Home / Hukum

Kamis, 17 Juni 2021 - 13:26 WIB

Penuhi Panggilan Komnas HAM, Firli Bahuri Hanya Utus Nurul Ghufron

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron saat memenuhi panggilan Komnas HAM. (suara)

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron saat memenuhi panggilan Komnas HAM. (suara)

JAKARTA, Transparanmerdeka.co – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri hanya mengutus wakilnya, Nurul Ghufron untuk memenuhi panggilan Komnas HAM, terakhir pegawai yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan akan dipecat. Nurul Ghufron pun sudah terlihat hadir di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, pada Kamis (17/6/2021).

Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, kehadiran Nurul Ghufron tentunya untuk mengklarifikasi terkait laporan 75 pegawai KPK atas dugaan adanya pelanggaran HAM terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ditegaskan, keputusan dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN diklaim telah disepakati oleh seluruh pimpinan KPK secara kolektif kolegial. “Oleh karena itu hari ini Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mewakili Pimpinan KPK memberikan klarifikasi kepada Komnas HAM,” ungkapnya.

Baca juga  Bulutangkis Indonsia Berduka, Markis Kido Meninggal Dunia

Disebutkan, kehadiran Burul Ghufron, merupakan tindak lanjut setelah sebelumnya KPK meminta penjelasan mengenai informasi apa yang diminta dan akan dikonfirmasi oleh Komnas HAM. “Dalam pertemuan hari ini, KPK sudah menyiapkan informasi yang dibutuhkan Komnas HAM tersebut dan akan disampaikan kepada Komnas HAM,” ujarnya.

Maka itu, dia berharap kehadiran KPK ini bisa memberikan penjelasan yang lengkap mengenai beberapa hal yang ingin digali terkait pelaksaaan Asesmen TWK pegawai KPK. “KPK senantiasa menghormati tugas, pokok, dan fungsi semua lembaga negara yang menjadi mitra kerja KPK,” tutupnya.

Untuk diketahui, pemanggilan terhadap pimpinan KPK ini merupakan panggilan yang sekian kalinya. Setelah beberap waktu lalu para komisioner KPK memilih untuk mangkir.

Baca juga  KPK Perpanjang Penahanan Edhy Prabowo

Seperti diketahui, penyidik senior KPK, Novel Baswedan bersama sejumlah pegawai yang tidak lolos TWK melaporkan oknum pimpinan KPK ke Komnas HAM.

“Ada tindakan yang sewenang-wenang dilakukan dengan sedemikian rupa. Efek dari tindakan sewenang-wenang itu banyak pelanggaran HAM,” kata penyidik senior KPK Novel Baswedan di Jakarta seperti yang dikutip dari ‘antaranews’.

Novel mengatakan, terdapat beberapa hal yang disampaikan kepada Komnas HAM di antaranya terkait penyerangan privasi, seksualitas hingga masalah beragama. Hal itu sama sekali tidak pantas dilakukan dan sangat berbahaya. Novel meyakini TWK hanya bagian untuk menyingkirkan pegawai yang bekerja dengan baik dan berintegritas. (adm)

Share :

Baca Juga

Hukum

Pasangan Suami-Istri Kurir Sabu, Divonis Penjara Seumur Hidup

Hukum

Terkait Kebakaran Gedung Kejagung, Bareskrim Laksanakan Gelar Perkara

Hukum

Soal Pemanggilan Kabareskrim Polri, Jampidsus Kejagung: Terserah Majelis Hakim

Hukum

Irjen Napoleon: Tak Ada Fakta Keterlibatan Dirinya Dalam Kasus Djoko Tjandra

Hukum

Terkait Jiwasraya, Kejagung Segel 6 Bidang Tanah dan Bangunan di Jaksel

Hukum

Komisi III DPR: Kejakgung Harus Profesional Tangani Kasus Jaksa Pinangki

Hukum

Pengacara Irjen Pol Napoleon Bonaparte: Bareskrim Langgar Asas Praduga Tak Bersalah

Hukum

Suap Bansos Covid-19, KPK Periksa 3 Vendor Untuk Tersangka Juliari