

Hukum

Periksa 800 Sub Rekening, Kejagung Temukan 40 SID Terkait Jiwasraya