Home / Regional

Kamis, 4 Juni 2020 - 08:33 WIB

PSBB Tahap Kedua: Pemkot Palembang Bagikan Sembako, Warga Belum Terdata Minta Melapor

Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, saat membagikan masker kepada warga di Simpang Lima DPRD Sumsel. (palpres)

Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, saat membagikan masker kepada warga di Simpang Lima DPRD Sumsel. (palpres)

PALEMBANG, Transparanmerdeka.co – Penyaluran bantuan sembako selama penerapan PSBB tahap kedua di Kota Palembang, kembali dilakukan. Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda mengatakan, penyaluran bantuan sembako tetap berlanjut guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19.

Pemkot Palembang ppun telah memesan sembako kepada Perum Bulog Divre Sumsel dan Babel untuk menyediakan ribuan paket sembako seperti yang telah dilakukan pada saat PSBB Palembang tahap pertama. “Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Wali Kota, karena PSBB berlanjut maka harus menyediakan kembali sembako,” ujar Fitrianti Agustinda, Kamis (4/6/2020).

Kalau ditahap pertama ada 49 ribu sekian plus tambahan data miskin bau (Misbar) yang diverifikasi berjumlah 32 ribu, nah yang 49 ribu sudah selesai dan 32 ribu separuhnya sudah jalan. Jadi nanti insya Allah tahap kedua 49 ribu KK akan kembali terima sembako ditambah data Misbar yang belum terima,” jelasnya.

Baca juga  Aliansi PERMAK Minta Pemkot Palembang Alihkan Dana Tunkin Untuk Fakir Miskin dan Anak Terlantar

Dikatakan, bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan atau menjadi warga terdampak Covid-19, Pemerintah Kota Palembang memberikan kesempatan untuk mengajukan data tambahan. “Bila sebelumnya belum masuk kategori Misbar tapi karena pandemi Covid-19 masuk kategori Misbar, silakan mengajukan. Dinsos akan verifikasi dahulu untuk memastikan agar data penerima tidak ganda/tumpang tindih,” ucapnya.

Buka Rumah Ibadah
Pemkot Palembang juga secara resmi memberikan restu bagi ribuan rumah ibadah di Palembang untuk mulai melaksanakan kegiatan keagamaan seperti biasa. Pengurus rumah ibadah juga harus mengurus surat permohonan bila ingin melaksanakan ibadah secara berjamaah yang diajukan ke kelurahan, kecamatan, hingga gugus tugas kota Palembang.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Palembang, Deni Priansyah mengatakan, untuk mengurus surat permohonan ini tidak sulit seperti yang dikeluhkan banyak pengurus masjid. Lantaran, pengurus bisa meminta ketua RT lalu kemudian ke pihak kecamatan.

Baca juga  Setelah Palembang dan OKI, 12 Daerah di Sumsel Terima Vaksin Sinovac

Dengan membawa surat permohonan sebanyak satu lembar. “Minta tolong RT saja dan tanpa biaya, itu kewajiban RT dan kewajiban kecamatan. Supaya sama-sama tanggung jawab,” jelas Deni Priansyah.

Pengurusan surat permohonan dimaksudkan, agar pihak kecamatan/kelurahan bisa memberikan rekomendasi kepada pengurus rumah ibadah, termasuk soal penyebaran Covid-19 di wilayah di sekitar rumah ibadah bersangkutan.

Apabila terdapat kasus Covid-19, maka pihaknya akan menyampaikan kondisi tersebut kepada pengurus sehingga untuk sementara waktu kegiatan keagamaan seperti sholat Jumat berjamaah untuk ditunda sementara sampai kondisi memungkinkan.

“Paling lama 1×24 jam surat rekomendasi dari kami bisa diterima jika dinyatakan aman, silakan melaksanakan kegiatan keagamaan seperti biasa tapi protokol kesehatan wajib diterapkan, termasuk misal bawa sajadah sendiri,” jelasnya. (adm)

Share :

Baca Juga

Regional

Komda KIPI Jakarta: Vaksinasi Covid-19 Aman untuk Masyarakat

Regional

Gubernur Sumsel: Banyak Pedagang Menolak Divaksin Karena Hoaks

Regional

Selama Pandemi Covid-19, Pekerja Dari Palembang Banyak Dirumahkan

Regional

Untuk Sterilisasi, Penutupan Gedung DPRD DKI Jakarta Diperpanjang

Regional

Sekda Sumsel Pastikan Anggaran dan Jasa Penanganan Covid-19 Sesuai Aturan

Regional

Pemkot Prabumulih Siap Ajukan PSBB ke Menkes

Regional

Gaji Ke-14 Dijanjikan Awal Juni, Pemkot Palembang Terganjal Perwali

Regional

Selama Pemberlakuan PSBB, Kendaraan Pribadi Luar Daerah Tak Dilarang Masuk Jakarta