Home / Nasional

Selasa, 30 Juni 2020 - 10:35 WIB

Presiden Jokowi: Daerah Jangan Paksakan Adaptasi Kebiasaan Baru

Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan terkait penanganan Covid-19 di Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah. (covid19.go.id)

Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan terkait penanganan Covid-19 di Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah. (covid19.go.id)

SEMARANG, Transparanmerdeka.co – Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar pemerintah daerah tidak memaksakan penerapan adaptasi kebiasaan baru tanpa melalui tahapan-tahapan yang benar. Presiden juga meminta agar dalam membuat kebijakan, data-data sains dan saran-saran dari para ilmuwan dipakai sebagai salah satu pertimbangan agar kebijakan tersebut tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan terkait penanganan Covid-19 di Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah, Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, pada Selasa (30/6/2020).

“Jangan sampai kita berani membuka masuk ke new normal, tetapi keadaan datanya masih belum memungkinkan. Jangan dipaksa. Sehingga tahapan-tahapan harus betul-betul disiapkan,” tegas Presiden.

Sejumlah tahapan yang harus disiapkan tersebut antara lain pertama penyiapan prakondisi. Setelah prakondisi dilakukan, maka yang perlu diperhatikan adalah waktu penerapan dengan mempertimbangkan data-data sains seperti indikator angka penambahan kasus atau Rt dan R0.

Baca juga  Virus Covid-19 Dapat Menyebar di Udara, Ini Saran Epidemiolog

“Timing-nya harus tepat. Jangan sampai Rt-nya masih tinggi di atas 1, R0-nya masih tinggi, kita sudah berani buka. Hati-hati, jangan membuat kebijakan tanpa sebuah data sains yang jelas,” imbuhnya.

Selain itu, daerah juga perlu menentukan sektor mana yang akan diprioritaskan untuk dibuka sehingga tidak semua sektor dibuka secara bersamaan. Kepala Negara juga mengimbau agar proses tersebut tidak dilakukan secara tergesa-gesa.

“Tidak langsung dibuka semuanya. Apakah sektor industrinya sudah memungkinkan, silakan. Apakah sektor pariwisatanya sudah memungkinkan, silakan. Tetapi juga mungkin masih dibatasi, kalau kapasitas biasanya 1.000 ya 500 dulu. Tidak usah tergesa-gesa karena yang kita hadapi ini dua, kesehatan dan ekonomi yang semuanya harus berjalan dengan baik,” paparnya.

Baca juga  Ada Tambahan 109 Pasien Positif Covid-19 dan 15 Meninggal Dunia

Langkah terakhir adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin, apakah setiap hari, setiap minggu, atau setiap dua minggu. Presiden juga meminta kepala daerah agar berani mengambil keputusan jika kondisi di lapangan berubah.

“Kalau prioritas sudah ditentukan, kita jangan lupa untuk setiap hari, setiap minggu, setiap dua minggu terus dievaluasi, dimonitor dan dievaluasi. Kalau memang keadaannya naik, ya tutup lagi. Harus berani memutuskan seperti itu. Tidak bisa lagi kita, sekali lagi, memutuskan sebuah kebijakan tanpa dilihat yang namanya data sains dan masukan dari para pakar,” tandasnya. (adm)

Share :

Baca Juga

Nasional

Update Covid-19 pada 28 Januari: Sumbang 4.532 Kasus, Jabar Teringgi

Nasional

Menkes Minta Anggaran Pengadaan Vaksin Sinovac Rp20.9 Triliun

Nasional

Menkes Setujui Pelaksanaan PSBB Palembang dan Prabumulih

Nasional

Pasien Positif Covid-19 di Indonesia Sudah 4.839 Orang

Nasional

Untuk Sinkronisasi Data, Bansos di Jakarta Terapkan Zonasi

Nasional

Update Covid-19 Indonesia 31 Oktober 2020: Ada Penambahan 3.143 Kasus Baru

Nasional

Walau UU KIP Membolehkan, Kepala BKN: Pegawai KPK Tak Bisa Dapat Hasil TWK

Nasional

Update Covid-19 Indonesia 24 Agustus: Pecahkan Rekor Pasien Sembuh