Home / Hukum

Selasa, 15 Juni 2021 - 18:06 WIB

Permohonan Banding Dikabulkan, Majelis Hakim Diskon Hukuman Pinangki 6 Tahun

Pinangki Sirna Malasari. (tribunnews)

Pinangki Sirna Malasari. (tribunnews)

JAKARTA, Transparanmerdeka.co – Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta akhirnya mengabulkan permohonan banding yang diajukan Pinangki Sirna Malasari. Mantan jaksa tersebut mendapat diskon (pengurangan hukuman) salam 6 tahun penjara dari hukuman 10 tahun tang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp600 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” demikian dikutip dari amar putusan yang dilansir dari situs Pengadilan Tinggi Jakarta.

Perkara ini diadili hakim ketua Muhammad Yusuf, dengan hakim anggota masing-masing Haryono, Singgih Budi Prakoso, Lafat Akbar, dan Reny Halida Ilham Malik Putusan ini mengubah putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst.

“Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan,” kata hakim.

Vonis banding yang dijatuhkan hakim PT DKI Jakarta ini sama dengan tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum menuntut di peradilan tingkat pertama. Saat itu jaksa menuntut Pinangki dengan pidana empat tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Kendati hukumannya dipotong, Pinangki dinilai tetap terbukti atas tiga dakwaan, yakni suap, pencucian uang, dan pemufakatan jahat. Pada peradilan tingkat pertama, dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan pemufakatan jahat terkait sengkarut penanganan perkara terpidana korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

Baca juga  Eks Anggota DPRD Palembang Yang Jadi Bandar Sabu Divonis Mati

Terkait dakwaan penerimaan suap, Hakim banding menilai Pinangki terbukti menerima USD 500 ribu atau sekitar Rp7,3 miliar dari Djoko Tjandra. Dia menerima USD 450 ribu atau sekitar Rp6,6 miliar, sementara sisanya diberikan kepada Anita Kolopaking. Uang itu diberikan agar Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus dieksekusi 2 tahun penjara di kasus cessie Bank Bali dengan pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kejagung.

Hakim banding menilai bahwa Jaksa Pinangki terbukti dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Tipikor. Ini merupakan dakwaan subsider. Dia juga dinilai terbukti melakukan pencucian uang senilai USD 375.279 atau sekitar Rp 5.253.905.036. Uang tersebut merupakan bagian dari suap yang diberikan Djoko Tjandra sebesar USD 450 ribu.

Uang itu digunakan Jaksa Pinangki antara lain untuk membeli mobil BMW X5, pembayaran sewa apartemen di Amerika Serikat, pembayaran dokter kecantikan di AS, pembayaran dokter home care, pembayaran sewa apartemen, dan pembayaran kartu kredit.

Hakim menilai Jaksa Pinangki terbukti melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan itu.

Baca juga  Bareskrim Perpanjang Masa Penahanan Brigjen Prasetyo dan Anita Kolopaking

Ketiga, Pinangki dinilai melakukan pemufakatan jahat bersama Andi Irfan Jaya dan Djoko Tjandra untuk menyuap pejabat di Kejaksaan Agung dan MA senilai USD 10 juta.

Meski demikian dalam pertimbangannya, majelis hakim banding mengatakan putusan pengadilan tingkat pertama terlalu berat.1Terlebih, Pinangki mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta telah mengikhlaskan dipecat dari profesinya sebagai jaksa.

“Oleh karena itu, ia masih dapat diharapkan akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik,” kata hakim banding.

Pertimbangan lainnya adalah Pinangki seorang Ibu yang mempunyai anak berusia empat tahun. Menurut hakim, kondisi tersebut layak diberi kesempatan agar Pinangki dapat mengasuh dan memberi kasih sayang dalam masa pertumbuhan sang anak.

Selain itu, hakim juga menilai Pinangki sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil. Bahwa perbuatan terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab.

“Bahwa terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil,” kata hakim.

“Sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini. Bahwa tuntutan pidana jaksa atau penuntut umum selaku pemegang azas dominus litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat,” tambah hakim. (adm)

Share :

Baca Juga

Hukum

Brigadir Fortes Dijanjikan “Dapat” Jika Urus Surat Djoko Tjandra

Hukum

Majelis BPSK Padang: Penarikan Kendaraan Oleh Debt Collektor Melawan Hukum

Hukum

KPK Korek Pengakuan Pejabat Kemensos Soal Uang Rp14,5 Miliar Yang Disita

Hukum

KPK Telusuri Info Bansos Yang Sampai ke Warga Cuma Rp200 Ribu

Hukum

Kejagung Periksa Tersangka Mantan Dirut BTN Pekan Depan

Hukum

Dukung KPK, Pegawai DJP Penerima Suap Dinonaktifkan

Hukum

Proyek Subkontraktor Fiktif, KPK Garap Direktur Keuangan Waskita Karya

Hukum

Dalam Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita 458 Bidang Tanah Milik Benny Tjokro