Home / Hukum

Kamis, 20 Agustus 2020 - 10:04 WIB

PJI Tak Akan Lindungi Jaksa Pinangki

Ketua Umum PJI, Setia Untung Arimuladi.

Ketua Umum PJI, Setia Untung Arimuladi.

JAKARTA, Transparanmerdeka.co – Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) memastikan tidak akan memberi pembelaan atau pendampingan hukum, terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari, yang tersangkut kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi dari terpidana Djoko Tjandra.

Ketua Umum PJI, Setia Untung Arimuladi mengklarifikasi, pernyataan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono. Pernyataan Hari keliru terkait PJI yang akan menunjuk kuasa hukum untuk memberikan pendampingan, terhadap Jaksa Pinangki karena masih status sebagai pegawai Kejaksaan RI.

“Mengingat perbuatan Jaksa Pinangki bukan merupakan permasalahan hukum, yang terkait dengan tugas profesinya sebagai jaksa, melainkan telah masuk dalam ranah pidana,” kata Untung dalam keterangan yang diterima ‘Transparanmerdeka.co’, Kamis (20/8/2020).

Menurut Setia Untung Arimuladi yang juga Wakil Jaksa Agung, hal tersebut juga sekaligus menjadi peringatan bagi anggota jaksa lainnya agar tidak bermain-main dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan pengabdian bagi institusi kejaksaan.

Baca juga  Usai Djoko Tjandra, IPW Desak Polri Tangkap Sjamsul Nursalim dan Istri

“Saya selaku Ketua Umum PJI mengajak untuk bersama-sama bersatu menjaga integritas, profesional, ikhlas dalam bekerja, dan berkarya untuk masa depan institusi Kejaksaan yang lebih baik,” ujarnya.

Diketahui, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dari Djoko Tjandra, hanya jaksa Pinangki Sirna Malasari yang terlibat. Seorang jaksa bawahan itu diduga ikut membantu penanganan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) Djoko Tjandra, dan penerbitan fatwa.

Meski demikian, pembelaan hukum yang dilakukan PJI kepada seorang jaksa yang tersangkut permasalahan hukum, mengacu pada pasal 15 ayat (1) huruf d Anggaran Rumah Tangga Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), yang menyatakan setiap anggota PJI berhak mendapatkan pembelaan hukum.

“Pembelaan hukum pada hakikatnya diberikan sebagai bentuk kewajiban organisasi, dan diberikan kepada setiap anggota biasa sebagai hak, dalam hal menghadapi permasalahan hukum terkait dengan tugas profesinya, baik di dalam maupun di luar pengadilan,” ucap Untung.

Baca juga  Tanggapi Pleidoi Irjen Napoleon, Yasonna H Laoly: Pencekalan Itu Atas Permintaan APH

Untung menegaskan pendampingan hukum diberikan dalam bentuk penyiapan pendampingan oleh penasihat hukum, guna memastikan terpenuhinya hak-hak anggota yang menghadapi masalah hukum sesuai KUHAP.
“Adapun pendampingan diberikan oleh penasihat hukum profesional, sehingga tidak menimbulkan benturan kepentingan dengan proses hukum yang sedang berjalan,” tuturnya.

Sebagai pilar institusi Kejaksaan Republik Indonesia, PJI mendukung visi dan misi organisasi untuk menjunjung tinggi integritas, dan profesionalisme dengan menindak jaksa yang melakukan pelanggaran hukum.

“Sehingga untuk memberikan pendampingan hukum, perlu mempertimbangkan kepentingan Institusi Kejaksaan yang lebih besar,” tandas dia. (adm)

Share :

Baca Juga

Hukum

Cegah Barang Bukti Dicuri, KPK Lakukan Rotasi dan Pembenahan

Hukum

Berkas Jaksa Pinangki Akan Diserahkan ke Pengadilan

Hukum

Soal Red Notice Djoko Tjandra, Ini Kata Kabareskrim Polri

Hukum

Alasan Sakit, Plh Sekda DKI Jakarta Tak Penuhi Panggilan KPK

Hukum

KPK Gelar Temu Aksi Penyuluh Antikorupsi

Hukum

Kepala Desa Korupsi, Jaksa Agung: Jangan Langsung Pidana

Hukum

Kasus Benih Lobster, KPK Cekal Istri Edhy Prabowo ke Luar Negeri

Hukum

Lacak Aset Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Minta Bantuan OJK