Home / Hukum

Rabu, 1 April 2020 - 07:13 WIB

Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Korps Adhyaksa Jauhi Medsos

Jakarta, Transparanmerdeka.co – Kejaksaan Agung (Kejagung) memperpanjang masa bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi pegawainya hingga 21 April 2020. Langkah itu dilakukan karena imbas wabah Corona Virus Disease atau Covid-19 yang belum bisa diatasi oleh pemerintah Indonesia. Masa perpanjangan WFH itu tertuang dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2020.

“Pelaksanaan WFH terhitung mulai 1 April 2020 sampai 21 April 2020 atau tiga pekan ke depan dan akan dilakukan evaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan kondisi penyebaran pandemi Covid-19,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono melalui keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (1/4/2020).

Baca juga  Kasus PT ASABRI Kejagung Jerat Benny Tjokro dan Heru Hidayat Tersangka TPPU

Melalui surat tersebut, pimpinan satuan kerja diberi kewenangan mengatur soal pelaksanaan bekerja dari rumah. Pimpinan satuan kerja juga mempertimbangkan pegawai yang bekerja seperti biasa karena dibutuhkan untuk tugas tertentu. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin meminta jajarannya bekerja sesuai tugas dan fungsi agar layanan tetap berjalan.

Dia juga berpesan agar jajarannya fokus bekerja selama jam kerja yang berlaku di Korps Adhyaksa. “Memastikan pegawai yang menjalankan WFH melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan Kejaksaan RI dengan menerapkan absensi secara online serta menjaga jarak dengan media sosial sehingga tetap fokus dengan pekerjaan,” ujar Hari.

Baca juga  Diduga Peras Wali Kota Tanjung Balai, Penyidik KPK Ditangkap Propam Polri

Berikutnya, penanganan perkara turut menjadi perhatian. Jaksa Agung meminta adanya penundaan sidang bagi perkara dengan tersangka yang masa penahanannya dapat diperpanjang. Namun, bagi perkara dengan tersangka yang masa penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi, sidang diharapkan agar digelar melalui video conference. Kejagung juga meminta pegawainya tidak bepergian ke luar negeri dan menghindari kerumunan massa demi mencegah penyebaran virus corona. (adm)

Share :

Baca Juga

Hukum

Untuk Kasus Djoko Tjandra, Bareskrim Belum Berencana Tunjuk Justice Collaborator

Hukum

Kasus Bansos Covid-19, JPU: Puluhan Vendor Beri Fee Untuk Mantan Mensos

Hukum

KPK Akan Dalami Nama Lain di Kasus Djoko Tjandra dan Pinangki

Hukum

Naik Penyidikan, Polri Buka Police Line TKP Kebakaran Gedung Kejagung

Hukum

Jadi Mafia Anggaran, KPK Tetapkan Irgan Chairul Mahfiz Jadi Tersangka

Hukum

Tanggapi Pleidoi Irjen Napoleon, Yasonna H Laoly: Pencekalan Itu Atas Permintaan APH

Hukum

Jaksa Agung: Akan Ada Tersangka Baru di Kasus Jiwasraya

Hukum

Negatif Covid-19, KPK: Edhy Prabowo Jalani Isolasi Mandiri