Home / Tajuk Rencana

Selasa, 1 Desember 2020 - 12:39 WIB

Rakyat Mesti Berani Melawan Suruhan Leasing

RAKYAT mesti berani melawan orang-orang yang tidak dikenal, berbadan tegap yang menghadang dan mengancam menarik kendaraan baik roda dua maupun roda empat di rumah, jalanan maupun di tempat lainnya dengan dalih si pemilik kendaraan menunggak membayar angsuran bulanan di perbankan ataupun di perusahaan leasing.

Mengapa mesti berani melawan?

Karena sesungguhnya perusahaan leasing dan perbankan dilarang menarik kendaraan dari debitor dengan paksa, apalagi menggunakan jasa pihak ketiga baik perusahaan maupun debt collector hanya untuk menarik kendaraan yang angsuran pinjaman atau kreditnya macet. Kendaraan yang dijadikan jaminan untuk meminjam uang itu adalah milik debitor.

Perlawanan mesti dilaksanakan agar harta milik seseorang berstatus debitor tersebut jangan sampai dicuri dan dirampas atau dirampok oleh orang-orang tidak dikenal dan tidak bertanggung jawab. Apabila ada di antara mereka yang menunjukkan surat kuasa, surat tugas atau apapun namanya untuk dipergunakannya menarik atau mengamankan unit motor atau mobil, maka sebagai debitor harus membaca dan meneliti keabsahan surat tersebut.

Jika ada mobil atau motor diambil paksa, maka jangan sekali-kali menandatangani surat dan atau berita acara yang isinya debitor menyerahkan kendaraan tersebut. Jangan mau tanda tangan apapun dan segera laporkan ke polisi dan atau ke Ketua RT dan warga jika kawanan tersebut masih berada di dalam rumah.

Pada umumnya, debt collector hanya menggunakan surat yang tanda tangannya discane atau difoto copy, tanpa meterai dan tiada cap perusahaan leasing yang memberi kuasa. Dengan surat kuasa yang tidak jelas, dan patut diduga salah tersebut, biasanya debt collector datang beramai-ramai. Mereka biasanya datang lebih dari lima orang. Untuk mobil terkadang mencapai 16 orang. Tekanan dan kalimat-kalimat bernada ancaman dan menyudutkan serta menyinggung perasaan debitor biasanya dilakukan mereka.

Jika pemilik kendaraan takut dan menyerah, maka kendaraan milik tersebut akan dengan mudah diambil dan dibawa kawanan tersebut. Akan menjadi musibah besar, bila kendaraan tersebut dijual mereka ke orang lain, dan atau dipakai mereka sendiri tanpa diketahui alamat mereka. Sebab, bisa saja perusahaan leasing menganggap debitor telah memindahtangankan kendaraan jaminan tersebut kepada orang lain dan tindakan tersebut dianggap mereka melanggar hukum pidana.

Sebagai rakyat, tidak boleh panik apalagi melarikan diri ketika didatangi debt collector ke rumah, apalagi kalau dipepet dan dihadang di jalanan (dalam perjalanan). Jika punya nyali dan yakin ada aparat penegak hukum di dekat lokasi kejadian bolehlah agak berkeras. Apalagi bila mereka melakukan tindakan yang membahayakan dalam perjalanan.

Yang pasti berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020, perusahaan leasing (kredit) tidak bisa melakukan penarikan barang dari debitor secara sepihak, melainkan harus melalui pengadilan.

Di dalam amar putusan MK tersebut ditegaskan bahwa Pasal 15 ayat (2) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran NegaraRI Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembara Negara RI Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Baca juga  Update Covid-19 Pada 26 November: Pasien Positif Sudah 516.753 Orang

Selain itu, yang perlu dipahami adalah ketika ada perusahaan leasing atau perbankan menuduh dan menyimpulkan bahwa debitur cidera janji (wanprestasi) maka, pernyataan tersebut harus dibantah dengan putusan MK nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 tersebut. Pada angka 3 amar putusan tersebut dengan tegas disebutkan sebagai berikut.

“Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadi cidera janji.”

Bukan hanya itu MK juga menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran NegaraRI Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembara Negara RI Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Oleh karena itu, ketika ada debt collector datang, maka kita sebagai rakyat kecil harus tenang menghadapinya. Tanyakan identitas resmi mereka. Lihat KTP atau SIM asli mereka. Kemudian, usahakan dapat copy-nya, bisa juga difoto dengan kamera HP. Gunanya, agar jelas berurusan dengan siapa. Apabila terjadi sesuatu dan lain hal, maka jelas orang yang akan dilaporkan, dituntut atau digugat.

Selain identitas, tanya surat kuasa dari perusahaan leasing tempat meminjam uang atau memnbeli kendaraan. Biasanya, mereka tidak bawa surat kuasa asli. Tidak ada meterai dan umumnya tanda tangan pejabat leasing atau perbankan discane atau dipalsukan. Jika tahu, tanda tangan tersebut tidak sama, maka beralasan untuk menolak berbicara dengan sang debt collector tersebut. Lantas, minta nomor HP petugas yang menyuruh si debt collector beraksi.

Jika mereka tidak mau memenuhi permintaan tersebut, maka katakan dengan tegas bahwa tidak ada urusan saya dengan Anda. Saya hanya berurusan dengan perusahaan tempat meminjam dana. Jika dia berada di rumah, maka persilakan pergi. Atau panggil tetangga serta Ketua RT untuk menyuruh yang bersangkutan pergi.

Baca juga  Update Covid-19 pada 25 April 2021: Ada Kasus Aktif 100.474 Orang

Mereka biasanya menyebutkan bahwa mobil atau motor itu adalah milik perusahaan leasing, buktinya BPKB ada di perusahaan tersebut. Kita mesti berani mengatakan mobil atau motor itu adalah milik kita karena BPKB dan STNK-nya masih atas nama kita selaku debitor.

Ketika mereka kawanan penagih utang mulai berdebat meneror, persilakan mereka ke luar dari rumah. Hubungi pengurus RT, RW, atau polisi dengan laporkan para penagih utang tersebut diduga akan merampas mobil, motor, atau barang lainnya yang dibeli dengan menggunakan perusahaan leasing.

Bila mereka merampas, jangan mau melepasakan dan menyerahkan Kunci mobil atau motor. Katakan kepada mereka, tindakan merampas yang mereka lakukan adalah kejahatan. Mereka bisa dijerat Pasal 368, Pasal 365 KUHP Ayat 2, 3, dan 4 junto Pasal 335.

Bahwa setiap rakyat harus tahu perusahaan leasing dan perbankan tidak berhak melakukan eksekusi terhadap mobil, motor atau rumah yang dibeli secara kredit. Hanya pengadilan yang berhak memutuskan. Bila ada yang mau mengambil jaminan fidusia tersebut, maka harus membawa surat penetapan eksekusi dari pengadilan negeri. Dan, eksekusi harus melalui proses seperti eksekusi putusan pengadilan. Dalam hal ini, juru sita yang melakukannya.

Sesungguhnya Menteri Keuangan juga sudah menegaskan tidak boleh perusahaan leasing atau pembiayaan termasuk perbankan menarik atau mengambil unit mobil atau motor yang menjadi jaminan fidusia. Hak-hak konsumen wajib dilindungi. Namun demikian, konsumen yang baik semestinya menyampaikan keluhan dan permasalahan sehingga angsuran kredit tertunggak. Lantas ajukan permohonan keringan melalui surat resmi, tertulis dan pakai tanda terima.

Akibat dampak pandemi covid 19, mestinya perusahaan leasing dan perbankan memberikan kemudahan kepada debitor yang terdampak. Tidak ada alasan “memaksa” kendaraan yang dijadikan jaminan “ditarik” atau dirampas. Pemerintah sudah membuat aturan yang tegas dan jelas. Perusahaan perbankan dna leasing semestinya tinggal melaksanakannya dengan baik.

Dan, yang terpenting, polisi selaku penegak hukum, mestinya bertindak tegas dan keras terhadap oknum-oknum debt collector yang “nakal” apalagi sadis, melanggar hukum dan tidak beretika.

Debt collector boleh bertanya dengan santun dan menerima jika ada yang mau menyerahkan jaminan fidusia tersebyt, tetapi tidak boleh meminta apalagi memaksa. Ketika dia meminta mobil agar dikembalikan ke perusahaan leasing, maka tolak. Jangan serahkan. Bila diserahkan dengan tanda tangan penyerahan, maka biasanya debt collector sudah lenggang kangkung karena bakal dibayar oleh perusahaan leasing tersebut.

Sesungguhnya jika pun ada penarikan atas mobil atau motor, maka pemilik kendaraan (debitor) masih punya hak. Kendaraan tersebut mesti dilelang. Uang hasil lelang itu diperhitungkan dengan kewajiban debitor. Sisanya harus diserahkan kepada debitor. Mari kita lawan kebiadaban yang dilakukan oleh oknum-oknum debt collector yang tidak jelas identitasnya dan para preman yang tidak taat aturan hukum yang berlaku. (Afdhal Azmi Jambak)

Share :

Baca Juga

Tajuk Rencana

Covid 19, Ketakutan dan Dosa-dosa Kita

Tajuk Rencana

Mana Cukup, Rp. 179 Ribu Untuk 1 KK Selama 15 Hari!

Tajuk Rencana

Reuni Yang Indah!

Tajuk Rencana

Tobat dan Makin Taatlah, Corona Insya Allah Punah